Jalur kereta api di kawasan Stasiun Besar Kereta Api Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pembangunan jalur kereta api (KA) menuju Danau Toba, saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pembangunan jalur KA dari Pematangsiantar menuju Danau Toba, yang diperkirakan sepanjang 60 kilometer tersebut, sedang dikaji realisasinya oleh Balai Perkeretaapian.
“Saat ini sedang dilakukan studi kajian untuk pembangunan jalurnya, dari Pematangsiantar menuju Danau Toba. Diharapkan tahun ini studi kajian tersebut selesai,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah II Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagut M Yusuf, Jumat (14/7).
Lebih lanjut Yusuf mengatakan, dalam studi itu, dilakukan juga kajian untuk membangun stasiun di lokasi mana saja. Berdasarkan standar yang ada di KA, biasanya pembangunan stasiun jaraknya minimal sekitar 10 kilometer. “Kemungkinan akan dibangun 5 atau 6 stasiun. Namun begitu, masih menunggu hasil dari studi kajian yang dilakukan hingga akhir tahun ini,” katanya.
Ia juga menyebutkan, meski jalur KA yang akan dibangun dari Stasiun Pematangsiantar menuju Danau Toba, jalur Medan-Pematangsiantar juga bakal ada pekerjaan peningkatan jalur. Untuk itu, layanan keberangkatan yang beroperasi selama ini akan ditambah. “Beberapa waktu lalu, Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) melakukan kunjungan ke lapangan. Dari kunjungan tersebut, hasilnya diberikan dukungan rencana pembangunan ini dengan menambah layanan keberangkatan KA,” beber Yusuf.
Yusuf menambahkan, selama ini Medan-Pematangsiantar baru satu kali keberangkatan pulang-pergi. Jadi, nantinya direncanakan akan ada 3 layanan keberangkatan pulang-pergi. “Pembangunan ini dilakukan sebagai satu upaya pemerintah memperbanyak akses ke sektor wisata Danau Toba. Mudah-mudahan dengan adanya ini, maka akan menarik minat wisatawan yang berkunjung ke sana, karena jarak tempuh dengan KA diperkirakan sekitar 3 jam,” imbuhnya.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Sumut RE Nainggolan, mendukung rencana pembangunan jalur KA tersebut. Tapi, katanya, KA yang nantinya digunakan harus bagus atau berstandar wisata, dan jangan KA abal-abal. “Dengan adanya moda transportasi KA ini, nantinya akan sangat diminati. Sebab, jarak tempuhnya cepat dibanding kendaraan umum. Karena itu, diharapkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah harus baik,” harapnya.
Menurut mantan Sekda Pemprov Sumut ini, dengan adanya KA tersebut, harapannya tentu akan menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Namun begitu, rencana pembangunan infrastruktur ini harus memperhatikan juga aspek pembebasan lahan. “Persoalan wisatawan selama ini yang ingin berkunjung ke sana selalu masalah akses. Mereka mengeluhkan jalan yang dilalui jelek, padahal pesona Danau Toba sangat indah. Makanya, persoalan pembebasan lahan perlu dipikirkan juga. Pemerintah tentunya harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan ganti rugi yang sesuai, sehingga tidak akan menolak,” jelas RE.
Sementara, pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, kehadiran KA hingga ke Danau Toba sudah pasti akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun, pada intinya tujuan dari pembangunan jalur KA tersebut meningkatkan jumlah wisatawan.
Kendati demikian, dalam proyek ini pembebasan lahan memang kerap menjadi kendala utama. Umumnya diakali dengan menggunakan lahan milik pemerintah. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada lahan milik masyarakat di situ. “Lakukan pendekatan yang maksimal, berikan ganti rugi yang sesuai. Sedangkan kepada masyarakat, sebaiknya jangan hanya memposisikan diri dengan hitung-hitungan ganti rugi saja, tapi coba memahami, pembebasan lahan ini juga terkait dengan kepentingan bersama. Dengan kata lain, manfaat yang didapat dari pembebasan lahan ini pada dasarnya jauh lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan hanya nominal ganti rugi,” jelas Gunawan.
Terkait adanya investor Tiongkok yang ingin membantu pembangunan proyek ini, menurut Gunawan, merupakan hal yang biasa dalam hal kerja sama bisnis. Ia mengatakan, kehadiran investor dari Negeri Tirai Bambu itu jangan dipolitisasi. “Ini memperingan beban pemerintah, dan saya yakin ini hanya bermotif keuntungan. Jadi, jangan dibesar-besarkan dan melebar ke isu yang lainnya,” pungkas praktisi ekonomi dari UIN Sumut ini. (ris/saz)