Site icon SumutPos

Dinas PU Dinilai Tak Serius Tangani Banjir

Wakil Ketua Komis IV DPRD Medan Rudiawan Sitorus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang berjanji akan menuntaskan masalah banjir di Kota Medan dalam waktu dua tahun dinilai jauh dari harapan. Faktanya pada masa kepemimpinan Bobby Nasution yang telah mencapai 18 bulan pada bulan Agustus 2022 ini, Kota Medan masih ‘dikepung’ banjir.

 Padahal, Bobby berkali-kali menggaungkan program Medan Tajir (Tanpa Banjir). Namun faktanya, titik-titik banjir di Kota Medan masih belum juga teratasi. Publik pun pesimis, Bobby Nasution bisa merealisasikan janjinya untuk menuntaskan masalah banjir tersebut dalam waktu 6 bulan mendatang atau tepat dalam dua tahun kepemimpinannya nanti.

 Terbaru, 5 Kecamatan di Kota Medan dikepung banjir, ratusan rumah terendam, dan tak kurang dari 2.247 jiwa terkena dampaknya. Seperti biasanya, Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, dan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun menjadi titik banjir terparah.

 Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komis IV DPRD Medan Rudiawan Sitorus, mengatakan banjir yang terjadi pada Kamis (18/8) dinihari menunjukkan apa yang dilakukan Pemko Medan, khususnya Dinas PU Kota Medan dalam penanganan banjir belum maksimal.

 “Faktanya banyak drainase-drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Banjir ini juga membuktikan bahwa pengerjaan yang dilakukan selama ini belum memberikan dampak yang berarti ke masyarakat dalam urusan banjir,” ucap Rudiawan, Kamis (18/8).

 Hal ini, kata Rudiawan, merupakan bentuk ketidakseriusan Dinas PU Medan dalam menangani masalah banjir di Kota Medan. Oleh karena itu, Rudiawan meminta agar anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang ada di Dinas PU untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir di Kota Medan harus dievaluasi ulang agar permasalahan banjir bisa ditangani dengan sebaik-baiknya.

 “Kita sangat berharap anggaram tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk menangani banjir di Kota Medan. Masyarakat sudah lelah dengan kondisi banjir setiap kali hujan deras turun,” ketusnya.

 Ke depannya, Rudiawan juga meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk melakukan evaluasi terhadap OPD terkait agar penanganan banjir di Kota Medan bisa maksimal.”Masyarakat juga menagih janji Wali Kota Medan yang menyebut di dua tahun kepemimpinannya sebagai Wali Kota Medan, Kota Medan bisa jadi Kota Tajir (tanpa banjir). Tapi nyatanya, sampai saat ini belum juga terwujud. Kita semua berharap permasalahan banjir ini bisa segera diatasi, sehingga masyarakat tidak lagi was-was jika hujan turun dan banjir tidak terjadi dimana-mana,” harapnya.

 Selain itu, Politisi PKS ini juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada, mengingat BMKG menyebut bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi turun selama 3 hari ke depan.”Masyarakat harus waspada, sebab hujan dengan intensitas tinggi bisa saja turun secara tiba-tiba. Untuk itu harus diantisipasi. Jika kondisi belum memungkinkan, diharapkan mengungsi ke lokasi yang lebih aman,” tuturnya.

 Dilanjutkan Rudiawan, ketidakseriusan Dinas PU dalam mengatasi masalah banjir bisa dibuktikan dari masih banyaknya kawasan di Kota Medan yang mengalami kebanjiran, misalnya saja seperti di kawasan Petisah.

 “Tadi pagi saya menerima laporan dari warga di Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah. Lalu di Jalan Sei Batanghari Kecamatan Medan Sunggal yang mengalami kebanjiran akibat drainase tak berfungsi. Banjir di kawasan tersebut sudah selutut orang dewasa, tentu ini harus menjadi perhatian serius aparat Pemko Medan,” kata Rudiawan.

 Anggaran infrastruktur yang saat ini menyentuh angka Rp1 triliun di Dinas PU, sambung Rudiawan, harusnya bisa memberikan dampak yang besar bagi penanganan banjir. Dengan anggaran sebesar itu, harusnya Pemko Medan bisa membuat pemetaan yang jelas tentang kawasan mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu.

 “Kawasan-kawasan rawan banjir perlu menjadi perhatian, dengan anggaran besar yang ada, harusnya mampu menyelesaikan persoalan. Saya melihat ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas yang dilakukan Dinas terkait di lapangan,” ujarnya.

 Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini juga menyarankan kepada Bobby Nasution untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh. “Visi dan misi Wali Kota Medan sudah sangat baik, ditopang dengan anggaran yang memadai. Tetapi jika implementasi visi misi di lapangan dilakukan oleh orang yang tidak cakap, kita khawatir persoalan ini akan menjadi boomerang kepada Wali Kota Medan sendiri,” pungkasnya. (rel)

Exit mobile version