MEDAN, SUMUTPOS.CO -Wali Kota Medan Dzulmi Eldin merespon positif pernyataan Presiden Joko Widodo soal banyaknya jalan berlubang di Kota Medan. Menurut Eldin, untuk menjawab kritikan presiden dan masyarakat Medan pada umumnya, pihaknya akan fokus sampai akhir tahun ini melakukan pembenahan seluruh ruas jalan yang rusak.
“Semua kritikan itu kita terima saja dengan lapang dada, bahwa kritikan itu kita anggap untuk memacu diri kita berbuat lebih baik. Dan ini tentunya menjadi support kepada kami bekerja lebih baik lagi,” katanya kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Medan, Selasa (17/10).
Eldin menjelaskan semua pekerjaan infrastruktur sedang berjalan. Dirinya mengaku akan terus memantau seluruh pekerjaan fisik yang dilakukan sampai akhir tahun ini. “Bersama wakil wali kota saya akan terus memantau seluruh pekerjaan. Kita lihatlah sampai akhir tahun ini seluruh pekerjaan tersebut,” katanya.
Dirinya mengamini, bahwa ada kendala yang dialami Pemko Medan terhadap pekerjaan yang tak tuntas sebelumnya oleh Kementrian PUPR. Salah satunya yakni pekerjaan Medan Megapolitan Sanitation Health Project (MMSHP), yang membuat sejumlah ruas jalan di Medan kupak-kapik akibat pekerjaan tersebut.
“Kita tidak bisa menjangkau pekerjaan proyek air limbah itu. Itukan pekerjaan dari pusat melalui APBN. Ada regulasi kita yang mengatur, bahwa siapa yang mengerjakan harus dia juga yang memperbaiki kembali seperti semula,” katanya.
Tak ingin pekerjaan setengah-setengah itu terulang lagi di masa mendatang, Eldin menegaskan ke depan Pemko Medan akan membuat suatu perjanjian kepada pelaksana proyek yang ingin melakukan pembangunan di wilayah Kota Medan.
“Selama ini pekerjaan yang dilakukan tidak dikembalikan seperti semula. Ini yang kita harus koordinasikan kembali supaya mereka (pelaksana proyek, Red) mau memperbaikinya. Kita sudah melakukan semua cara termasuk menyurati pihak-pihak terkait itu. Ke depan kita harus buat komitmen seperti MoU (Memorandum of Understanding) kepada pihak-pihak itu, agar ada sanksi bila pekerjaan tersebut tidak tuntas,” paparnya.
Ia menyebutkan, selama ini pelaksana proyek merasa tak punya tanggung jawab kepada Pemko Medan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hal itu pula yang menurut Eldin menyulitkan pihaknya mengambil sikap tegas terhadap si pelaksana proyek.
“Ke depan harus kita buat hitam di atas putih bagi pelaksana proyek sebelum ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu di kota Medan. Itu disebabkan tanggung jawab mereka bukan pada kita, melainkan pihak yang meminta mereka kerja,” katanya.
Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menjelaskan, program MMSHP telah merusak jalan Kota Medan sejak 2015. Pengerjaan proyek ini mengecewakan Pemko selaku pemegang kekuasaan daerah karena penyelesaian yang buruk.
“Jalan kota memang rusak. Kita tunggu dari 2015 sampai sekarang gak ada balasan dari pemerintah pusat. Akhirnya, melalui perintah pak wali, jalan itu yang harusnya diperbaiki oleh pelaksananya jadi kita yang perbaiki,” katanya.
Dari ribuan jalan di Kota Medan, program MMSHP menyebar di beberapa kecamatan. Paling banyak sebut dia ada di Kecamatan Medan Area, Medan Timur, dan Medan Kota. Di antaranya seperti Jalan Sutomo Ujung, Jalan Krakatau, Jalan Bilal, dan Jalan Denai. Akhyar mengaku beberapa jalan itu saat ini sudah diperbaiki Pemko melalui APBD 2017.
“Program MMSHP tujuannya agar masyarakat Kota Medan mendapatkan sanitasi yang baik. Sebenarnya program itu positif buat masyarakat, bukanlah masalah. Hanya persoalan finishingnya saja yang tidak pas,” ungkapnya. (prn/azw)