Adanya wacana pengalihan RS Haji Medan ke tangan Pemprovsu, tergantung keputusan pihak yayasan. Hal itu diucapkan Direktur RS Haji Medan dr HMP Siregar SKM, Jumat (16/9) siang,
di ruang kerjanya.
“Dikelola Pemda atau tidak (Yayasan), bagi saya itu tidak masalah. Yang terpenting rumah sakit ini tetap memberikan pelayanan terbaik bagi siapa pun,” kata dr HMP Siregar.
Lebih lanjut diterangkannya, yang memiliki wewenang atas pengambil alihan rumah sakit yakni yayasan. Selain itu tambahnya, pihaknya mengharapkan jika rumah sakit tersebut diambil alih Pemprovsu, seluruh pegawai yang berjumlah 493 orang, termasuk dokter dan perawat, diharapkan lebih sejahtera. “Memang, perhatian pemerintah dalam kemajuan rumah sakit dinilai minim. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bantuan yang diberikan oleh Pemprovsu,” kata HMP Siregar.
Tahun lalu, sambungnya, ada sekitar Rp7 miliar bantuan yang diterima. Itu pun dalam bentuk alat kesehatan (Alkes, red) yang diterima dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut. Sedangkan untuk tahun ini, tidak ada sama sekali.
HMP Siregar menegaskan, perlu perhatian lebih dari Pemda, mengingat pengurus rumah sakit ini orang-orangnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementrian Agama (Kemenag) dan IPHI (Ikatan Pesaudaraan Haji Indonesia).
Wacana pengalihan ini, sebutnya, sudah didengar pihaknya saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRDSU 23 Agustus 2011 lalu. “Mereka (Anggota Komisi E DPRDSU, red) mengaku sudah ketemu dengan Gubernur dan menerangkan wacana pengambil alihan rumah sakit ke Pemprovsu,” tuturnya.(jon)