MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Underpass Titikuning, Medan Johor, dipastikan terhambat dari rencana yang ditarget mulai tahun ini. Hambatan itu datang dari birokrasi BUMN sendiri, yakni PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Kitsbu).
Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumut menyebutkan, pembangunan Underpass yang akan menghubungkan Jalan Katamso-Deli Tua itu, dipastikan mulai tahun ini dengan masa kerja hingga 2018. Kendala yang dihadapi belum tuntasnya pembebasan lahan satu persil milik PT. PLN Kitsbu.
“Sebenarnya tinggal satu persil itu saja lahan milik PT PLN Kitsbu. Persilnya pun kecil hanya bangunan berapa kali berapa meter saja. Dan itu tidak semua, kita cuma minta hanya beberapa meter saja. Itu nanti untuk perluasan jalan bidang samping underpass,” kata tim Underpass Katamso Balai Jalan Nasional Wilayah I Sumut, Kariwanta Sembiring kepada wartawan, Rabu (17/8).
Dia menjelaskan, terkait masalah lahan persil itu pihaknya sudah mengirimkan surat ke PT. PLN Kitsbu sejak tahun lalu. Namun, jawabannya perlu proses panjang hingga persetujuan ke pusat.
Selain jaringan PLN, ternyata di lokasi rencana konstruksi fisik underpass terdapat utilitas jaringan pipa milik PT Telkom, PT PGN dan PDAM Tirtanadi. Jaringan PDAM dinilai tidak berbahaya, daripada jaringan gas dan PLN karena tegangan tinggi tertanam di dalam tanah.
“Persil lahan itu katanya masih diajukan ke pusat, prosesnya panjang ke Kementerian BUMN lalu ke Kementerian Keuangan lagi. Soal utilitas yang jadi masalah itu juga masalah mereka, katanya tidak ada anggaran dalam mengalihkan jaringan utilitas ke lokasi yang tidak kena dampak Underpass,” ujarnya.
GM PT PLN Kitsbu Sugianto, yang coba dikonfirmasi tidak bersedia menjawab. Bahkan setelah wartawan mengirimkan pesan singkat (SMS) mengenai masalah lahan persil dan utilitas ini, nomor ponsel yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.
Begitupun dengan Manager SDM dan Umum PT PLN Kitsbu Raidir Sigalingging, yang juga tidak bersedia menjawab konfirmasi via SMS.
Terpisah, Manajer Senior Public Relations PT PLN Pusat Agung Murdifi, menjelaskan pihaknya tidak bisa memberikan statemen karena tidak tahu duduk persoalan. Apalagi persoalan itu berada di PT. PLN Kitsbu, Agung hanya memberikan background masalah.
“Ini bukan statement ya. Saya hanya memberikan background saja. Kalau soal persil lahan itu, kita punya prosedur dan proses yang harus dilalui. Kita harus ke Kementerian Keuangan lagi. Termasuk Kementerian BUMN juga. Karena nanti jadi temuan,” ungkapnya.
Sementara soal utilitas tegangan tinggi 150 KVA yang tertanam di dalam tanah lokasi pembangunan fisik Underpass, ia menilai jika PLN Kitsbu menyatakan anggaran tidak ada untuk memindahkan jaringan yang ada saat ini. Pihaknya meminta itu ditanggung Kementerian PU.
“Underpass itu untuk siapa? Kepentingan negara kan? Minta saja, kirim surat ke PLN agar ditampung anggaran dalam Kementerian PU untuk utilitas kita itu. Karena kan sama juga, buat kepentingan negara juga. Jadi, tidak perlu dibuat repot saya rasa. Bener, kan. Tapi ini bukan statement ya hanya background,” jelasnya.
Head of Area Medan PT PGN Saeful Hadi mengakui, telah mengikuti rapat mengenai pembangunan Underpass ini, pihaknya masih menunggu jawaban dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumut untuk rencana relokasi pipa gas kapan akan dilakukan.
“Survey lokasi dan lokasi letaknya di mana. Relokasi rencana di mana masih menunggu dari balai jalan. Di sana ada pelanggan industri kita, jadi harus pasti kapan akan direlokasi agar kita bisa juga komunikasikan dengan pelanggan industri kita itu, bahwa ada rencana gas mati sebentar karena ada relokasi untuk Underpass itu,” jelasnya.
Dia menuturkan jalur gas itu harus dipadamkan dari Amplas karena jaringan berada di wilayah Amplas, SM Raja dan mengarah ke AH Nasution, Katamso lalu Jalan Titi Kuning hingga Namorambe. “Pelanggan kita di Namorambe itu mayoritas industri. Jadi kita minta waktu yang pasti saja kapan dimulai konstruksi agar kita bisa relokasi,” tegasnya. (prn/ije)