Keputusan DPP PDIP mencalonkan Effendi Simbolon dinilai merupakan bentuk kezaliman politik, karena itu berarti tidak menghargai para bakal calon yang sudah repot-repot mendaftar dan mengikuti proses seleksi sampai ke tim penjaringan Jakarta.
“EFFENDI Simbolon kan tidak pernah mendaftar dan mengikuti seleksi. Malah yang saya dengar, dia justru ikut dalam tim seleksi yang melakukan fit and proper test terhadap RE Nainggolan dan bakal calon lainnya. Ketika kemudian dia yang dicalonkan, ini namanya PDIP sudah sewenang-wenang, mempertontonkan sebuah pendidikan politik yang sangat buruk,” ujar pengamat politik yang juga dosen FISIP UMSU, Drs Arifin Saleh S, MSP kepada wartawan, Kamis (15/11).
PDIP, menurut dia, sudah ‘menyandera’ RE Nainggolan, dengan memberinya harapan besar untuk dicalonkan. “Sebagai orang yang punya etika, RE Nainggolan pun tidak lagi membuka pembicaraan dengan pihak lain, karena dia harus membuktikan komitmennya bersama PDIP,” katanya.
Hal senada juga disampaikan seorang mantan anggota DPRD Sumut dari FPDIP, yang meminta namanya dirahasiakan. “Partai sudah mempermainkan RE Nainggolan selaku bakal calon yang secara resmi mendaftar dan mengikuti proses seleksi cagubsu di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
“Saya kiri wajar pak RE merasa terzalimi, karena tiba-tiba DPP PDIP memutuskan Efendi Simbolon, nama yang sama sekali tidak pernah ikut mendaftar dan mengikuti proses seleksi. Konon alasannya partai tidak mau mencalonkan kandidat eksternal karena selama ini, kepala daerah yang nonkader, tidak menunjukkan loyalitas kepada partai setelah menjabat,” katanya menambahkan.
Jika memang itu alasannya, lanjut sumber yang juga tercatat sebagai pengurus DPD PDIP Sumut itu, mengapa partai “bersandiwara” membuka seleksi cagub, bahkan sampai menggelar fit and proper test di Jakarta. “Kalau memang sudah kapok dengan kandidat eksternal, ya tutup pintu saja, jangan ngerjai orang seperti itu?” katanya sembari dirinya mengaku malu dengan perilaku partai yang sangat dicintainya itu.
Ditambahkannya, Megawati dan partai yang dipimpinnya memang terkesan seperti mengingkari komitmen dengan RE Nainggolan.
“Awalnya Mega memutuskan memberi Efendi Simbolon deadline untuk mencari tambahan dukungan parpol dengan minimal 3 kursi, untuk bisa memenuhi syarat dukungan. Jika tidak bisa didapat, maka PDIP akan mencalonkan RE yang sudah mengantongi dukungan PDS, dan kemudian PPRN dengan total 9 kursi. Deadline itu kemudian diperpanjang berkali-kali. Ini kan pengingkaran terhadap komitmen,” katanya.
Reaksi senada juga muncul dari tokoh masyarakat Sumut H Dharma Indra Siregar. “Saya kira, PDIP telah mengecewakan masyarakat Sumut atas tidak dicalonkannya RE Nainggolan dari partai itu. Soalnya, sejak awal PDIP sudah menerima pendaftaran RE Nainggolan sebagai bakal calon, bahkan telah menjalani fit and profer test. Namun, kenapa di hari-hari terakhir PDIP berubah sikap?” ujarnya sembari mengingatkan PDIP itu bukan hanya milik kader partai pimpinan Megawati itu, melainkan milik rakyat Sumut, dan setiap keputusan politik yang diambilnya berdampak kepada seluruh rakyat Sumut.
“Kita tahu tekad RE adalah Sumut-1. Jadi pilihan ini adalah terbaik, karena sudah gagal di PDIP. RE sudah bertindak arif, legowo menjadi orang nomor 2 daripada mengecewakan sahabat dan pendukung,” ujarnya.
Sementara, ratusan tim Sahabat RE Nainggolan berkumpul di ‘Rumah Sahabat RE’ di Jalan Slamet Riyadi, Medan, kemarin sore untuk mengambil sikap pasca-sikap PDIP menolak RE. Selain tim sahabat, juga tampak hadir Ketua DPW Partai Damai Sejahtera (PDS) Sumut, Toga Sianturi dan Sektetaris Drs Penyabar Nakhe, Ustadz Hisyam Dalimunthe, Sihar Cibro, Ronald Naibaho, Jadi Pane, dan drg Annita, dan relawan YSKI. PDS Komitmen akan terus bersama RE dan mendukung pilihannya. (rel/tms)