MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum berjanji segera memperbaiki Jalan Aksara yang kini kondisinya sangat memprihatinkan. Guna mempercepat perbaikan jalan tersebut, Dinas PU berharap dukungan semua pihak termasuk pedagang yang masih berjualan di bahu jalan.
“Jalan Aksara itu sudah masuk perencanaan kita untuk segera diperbaiki. Tapi eksisting di lapangan terkendala pedagang yang masih berjualan,” kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Medan, Muradi kepada Sumut Pos, Minggu (15/10).
Muradi menjelaskan, kendala di lapangan terhadap perbaikan ruas jalan di Medan seperti Jalan Aksara tersebut, dikarenakan kurang didukung masyarakat. “Artinya Pemko Medan sudah berniat yang bagus, namun masyarakatnya yang tidak mau. Makanya saya sering katakan apakah bisa kita kerjakan apa tidak,” ungkapnya.
Ia contohkan seperti masyarakat di pulau Jawa yang selalu mendukung semua pembangunan yang diprogramkan pemerintah daerahnya. Dengan begitu segala pembangunan cepat terealisasi dengan maksimal. “Di sinilah perlu peran serta seluruh stakeholder, termasuk media massa. Kalau kami saja yang bergerak tidak akan mampu melakukannya. Butuh kerja sama masyarakat untuk mendukung program pemerintah, di mana buat kebaikan bersama,” kata dia.
Dinas PU merencanakan perbaikan Jalan Aksara dengan sistem swakelola. Meski demikian, Muradi mengaku sudah pernah mengusulkan agar perbaikan jalan tersebut dapat dialokasikan pada APBD 2018.”(Perbaikan Jalan Aksara) sudah masuk dalam perencanaan kita. Pengaduan masyarakat juga sudah banyak kami terima soal jalan itu. Tapi terus terang aja apa yang bisa kami perbuat saat ini, melihat kendala yang ada di lapangan,” katanya.
Tak sedikit kendala di lapangan yang pihaknya rasakan, diakui Muradi untuk ‘jasa pengamanan’ kepada oknum-oknum organisasi masyarakat kepemudaan (OKP) setempat. Padahal di satu sisi pihaknya sudah lakukan koordinasi ke aparatur terkait guna merealisasikan pengerjaan dimaksud.
“Sedih kali rasanya kami akan kondisi tersebut. Kalau saya sendiri yang maju, manalah mungkin. Bagaimanapun memang harus terlaksana (pengerjaannya). Sampai dimana kendalanya akan saya lapor ke pimpinan,” katanya.
Menyikapi instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta Wali Kota Medan segera perbaiki seluruh infrastruktur di Kota Medan, dikarenakan masih banyak terdapat lubang di ruas jalanan kota, Muradi memahami hal tersebut. Pihaknya mengakui bahwa pemerintah saat ini sedang getol melakukan pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga pelosok daerah.
“Masyarakat tahunya jalan itu urusan Pemko Medan. Padahal sebagian jalan ada kewenangan pemerintah provinsi dan pusat (jalan nasional). Kemudian kalau anggarannya cukup, semua bisa kita bangun. Masyarakat kan tidak mau tahu soal itu. Di satu sisi gak kita lakukan, kita yang salah,” katanya.
Namun pihaknya menekankan instruksi presiden meminta segera memperbaiki jalanan rusak di Medan, terutama pada ruas yang dilaluinya saat berkeliling menuju Siosar Tanah Karo, Sabtu (14/10) kemarin, akan prioritas dikerjakan.
“Kami bekerja bukan ibarat makan cabai di situ langsung terasa pedas. Terbirokrasi, tersistem dan punya administrasi. Ada pula kewenangan provinsi dan balai jalan. Jadi masyarakat tidak tahu, tahunya itu urusan Pemko dan tanggung jawab wali kota,” kata Muriadi.
Anggota Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong sebelumnya meminta Pemko Medan diminta segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II dan Pemprov Sumut dalam rangka memperbaiki kondisi jalan Kota Medan, terlebih yang bersinggungan dengan jalan provinsi dan nasional.
“Masyarakat tidak mau tahu apakah jalan itu kewenangan Pemko, pemerintah provinsi atau balai jalan. Yang jelas selama jalan tersebut berada di Kota Medan, masyarakat tahunya urusan itu Pemko yang tangani,” katanya.
Dia contohkan seperti Jalan KL Yos Sudarso yang berstatus jalan nasional. Di mana kondisi jalan di sana belum dalam kondisi mantap 100 persen. Masih terlihat di beberapa ruas terdapat lubang dan aspal yang keriting. Padahal jalan itu merupakan akses jalan Medan-Belawan.
“Yang kerap melintas di sana itukan kebanyakan warga Medan juga. Masyarakat mana tahu apakah jalan itu statusnya jalan nasional. Yang mereka tahu itu kewenangan Pemko. Di sinilah saya kira perlu koordinasi tersebut,” katanya.
Bahkan politisi Demokrat ini mengaku pernah menekankan hal tersebut di hadapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Khairul Syahnan saat pembahasan Perubahan APBD 2017 beberapa waktu lalu. Ia meminta Pemko Medan melalui Dinas PU bisa intens berkoordinasi dengan Pemprovsu dan BBPJN II, sekaitan perbaikan jalan yang bersentuhan dengan jalan Kota Medan.
“Saya sampaikan ke pak kadis bahwa hal-hal seperti ini harus cepat direspon. Tidak hanya kawasan Yos Sudarso saja, seperti di dapil saya masih banyak jalan yang belum tersentuh perbaikan, contohnya di Jalan Denai,” ujarpnya. (prn/ila)