MEDAN- Masyarakat yang menyampaikan aspirasinya pada reses I DPRD Kota Medan yang dilaksanakan pada April lalu, harus mengelus dada. Pasalnya, aspirasi yang disampaikan saat itu baru dapat direalisasikan pada APBD 2012 mendatang. Hal ini disebabkan lambatnya laporan hasil reses tersebut diparipurnakan. Sementara Perubahan APBD Kota Medan 2011 sudah disahkan, Senin (15/8) lalu.
“Kami dari Tim reses Dapil 3 merasa kecewa, karena hasil reses yang dilakukan pada April lalu, baru sekarang disampaikan dalam paripurna. Karenanya, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut baru bisa akan ditampung dalam APBD 2012 mendatang,” kata Budiman Panjaitan, selaku juru bicara tim reses Dapil 3 DPRD Kota Medan sebelum membacakan laporan hasil resesnya.
Saat dikonfirmasi kepada Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin, mengapa hasil reses tersebut baru dilaporkan sekarang, dia mengatakan, hal tersebut dikarenakan terlambatnya administrasi saat laporan.
“Administrasinya terlambat. Seharusnya dibuat dan disampaikan ke Banmus sehingga bisa dijadwalkan lebih cepat,” ujar Amiruddin, Selasa (16/8) siang. Amiruddin menyangkal kalau hasil reses I yang digelar April lalu tak bisa ditampung dalam PAPBD Kota Medan 2011 telah disahkan Senin (15/8).
“Sebahagian dari hasil reses sudah masuk ke PAPBD 2011. Sebahagian lagi akan ditampung pada APBD 2012,” ucapnya lagi.
Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidi menambahkan, keterlambatan penyampaian hasil reses tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan dewan seperti pembahasan LKPJ dan LPJ Wali Kota Medan, PAPBD dan Ranperda Pajak Daerah.
“Ada kekhilafan di Banmus. Dengan begitu, sesuai periode II reses di pertengahan bulan sembilan, akan disesuaikan,” katanya seraya menambahkan anggaran seluruh reses sebahagian sudah masuk di PABD 2011.
Sementara dalam laporan hasil reses tersebut, masalah infrastruktur dan pelayanan publik masih menjadi sorotan tajam anggota DPRD Medan. Seperti halnya di Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Kota dan Medan Area.
“Masalah infrastruktur masih menjadi permasalahan dan keluham masyarakat di antaranya perlunya perbaikan sarana infrastruktur jalan setapak drainase, lampu jalan di sejumlah gang, optimalisasi penyaluran UKM, pelayanan publik, birokrasi dan jaminan kesehatan,” ujar koordinator Reses I, Parlaungan Simangunsong dalam laporan yang disampaikan dalam paripurna.
Dikatakan Parlaungan, buruknya infrastruktur di Dapil I terjadi diantaranya kerusakan jalan di beberapa kawasan diantaranya Tangguk Bongkar, Jermal dan Mandala.
Dalam kesempatan itu juga, Parlaungan menyayangkan ketidakhadiran sejumlah SKPD dalam reses tersebut seperti Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunanj, Perumahan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga dan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. (adl)