Warga melintas di perairan Danau Toba di daerah Tiga Ras
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro baru-baru ini ‘menyentil’ pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba. Menurut Bambang, pemda setempat kalah antusiasnya dengan pemerintah pusat dalam mengelola Danau Toba.
Padahal, pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp21 triliun untuk pengembangan wisata Danau Toba. Tetapi sampai saat ini, tidak ada perkembangannya yang signifikan. “Hal ini bukan kelalaian pusat tapi ketidakseriusan pemerintah setempat,” ungkap anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Tapanuli (Tobasa, Taput, Humbahas, Samosir, Tapteng dan Sibolga), Juliski Simorangkir kepada Sumut Pos, Minggu (15/7).
Menurutnya, ungkapan Kepala Bappenas itu tidak dapat dipungkiri. Selain pengembangan destinasi wisata itu sendiri, seharusnya pemerintah setempat bergerak cepat melaksanakan program yang memicu minat kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal, dengan cepat. “Memang apa yang disampaikan Kepala Bappenas itu sulit untuk dipungkiri. Karena itu kenyataan yang terjadi saat ini,” ujar Juliski, Minggu (15)7).
Ketua DPP PKPI Sumut ini pun mengatakan, pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian sudah berusaha keras. Apalagi berencana mengalokasikan anggaran dana untuk membangun kawasan Danau Toba, baik langsung maupun melalui badan otorita danau Toba (BODT). Sebab danau supervolcano itu dinilai memiliki potensi besar untuk dijadikan destinasi wisata kelas dunia.
“Kesempatan sudah diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan destinasi wisata Danau Toba, bahkan sudah dijanjikan disediakan dana sebesar Rp21 triliun. Tetapi sampai saat ini tidak ada perkembangannya yang signifikan. Hal ini bukan kelalaian pusat tapi ketidakseriusan pemerintah setempat,” ungkapnya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut ini juga beranggapan, peringatan tentang masalah destinasi Danau Toba sudah dinyatakan Menteri Bambang Brodjonegoro. Sehingga pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi di Sumut harus lebih serius. “Jangan sampai ada penyesalan nantinya apabila pemerintah pusat menarik dana Rp21 Triliun yang sudah dijanjikan dan dipindahkan ke daerah lain ,” sebutnya.
Bahkan kata Juliski, sudah hampir dua tahun keberadaan Badan Otorita Danau Toba (BODT) dibentuk, namun belum ada perkembangan signifikan. Padahal katanya badan itu dibuat agar ada peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus pemasukan bagi masyarakat serta pemerintah daerah itu sendiri. Bahkan gaungnya semakin berkurang.
“Kita berharap pemerintah pusat bersabar dan tetap mendukung pengembangan wisata Danau Toba, serta memaksa pemerintah daerah setempat untuk mempersiapkan diri,” harapnya.
Sebelumnya Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebutkan, banyak daerah yang beruntung mendapat perhatian khusus dari pusat untuk pengembangan pariwisata. Namun saat yang sama, antusias dan semangat pemerintah daerah kalah dengan pusat.
“Hasilnya walau kementerian sudah menaruh banyak perhatian untuk bangun bandara internasional, infrastruktur jalan dan lainnya, progres pertumbuhan Danau Toba sangat lambat meski kunjungan turis mancanegara mulai banyak terlihat,” katanya.
Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk membangun daerah wisatanya. Sebab meskipun pusat menaruh perhatian besar, tanpa upaya menjaga dan memelihara kearifan lokal, maka akan sulit berkembang.
Panorama perairan Danau Toba di daerah Tiga Ras.
Gagas Olah Sampah Plastik Jadi Aspal
Di pihak lain, kesadaran masyarakat menjaga kebersihan Danau Toba menjadi perhatian serius BODT. Pasalnya, masih banyaknya sampah menumpuk di sejumlah tempat di kawasan Danau Toba. Untuk itu, BODT terus melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, agar ikut mengkampanyekan hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan Danau Toba. Selain itu, BODT juga menggagas daur ulang sampah plastik menjadi bahan baku aspal.
Daur ulang sampah plastic tersebut, untuk mengurangi sampah yang berserakan di kawasan danau terbesar di Asia Tenggara itu. Dengan begitu, sampah bisa bermanfaat dan lokasi tersebut bersih. “Jadi akan kita olah sebagai pengganti aspal. Alat penghancur plastiknya kan juga sudah ada,” kata Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo kepada wartawan di Medan, Minggu (15/7) siang.
Arie mangaku sudah membicarakan soal sampah itu kepada pemerintah kabupaten setempat untuk membuka lahan guna dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Kita juga sedang melakukan pilot project, bagaimana mengubah sampah plastik menjadi bahan baku aspal,” ungkap Arie.
Menurutnya, masalah sampah ini sudah menjadi pembahasan dalam rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Destinasi Danau Toba dan menyoroti hal itu sejak dua tahun terakhir. “Kemarin diskusi dengan HKBP (Huria Kristen Batak Protestan). Kita harus betul-betul yang fundamen. Kita Ingatkan terus. Corong yang kita pakai HKBP. Jadi pendeta-pendeta bukan hanya bicara mengenai agama, tapi juga soal kebersihan. Kesadaran akan kebersihan itu, harus juga,” ungkap Arie.
Selain memberikan pemahaman terhadap kehidupan yang bersih, BPODT juga mengedukasi masyarakat sekitar Danau Toba dengan menjadi masyarakat ramah wisata. Dengan begitu, Danau Toba menjadi destinasi wisata Internasional akan segera terwujud.
“Bahasa Inggris itu sangat penting. Karena turis luar sudah cukup banyak yang berkunjung ke Danau Toba. Masyarakat yang berhadapan langsung, khususnya pelaku industri pariwisata,” kata Arie.
Ia mengakui, selama ini integrasi antara kabupaten berada di sekitar Danau Toba sangat kurang. Sebagai leading sector pariwisata Danau Toba. Namun begitu, Arie menjelaskan akan bekerja keras untuk membengun Danau Toba lebih baik.
Arie juga akan melibatkan konsultan, baik lokal ataupun luar negeri untuk memberikan masukan apa yang harus dilakukan di Danau Toba.”Kita juga selalu melibatkan partisipasi publik. Jadi masyarakat tokoh agama. Dan pemerintah kita mintakan dari mereka,” jelas Arie.
Hal tersebut, menyakinkan Geopark Kaldera Toba (GKT) akan masuk dalam UNESCO Geopark Group (UGG). Penilaian soal GKT akan dilakukan pada Agustus mendatang. Selain itu, Danau Toba menjadi destinasi wisata Internasional dan akan menyodot banyak wisata untuk berkunjung ke Danau Toba.
“Kalau nanti penilaiannya bagus, bisa masuk UNESCO Global Geopark. Dengan itu kita bisa sharing ada sharing Knowledge. Jadi setiap 5 tahun akan di review kembali bagaimana peningkatan setelah mendapat status UNESCO tadi, apakah berkembang atau tidak,” pungkas Arie. (bal/gus)