MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyorotin kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal dalam perorehan pendapatan asli daerah (PAD).
Tidak tercapainya target PAD akibat ketidaktegasan Plt Wali Kota Medan dalam menertibkan parkir-parkir liar, papan-papan reklame dan bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga mempengaruhi tidak tercapainya target PAD Kota Medan.
Demikian dikatakan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, M. Rizki Nugraha SE dalam pendapat fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pertanggugjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2019 pada sidang paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (14/7).
Menurut Rizki, besarnya Silpa dari jawaban yang diberikan, bahwa tidak terealisasinya anggaran belanja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah disebabkan adanya kendala-kendala manajerial, seperti kendala waktu dan proses yang lama. Jawaban Plt Walikota Medan itu, menurut anggota dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini adalah jabawan normatif.
“Karena setelah kami cermati dan telusuri lebih dalam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Medan tahun anggaran 2019, besarnya Silpa di masing-masing OPD adalah karena ketidakmampuan para kepala OPD dalam merealisasikan anggaran secara optimal, cermat, tetap dan akuntabel,” ungkap Rizki.
Minimnya serapan anggaran belanja dan realisasi PAD tersebut, kata Rizki, menandakan ketidakmampuan OPD terkait untuk melaksanakan tugas dan tangggungjawabnya dalam memahami arti dan tujuan visi dan misi Walikota Medan. Sedangkan di beberapa Kabupaten/Kota lain, Kepala OPD yang serapan anggaran belanjanya dibawah 80 persen dan realisasi PAD-nya dibawah 75 persen sudah dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota nya.
“Harapan kami di Kota Medan, hal tersebut juga harus dilakukan oleh Plt Wakil Kota Medan, guna terwujudnya Medan Kota Metropolitan yang berdaya saing dan tidak ketinggalan dari Kabupaten/Kota lainnya,” katanya.
Dijelaskannya, pelaksanaan peningkatan pengawasan anggaran yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran seperti system pelaporan dan penerimaan, perlu terus dilaksanakan secara kontiniu dalam pelaksanaan pembangunan yang standard dan kualitas yang harus dipertahankan.
Sedangkan dari hasil analisis dan pengamatan yang kami lakukan di internal fraksi, adanya beberapa kepala daerah dan pejabat daerah yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah sebagaimana badan pengawas internal dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD.
“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Medan mendesak agar inspektorat Kota Medan benar-benar melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan APBD Kota Medan setiap tahun anggaran, guna menghindari terjadinya praktek korupsi dan kolusi di lingkungan Pemko Medan kedepan,” ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan ini.
Disisi lain, dalam Paripurna tersebut, Fraksi PKS mendesak pemerintah Kota Medan agar segera membuat early warning system atau sistem peringatan dini kepada masyarakat disepanjang bantaran sungai, sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan ketika air sungai naik secara cepat.
“Kita melihat sudah bertahun-tahun penanganan banjir di Kota Medan tidak memiliki konsep yang jelas, masyarakat di pinggir sungai sepertinya dibiarkan begitu saja. Untuk itu, kita mendesak kepada Pemko Medan untuk menerapkan early warning system atau sistem peringatan dini,” jelas anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan.
Politisi muda ini mengatakan, sistem peringatan dini sangat perlu diterapkan, khususnya disepanjang Sungai di Kota Medan yang memiliki ancaman kepada warga sebagai upaya meminimalisir korban materil apalagi korban jiwa.
“Naiknya permukaan air sungai di Kota Medan tidak serta merta karena hujan yang terjadi di Kota Medan, tetapi bisa juga karena hujan di hulu Kota Medan, sehingga sistem peringatan dini ini sangat perlu segera diterapkan,” tegasnya.
Disampaikannya, Fraksi PKS turut prihatin atas musibah banjir akibat luapan air sungai yang terjadi di beberapa kecamatan di Kota Medan, diantaranya di kecamatan Medan Selayang, kecamatan Medan Johor dan kecamatan Medan Baru, pihaknya juga meminta Pemko Medan segera memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh seluruh korban. (map/ila)