Plt Gubernur Sumut T Erry Nuradi dan istri berjalan bersama Wali Kota Medan Dzulmi Eldin istri usai acara pelantikan di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (17/2/2016).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelantikan kepala daerah secara serentak yang digelar Pemprovsu di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (17/2), mengundang kecurigaan anggota DPRD Sumut. Pasalnya, APBD Sumut tahun anggaran 2016 hingga kini belum dapat dipergunakan karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran APBD tersebut. Lantas, dari mana biaya pelantikan yang digelar cukup meriah dengan menghadirkan artis ibu kota seperti Yuni Sarah dan Vicky Shu?
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan mencuriagi, biaya pelantikan kepala daerah serentak itu merupakan hasil patungan dari sejumlah kalangan ataupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurutnya, jika hal itu benar, maka itu merupakan sebuah kekeliruan. Karena pengumpulan uang itu berasal dari sumber resmi maupun tidak resmi.
“Kalau seperti itu, tentu sudah terjadi pelanggaran. Karena tanggung jawab pelantikan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota ada pada Pemerintah Provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Sutrisno kepada wartawan, Rabu (17/2).
Apabila hal tersebut dilakukan oknum pejabat, maka hal itu sudah masuk dalam kategori pungutan liar (Pungli). Kata dia, pelantikan kepala daerah sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Pada pasal 165 Ayat 1 dijelaskan, Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota/ Wakil Wali Kota dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
Begitu juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Oleh karena itu sangat jelas bahwa, pendanaan pelantikan Gubernur/ Wakil Gubernur itu dari APBN, sedangkan untuk pelantikan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota dari APBD Provinsi.
“Pelantikan itu harus pakai dana APBD, bukan dana patungan,” katanya.
Di sisi lain, Sutrisno juga menyoroti biaya yang dikeluarkan Pemkab dan Pemko yang juga sangat besar. Pasalnya, seluruh anggota DPRD dari kabupaten/kota yang kepala daerahnya ikut dilantik, datang dengan biaya APBD. Sama halnya dengan pimpinan SKPD yang ikut hadir melihat kepala daerahnya dilantik. Semua itu menggunakan dana APBD.
Mengenai acara pelantikan, politisi PDIP itu menilai latar panggung bertuliskan “Panggung Rakyat” tidak terelisasi.
“Yang kita saksikan, menikmati panggung itu justru mereka yang melantik dan yang dilantik, lalu rakyatnya di mana? Mengapa rakyat masih harus dikibuli? Dieksploitasi? Yang terjadi di atas panggung adalah narsisme para elit yang diselingi goyangan dari artis ibukota, kemudian, selfie, wefie. Mereka bergantian bernyanyi, dengan jatah Plt Gubernur tentu lebih besar sebagai bos yang sedang ingin direbut hatinya oleh para bawahannya yang hendak cari muka,” sindirnya.
Dia juga menyayangkan kegiatan pelantikan serentak tersebut menghadirkan artis dengan biaya yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Belum lagi penutupan jalan hanya karena banyaknya jumlah kendaraan mewah terparkir di sekitar lokasi tersebut yang membuat masyarakat terganggu kenyamanannya saat melintasi kawasan Lapangan Merdeka.
“Kita selalu salah memaknai keinginan rakyat. Jadi yang disebut panggung rakyat itu, panggung mereka itu sendiri,” ucapnya lagi.
Menurutnya, acara pelantikan itu merupakan acara sakral dan resmi. Sedangkan panggung hiburan bukan bagian dari kegiatan tersebut. Apalagi hal ini tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran, dimana pelantikan gubernur beberapa hari lalu di Istana Negara, berlangsung sederhana. Sedangkan ‘pesta’ dilakukan saat penetapan calon terpilih atau pada masa Pilkada.
“Itu bukan acara hore-hore, tetapi resmi. Negara membiayai pelantikan, bukan untuk nyanyi-nyanyi, apalagi mengundang artis. Itukan membengkakkan anggaran. Dugaan saya, ini panggung Erry, bukan panggung rakyat,” katanya.
Untuk itu, dia berharap, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Sutrisno pun mengajak semua pihak ikut mengawasi penggunaan uang negara untuk kepentingan rakyat. (dik/prn)