Sejumlah pedagang mengelar lapak berjualan di pinggir jalan tepatnya di depan gedung Aksara Plaza Medan pasca kebakaran, Kamis (14/7/2016).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan pedagang Aksara Plaza nekat membuka lapak jualan di atas parit, tepat di depan Pasar Aksara, Kamis (14/7) siang. Namun, belum lagi lapak tersebut didirikan, puluhan petugas Satpol PP datang dan menggusur mereka. Akibatnya, terjadi ketegangan dan pertengkaran.
Situasi kembali normal setelah pedagang meninggalkan lokasi.
“Aku sudah korban, kayu seperti ini pun kau perhatikan. Mana perikemanusiaan kalian? ” ujar seorang pedagang berharga Simbolon.
Saat diwawancarai Sumut Pos, Simbolon mengaku, pendirian lapak dilakukannya secara spontanitas dan kekecewaan atas ketidakjelasan tempat relokasi terhadap mereka. Terlebih, ia merasa perhatian pemerintah tidak ada kepada mereka yang sudah mengalami kerugian cukup besar.
“Mau sabar sampai kapan kami? Apa bisa kami nggak makan? Belum lagi anak kami di rumah, ditambah kebutuhan lain lagi, ” sambungnya.
Pantauan Sumut Pos, meski sudah berhasil menghalangi pedagang berjualan di atas parit, puluhan Petugas Satpol PP tidak langsung membubarkan diri. Sekitar satu jam tetap berjaga, baru puluhan petugas Satpol PP itu, bergeser ke areal parkir Buana Plaza, kemudian pergi meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iswanda Ramli mengatakan, ketersediaan armada atau kenderaan pemadam kebakaran (Damkar) dengan teknologi penyemprotan air dari Morita (Jepang) yang mampu menjangkau gedung-gedung tinggi di Kota Medan, ternyata jumlahnya sangat minim sekali, akibatnya ketika kejadian yang sama terjadi wajar bila petugas damkar sulit untuk menjangkau itu.
“Kita prihatin, ternyata Medan cuma punya satu armada Morita, peristiwa kebakaran Buana Plaza ini sebagai salah satu contoh gedung tinggi, harusnya bisa tuntas kalau kita punya lebih armada, saya iri juga melihat di daerah lain punya armada seperti itu,” ujar Iswanda Ramli saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/7).
Ke depan, kata politisi Golkar ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Medan dalam hal ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), agar dapat mengurus anggaran tersebut. ”Kita mendorong jangan dikurangi lagi pembelian armada damkar oleh Dinas Pemadam dan Pencegah Kebakaran (P2K), perhatikan itu, bila perlu ditambah nanti di PAPBD ini,” tegas Nanda.
Menurutnya harus ada upaya menambah armada damkar minimal lebih dari satu seperti yang dioperasionalkan selama ini. Karena, realita Kota Medan saat ini sudah banyak berdirinya gedung-gedung pencakar langit akan sangat dibutuhkan damkar dengan tangga yang menjulang tinggi, mampu menjangkau lokasi kebakaran yang cukup tinggi sekalipun.
Sebelumnya, Kepala Dinas P2K Kota Medan, Marihot Tampubolon, mengaku anggaran untuk pengadaan armada damkar tidak disetujui, sehingga pihaknya tidak dapat melakukan penambahan armada di tahun ini, dari 30 unit damkar yang masih beroperasi di wilayah Kota Medan. Tidak hanya itu, sumbangan armada dari pemerintah pusat tidak akan dapat dikarenakan hanya daerah yang minim APBD yang akan mendapat jatah tersebut. (prn/ain)