Sejumlah wilayah di Medan Utara tergenang banjir, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerataan pembangunan di utara Medan memang akan menjadi solusi atas kemajuan kota ini. Sebab di wilayah selatan, geliat pembangunan sudah begitu sesak bahkan hampir tidak ada lahan kosong untuk mendirikan bangunan.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdako Medan memahami hal tersebut. Karenanya di 2018 program pembangunan di utara Medan mendapat porsi lebih banyak dari sebelumnya. Ditambah lagi adanya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dimana Medan mendapat prioritas antara 30 kota se Indonesia.
Kepala Bappeda Setdako Medan Wiriya Alrahman mengakui, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan hingga 2021, geliat infrastruktur di kota ini tetap menjadi prioritas untuk dikerjakan. Salah satunya pemerataan pembangunan yang dimulai dari utara Medan.
“Bagian utara Medan sangat potensial dikembangkan mengingat bagian selatan Kota Medan sudah sangat sesak akan pembangunan. Baik pertumbuhan di bidang perumahan, perkantoran hingga pusat bisnis,” katanya, Minggu (17/12).
Menurutnya, dibutuhkan penataan infrastruktur yang baik sebagai penunjang calon investor masuk ke Sumut terkhusus Kota Medan. Apalagi secara kewilayahan, potensi Medan Utara sangat besar kata Wiriya, mengingat Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbang perekonomian Indonesia bagian barat. “Namun tentu harus dilakukan bertahap, melihat kemampuan keuangan Pemko Medan yang juga terbatas,” ungkapnya.
Mantan Kepala BPPT Medan ini menyebut, salah satu bukti keseriusan Pemko Medan melakukan pemerataan pembangunan terkhusus di Medan Utara, dengan mengalokasikan anggaran sebesar hampir Rp1 triliun pada APBD Medan 2017. Bahkan dari catatan Sumut Pos melalui buku APBD Medan 2017, geliat pembangunan di kawasan Medan Utara cukup banyak tersebar dan prioritas dikerjakan.
Termasuk, pembangunan Islamic Centre yang mulai disusun Detail Engineering Desain (DED) pada tahun ini, serta rencana pembangunan rumah sakit tipe C di kawasan Medan Labuhan. “Terkadang persoalan pembebasan lahan menjadi masalah klasik yang kerap terjadi setiap ada rencana pembangunan. Di sinilah kita perlu duduk bersama agar bisa satu pemahaman dan pandangan,” imbuhnya.
Pemko juga tengah berjuang mendapatkan prioritas dalam program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dimana menurut Wiriya pengentasan kawasan permukiman kumuh ini memang tersebar luas, baik melalui APBN maupun APBD.
“Untuk dana prioritas dari APBN saja terdapat dua kelurahan di Medan yang masuk pada program Kotaku, yakni Nelayan Indah dan Sicanang Belawan. Intinya kita masuk antara 30 kota prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia. Disamping juga ada dana-dana lain dari program Kotaku,” katanya.
Dari 42 kelurahan sebelumnya telah diturunkan lagi menjadi 21 prioritas kelurahan yang bakal mendapat penanganan permukiman kumuh ini. Selanjutnya diturunkan lagi menjadi 11 kelurahan prioritas di Indonesia, dan terakhir diturunkan lagi menjadi 3 kelurahan. “Jadi daftar-daftar itu sudah keluar, disamping memakai program bersumber dari APBD,” katanya.
Anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Muhammad Yusuf sebelumnya mengungkapkan, Pemko belum serius dalam hal pemerataan infrastruktur di kawasan Medan Utara. Salah satunya disebut dia, masih minimnya pembangunan sarana dan prasarana sekolah berbasis Islami seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs). “Padahal di Medan Utara itu masih banyak lahan kosong yang bisa dibangun menjadi MTs. Hanya saja Pemko belum menjadikan itu prioritas dalam alokasi anggaran belanja di setiap APBD,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, tidak hanya itu, banyak wacana dan program pembangunan di kawasan Medan Utara yang sebatas di atas kertas. Namun untuk realisasinya sangat jauh dari ekspektasi. Dirinya mengaku tidak mengetahui apa alasan Pemko sehingga acapkali program-program itu gagal terlaksana.
“Seperti halnya pembangunan Islamic Centre yang tiap tahun dianggarkan namun tak kunjung dibangun. Malahan urusan pembebasan lahan saja tak rampung-rampung sampai sekarang. Belum lagi pembangunan rumah sakit tipe C di daerah Labuhan, yang tidak kunjung ada progres memuaskan. Jadi sejauh ini kita patut sayangkan komitmen Pemko dalam hal pemerataan pembangunan di Kota Medan,” pungkasnya. (prn)