JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah bakal menyambut tugas berat menyelenggarakan haji periode 2017. Pasalnya selain kuota Indonesia kembali normal menjadi 211 ribu, pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan sebanyak 10 ribu. Sehingga secara keseluruhan kuota haji Indonesia menjadi 221 ribu, sama seperti periode 2012 lalu.
Sejak penyelenggaraan haji periode 2013 sampai 2016, kuota haji Indonesia dipangkas sebanyak 20 persen. Dari semula 211 ribu jamaah tinggal 168.800 jamaah. Nah tahun ini kuota Indonesia kembali normal plus dapat tambahan sehingga jadi 221 ribu jamaah.
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana skenario Kementerian Agama (Kemenag) mendistribusikan tambahan kuota sebanyak 10 ribu itu? Sampai saat ini belum ada kepastian rumusan pendistribusian dari Kemenag. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil mengatakan, keputusan mekanisme pendistribusian akan dipastikan segera.
Meskipun belum ada keputusan resmi, Menag Lukman Hakim Saifuddin sempat membeber rencana pendistribusian tambahan kuota sebanyak 10 ribu jamaah itu. Dia mengatakan kuota tambahan itu akan diprioritaskan untuk jamaah yang belum pernah berhaji dan lanjut usia.
Rencana teknis penyelenggaraan haji oleh Kemenag bakal dibahas bersama Komisi VIII DPR. Namun Kemenag harus menyampaikan dahulu laporan evaluasi haji 2016. Menurut informasi yang beredar, Kemenag bersama kementerian terkait akan melaporkan penyelenggaraan haji 2016 di Komisi VIII hari ini (16/1).
’’Setelah selesai melaporkan evaluasi penyelenggaraan haji, tahap berikutnya adalah pembahasan BPIH 2017,’’ jelas Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid. Dia berharap pembahasan BPIH 2017 bisa berjalan dengan cepat. Menurutnya Kemenag tentunya sudah mulai mengerjakan rancangan pembahasan BPIH bersamaan dengan laporan evaluasi haji 2016.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi mengatakan pemerintah sebaiknya tidak mempolitisir kuota haji 2017. Dia menyimak penjelasan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kuota haji bertambah sebanyak 52 ribu.
’’Pemerintah harusnya elegan menyampaikan kuota haji ke publik. Tidak perlu dipolitisir,’’ jelasnya. Dia mengatakan yang terjadi sekarang adalah kuota Indonesia kembali menjadi 211 ribu kemudian mendapat tambahan kuota 10 ribu. Pemerintah tidak perlu berlebihan dengan menyebut kuota haji bertambah sebanyak 52 ribu.
Menurut Dadi aspek yang krusial setelah kepastian kuota haji itu muncul adalah, sistem pendistribusiannya. Dia menyambut baik rencana Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam mendistrikbusikan tambahan kuota haji itu. Yakni dengan cara membagi ke calon jamaah yang belum pernah berhaji serta jamaah manula.
Namun menurutnya jika tidak hati-hati rencana yang baik itu bisa merugikan jamaah yang sudah belasan tahun antri. Potensi masalah itu muncul jika ada calon jamaah yang memanipulasi dokumen perjalanan haji. Sehingga seolah-olah dia belum pernah berhaji, padahal sudah haji berkali-kali.
Salah satu cara menangkal potensi kecurangan itu adalah membangun sistem pendaftaran dan informasi haji yang baik. ’’Sayangnya saya belum lihat ada perbaikan sistem. Yang ada adalah sistem siskohat lama,’’ katanya. Dalam sistem yang lama, keakuratan mendata jamaah yang pernah berhaji atau belum masih lemah.
Potensi masalah lain pembagian tambahan kuota berdasarkan pernah haji atau belum adalah penyerobotan antrian. Kemenag bisa saja memberangkatkan lebih dahulu jamaah yang baru lima tahun antri, gara-gara dia belum pernah berhaji. Padahal di lokasi yang sama ada calon jamaah yang sudah antri belasan tahun dan belum pernah berhaji, tidak bisa terangkat dari waiting list.
Dadi menegaskan Kemenag harus benar-benar cermat dalam mendistribusikan tambahan kuota sebanyak 10 ribu itu. Rencana memberikan kepada calon jamaah yang belum pernah berhaji, tetapi mengedapkan keadilan jamaah yang sudah antri lama. Sementara untuk kuota tetap sebanyak 211 ribu, bisa didistribuikan langsung seperti penyelenggaraan haji periode 2012 lalu.
Dadi menuturkan potensi masalah lainnya adalah ketersediaan pemondokan atau hotel. Dadi mengatakan kembali normalnya kuota haji, tentu berdampak pada pencarian pemondokan. ’’Jika tidak cepat-cepat berburu hotel, bisa mendapatkan hotel yang jauh atau harganya mahal,’’ jelasnya.
Dengan asumsi setiap pemondokan rata-rata berkapasitas seribu jamaah, Kemenag punya tugas besar untuk mencari pemondokan sekitar 50 unit. Kebutuhan unit hotel baru ini berpotensi naik, sebab kapasitas riilnya beragam. Ada hotel yang hanya berkapasitas 500 jamaah, 750 jamaah, seribu jamaah, bahkan sampai 2.000 jamaah. Dadi menjelaskan jika tidak bergerak dengan cepat, perburuan pemondokan bisa kedahuluan negara lain.
Kabar bonus kouta ini turut disambut bahagia sejumlah pihak. Wakil ketua Himpunan Penyelenggara Umrah Haji Khusus (Himpuh) Muharom Ahmad bahkan sudah berharap bisa dapat alokasi 8 sampai 9 persen dari 10 ribu kuota tambahan itu. Persentase tersebut sejumlah 800 hingga 900 orang.
Sebelumnya, saat ada pengurangan kuota nasional hingga 20 persen, haji plus hanya sekitar 13,6 ribu. Sedangkan pada 2012 saat kuota masih 211 ribu porsi haji plus sebanyak 17 ribu. Mereka berharap kuota kembali seperti sediakala plus tambahan 8-9 persen dari kursi tambahan.
Muharom menuturkan pihak penyelenggara haji plus berharap pemerintah bisa segera membagi alokasi kuota itu. Sehingga bukan hanya penyelenggara, tapi jamaah juga bisa bersiap melunasi biaya haji. ”Kami juga harus siapkan booking pesawat, hotel, transportasi selama di sana (Arab Saudi). Berharap sebulan sebelum ramadan atau Sya’ban (akhir, Mei red) sudah klir semua tinggal pelunasan,” ujar dia.
Mantan Sekjen Himpuh itu berharap pada Februari kuota itu sudah bisa detail. Sebab, biasanya akan ada calon jamaah yang kemungkinan tidak bisa berangkat pada tahun ini karena berbagai alasan. Seperti sakit, tidak mampu melunasi biaya haji, hingga yang masih harus berdinas.
Selain masalah kuota, Himpuh juga berharap agar semua peraturan baru terkait dengan haji bisa disosialisasikan segera. Tidak mendadak atau mendekati penyelenggaraan haji. Bukan hanya yang berasal dar Kemenag tapi juga dari kementerian haji Arab Saudi. ”Tahun lalu ada aturan soal e-hajj seperti rekening dan pelunasan yang mepet,” jelas dia.
Di samping itu, urusan transportasi jadi salah satu poin penting lainnya. Kesiapan maskapai tentu turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.
Garuda Indonesia, sebagai maskapai nasional yang ikut melayani angkutan haji tiap tahun, sudah menyatakan kesiapannya atas penambahan kuota yang ada. Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S Butarbutar mengungkapkan, pengalaman melayani jamaah haji pada 2012 menjadi salah satu bekal utama untuk pelayanan 2017 nanti. Mengingat, jumlah kuota haji lima tahun silam sama dengan tahun ini.
Benny menjabarkan, pada musim Haji 2012 lalu, Garuda Indonesia menerbangkan sebanyak 112.683 jemaah Indonesia. Mereka tergabung dalam 295 kelompok terbang (kloter) dari 10 embarkasi.
Dalam pelaksanaannya, Garuda mengoperasikan 15 pesawat berbadan lebar yang terdiri dari satu pesawat Boeing 767 (kapasitas 325 seat), tiga pesawat B747 (kapasitas 455 seat), 11 pesawat A330-300 (kapasitas 375 seat). Pesawat-pesawat tersebut rata-rata berusia muda dan bahkan ada pesawat yang diproduksi pada 2010.
”Untuk persiapan Garuda Indonesia saat ini, kami sedang mempersiapkan koordinasi intra unit perusahaan untuk persiapan kick off haji. Mulai dari persiapan armada dimana menyelaraskan dengan tahun 2016 lalu,” tuturnya. Pada 2016 lalu, Garuda mengoperasikan armada seperti Boeing 777-300 ER dan Airbus A330-300. Sementara untuk 2017, detail spesifikasi dan formasi pesawat masih akan dibahas secara internal.
Di samping itu, kesiapan awak kabin juga jadi konsen Garuda. Seperti diketahui, dalam penerbangan haji tiap tahunnya, Garuda selalu menyiapkan awak kabin yang berasal dari masing-masing embarkasi. ”Ini merupakan bagian dari pelayanan Garuda Indonesia kepada para jemaah. Khususnya untuk mengatasi kendala komunikasi bahasa, mengingat sebagian besar jemaah hanya mampu berbahasa daerah,” jelasnya.
Pada 2016 lalu, Garuda menyiapkan sebanyak 442 orang awak kabin yang 40 persen diantaranya merupakan awak kabin yang berasal dari daerah-daerah embarkasi. Sementara, di tahun 2012, jumlah awak kabin mencapai 556 petugas. Dari jumlah tersebut, 60 persen diantaranya berasal dari daerah masing-masing embarkasi.
Disinggung soal biaya angkutan haji tahun ini, Benny mengaku masih belum bisa ditentukan. Namun, bila mengikuti trend perkembangan harga avtur dunia tentu sedikit banyak akan berdampak. Sebagai informasi, komponen avtur berkaitan langsung dengan biaya tarif maskapai yang mana komponen tersebut termasuk dari keseluruhan biaya haji.
”Terkait hal tersebut kami akan berkoordinasi lebih lanjut sesuai dengan proses tender dan koordinasi dengan Kemenag,” ungkapnya.
Untuk tender sendiri, biasanya dibuka 2 bulan sebelum operasional haji dimulai. Beauty contest ini terbuka untuk seluruh masakapai nasional. (wan/mia/jun/jpg)