MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga Lingkungan X, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan mengadukan nasibnya pada Bobby Nasution di Balai Kota Medan, baru-baru ini. Warga mengadu, lantaran tak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) meski sudah memiliki kartu sebagai tanda penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Medan Syaiful Ramadhan meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan untuk membuat layanan aduan interaktif terkait penyaluran Bansos di Kota Medan. Apalagi, banyak Bansos yang merupakan program Kemensos, sehingga masyarakat merasa bingung untuk dapat mengadu secara langsung.
“Kedatangan masyarakat ke Kantor Wali Kota merupakan bentuk bingungnya mereka mau melapor kemana, tidak mungkin masyarakat mengadu ke Pusat. Oleh sebab itu, sangat perlu bagi Dinsos untuk membuat layanan aduan interaktif agar warga ada tempat pengaduannya,” ucap Syaiful.
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu juga mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinsos agar lebih aktif dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan. “Tentu ini sebuah miskomunikasi, sehingga ada masyarakat yang memiliki kartu bantuan tapi tak ada saldonya,” ujarnya.
Syaiful meminta Dinsos agar bergerak cepat dalam melakukan pendataan yang akurat, sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. “Dinsos harus bisa mengikuti gercep Pak Wali. Kejadian ini sebenarnya sudah berlarut-larut dan masih banyak masyarakat yang mengalaminya. Kalau bisa Dinsos langsung turun ke lapangan melakukan pendataannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti saat dikonfirmasi mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan data. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pengajuan kembali ke Kemensos.
“Apakah diterima atau tidak, Kemensos yang punya wewenang. Kita hanya memfasilitasi saja,” tuturnya.
Saat disinggung apakah Dinsos Medan menyediakan layanan aduan interaktif, Khoiruddin mengaku jika pihaknya belum mengapa kesana. Namun saat ini, pihaknya sudah menyiapkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan maupun kecamatan. “Bagi masyarakat yang ingin mengadu terkait Bansos bisa melalui petugas pendamping. Tentu itu nanti diteruskan ke kita dan akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (rel)