Sejumlah anggota DPR RI disambut warga Sari Rejo untuk mengikuti upacara perayaan kemerdekaan ke-71 RI di Lapangan Tembak TNI AU, Rabu (17/8) pagi. Warga menangis lantaran Kelurahan Sari Rejo diserang oleh TNI AU dan disweeping, hingga ke masjid Al-Hasanah.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi kekerasan yang dilakukan personel TNI AU terhadap warga Sari Rejo dan dua jurnalis ini mengundang perhatian serius Komisi II DPR RI. Untuk mengetahui peristiwa sebenarnya, tiga perwakilan Komisi II DPR RI, yakni Ahmad Rizal Patria (Gerindra), Arteria Dahlan (PDIP) dan Rika Diah Pitaloka (PDIP), saat menemui warga Sari Rejo, Rabu (17/8). Sebelumnya, mereka sempat menggelar upacara memperingati HUT Kemerdekaan di kawasan Lapangan Tembak, Sari Rejo.
“Kami serius, buktinya kami meninggalkan upacara di Istana Negara. Kami lebih bangga upacara dengan masyarakat Sari Rejo. Kita sudah 71 tahun merdeka, tapi hari ini kami merasakan kita belum merdeka. Kita sudah 18 tahun reformasi tapi masih seperti Orde Baru,” kata Rizal di hadapan warga.
Setelah upacara, satu per satu warga menyampaikan kesaksiannya saat kericuhan terjadi. Mereka menuding kekerasan itu dilakukan prajurit TNI AU dan Armed. Warga kocar-kacir setelah barikade yang dibuat di Jalan SMA 2, Medan, ditabrak truk Reo. “Tulisan di truknya Yon Armed,” kata Sukmawati, warga Lingkungan 4.
Warga terus menceritakan kekerasan yang mereka alami. “Saya diinjak-injak,” kata Yuni (16), seorang warga.
Beberapa warga bahkan menuding barang dagangan mereka seperti rokok, ikut dijarah. “Rumah saya dirusak, rokok di kedai diambil semua,” ungkap warga lainnya, Saragih.
Subur Dalimunthe juga menyampaikan kesedihannya atas kejadian Senin (15/8). Pria yang juga bilal jenazah ini mengaku kecewa karena sebelumnya dia menerima penghargaan dari Kolonel Chandra Siahaan saat menjabat Dan Lanud Soewondo. “Saya dapat penghargaan waktu pesawat Hercules jatuh, karena saya yang memandikan jenazah. Tapi hari itu saya dipiting, rumah saya dilempari,” kata Subur sambil menangis.
Menjawab warga, ketiga anggota DPR RI menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Sari Rejo. “Kami sudah memanggil berbagai pihak, termasuk TNI AU, Kemenkeu, Pemko Medan, dan yang terpenting BPN. Kami akan membela rakyat kecil untuk mendapatkan haknya, bukan hanya di Sari Rejo tapi di seluruh Indonesia,” sambung Rizal.
Dia menyatakan, pihak Kementerian Keuangan sudah mengakui lahan di Sari Rejo dimasukkan dalam daftar kekayaan negara secara sepihak tanpa pengecekan ke lapangan apalagi pengukuran. “Di negeri ini banyak proses sertifikasi yang tidak sesuai dengan aturan,” sambung Rizal.
Sementara itu, Arteria Dahlan mengaku tidak menyangka setelah melihat rekaman tindak kekerasan itu. “Saya kira ini bukan kejadian di Indonesia,” kata Dahlan.
“Danlanud akan kita panggil. Kalau ini benar, harus dicopot,” tambahnya.
Dia juga menyatakan akan meminta pertanggungjawaban BPN terkait sengketa lahan Sari Rejo. “Kami akan panggil Kepala BPN,” jelasnya.
Rizal, Arteria dan Diah turut memantau lokasi lahan yang memicu demo. Mereka juga melihat langsung rumah warga yang dirusak, serta dua masjid yang rekaman CCTV-nya menunjukkan kekerasan yang dilakukan personel TNI.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo perlu segera membentuk tim investigasi, terkait bentrok sejumlah personel TNI Angkatan Udara dengan puluhan warga Sari Rejo, yang mengakibatkan beberapa wartawan terluka diduga akibat tindak kekerasan dari sejumlah aparat.
“Jadi penting dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan dan (hasilnya ketika terbukti ada pelanggaran, red) dibawa ke ranah hukum,” ujar Politikus PDI Perjuangan tersebut, di Jakarta Selatan, Rabu (17/8).
Pembentukan tim investigasi dan penyelesaian kasus yang terjadi kata purnawirawan jenderal ini, sangat penting. Sehingga tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.
“TNI di bawah kepemimpinan Panglima TNI sekarang sudah cukup bagus. Jangan kemudian dikotori oleh (oknum,red) prajurit yang tidak disiplin,” ujar Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, insiden tindak kekerasan terhadap wartawan di lapangan sebenarnya bisa dihindari. Caranya, dengan secara baik-baik menyampaikan bila dinilai ada hal-hal yang kurang tepat, terkait proses peliputan yang dilakukan.
Selain itu, aparat maupun masyarakat kata Hasanuddin, dapat melaporkan perbuatan wartawan ke dewan pers, ketika menilai perbuatan peliputan yang dilakukan melenceng Undang-Undang tentang Pers.
Bentrok masyarakat Sari Rejo dengan sejumlah aparat TNI Angkatan Udara diketahui terjadi pada Senin (15/8). Akibatnya, sejumlah warga menjadi korban. Selain itu, dua wartawan juga mengalami luka-luka, diduga akibat perbuatan represif aparat.(ted/ain/prn/gir/adz)