Perda RTRW Simalungun Sudah Disahkan
MEDAN- Pengembangan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Sei Mangkei, yang beberapa waktu lalu menjadi polemik dan terancam batal, mulai menunjukkan adanya titik terang. Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun pun telah diketok pleh DPRD setempat. KEK Sei Mangkei kini tinggal menunggu sertifikat yang diterbitkan BPN.
Gatot menerangkan, persoalan Sei Mangkei yang muncul beberapa waktu lalu, terletak pada belum keluarnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Penggunaan Lahan (HPL) untuk perindustrian. “Sei Mangkei inikan, belum keluarnya sertifikat dari HGU ke HPL dari BPN. Dalam hal ini adalah untuk industri,” tambahnya lagi.
Adanya pengesahan Perda RTRW Simalungun oleh yang diajukan Pemkab Simalungun, menurut Gatot, semestinya bisa mempertegas kepada BPN jika Sei Mangkei pada prinsipnya tidak lagi ada masalah, terkait lahan tersebut.
“Dengan demikian, Insya Allah kita berharap Kepala BPN bisa mengeluarkan sertifikat. Paling tidak kalau belum bisa yang 2.000 hektar, yang nanti menjadi kawasan cluster Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) ini, yang 140 hektar itulah dulu. Karena yang 140 hektar ini yang sudah ada kondisi ekstremnya, sudah ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan sudah ada power plant sisa-sisa sawit. Karena dengan adanya kepastian keberadaan RTRW-nya, menjadi modal kita untuk menawarkannya kepada investor,” urainya.
Salah satu perusahaan yang telah berkeinginan kuat untuk menanamkan investasinya, sambung Gatot, adalah PT Unilever. “Salah satunya yang sudah sangat eksekusi itu adalah Unilever. Nah kita tinggal meyakinkan,” bebernya.(ari)