MENCUCI: Warga mencuci pakaian di pinggiran aliran Sungai Babura Jalan Zainul Arifin Medan, beberapa waktu lalu. Gubsu Edy Rahmayadi memerintahkan pemetaan sungai sebelum dilakukan normalisasi untuk mengurangi resiko banjir
di Kota Medan.
MEDAN,SUMUTPOS.CO – Banjir bukan sekali-dua kali melanda Kota Medan. Setiap kali hujan deras turun lebih dari 4 jam, Medan nyaris bisa dipastikan banjir.
Banjir terparah selama 10 tahun terakhir terjadi pada Sabtu (15/9) malam hingga Minggu (16/9) siang baru lalu. Pendangkalan dan penyempitan sungai-sungai diduga sebagai penyebab banjir. Untuk mengatasinya, Gubsu Edy Rahmayadi, memerintahkan pemetaan sungai sebelum dinormalisasi.
KEMARIN, Selasa (17/9), Gubsu bersama Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, meninjau langsung kawasan terparah yang terkena banjir akibat meluapnya Sungai Babura di Gang Sareman dan Gang Mandor, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Pada Minggu (16/9) lalu, ketinggian air mencapai atap rumah warga.
Peninjauan dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi masalah banjir yang telah menerpa warga Kota Medan sejak tahun 2011. Peninjauan kali ini diikuti Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan. Alasannya, penyelesaian banjir di Kota Medan akan melibatkan wilayah Deliserdang.
Kehadiran Gubsu, Wali Kota, dan Bupati Deliserdang mendapat apresiasi warga. Mereka berharap kedatangan ketiga pejabat itu dapat mengatasi persoalan banjir yang selama ini mereka hadapi. Karena selain melumpuhkan aktifitas warga, banjir juga merusak sejumlah peralatan rumah tangga milik warga Tiba di lokasi, Gubsu, Wali Kota dan Bupati meninjau Sungai Babura hingga bibir sungai. Peninjauan diikuti Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Panagong Pardede.
“Tentu ini harus diselesaikan. Karena selama ini tidak diatasi, ini akan banjir terus. Kita mau tahu bagaimana kondisi sungai di Medan, Deliserdang sampai Karo. Kita akan panggil kepala daerah,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi saat berdiskusi di pinggir Sungai Babura.
Dari hasil peninjauan, Gubsu mengatakan, kondisi Sungai Babura memprihatinkan karena mengalami pendangkalan dan penyempitan. “Akibatnya ketika intensitas hujan tinggi disertai limpahan air dari gunung, Sungai Babura tak mampu menampung debit air. Sehingga terjadi back water dan merendam rumah warga,” katanya.
Usai meninjau badan sungai, Gubernur pun melihat kondisi rumah warga yang sempat hampir tenggelam karena meluapnya air sungai. Saat kunjungan itu, air di kawasan permukiman penduduk sudah surut. Namun curah hujan yang tinggi, masih dikhawatirkan terjadi banjir susulan.
Selanjutnya, Gubsu bersama Wali Kota dan Bupati mendengar aspirasi warga di halaman Kantor Lurah Beringin. Selain meminta agar bronjong dibangun untuk mengatasi banjir, warga juga meminta persoalan distribusi air bersih dari PDAM Tirtanadi diatasi, karena sudah tiga bulan tersendat.
Kepada warga, Gubsu berjanji akan menuntaskan kasus banjir dan air PDAM yang tersendat. Menurutnya tidak ada yang perlu disalahkan. Hanya saja, memang harus ada langkah yang jelas dari pemerintah.
Di pihak lain, Gubsu juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai maupun parit.
Selanjutnya, Gubsu memimpin rapat bersama Wali Kota, Bupati Deliserdang, Kepala BWS Sumatera II, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan akademisi, di Kantor Lurah Beringin.
Tiga akademisi dari universitas berbeda dihadirkan. Rapat diawali dengan pemaparan dari ketiga akademisi tersebut terkait banjir, baik secara teori maupun kajian yang telah dilakukan.
Kesimpulannya, Sungai Babura harus dinormalisasi, disertai dengan pembuatan jalan speksi di kiri dan kanan sungai untuk mobilisasi peralatan jika dilakukan pengerukan.
Di samping itu, juga mengemuka perlunya kerja sama antar kabupaten/kota untuk mengatasi persoalan luapan air dari sungai. Sebab, baik Sungai Babura, Sungai Deli, dan sejumlah sungai lainnya yang selalu meluap dan menyebabkan banjir di Kota Medan, juga melintasi beberapa wailayah di bagian hulu. Seperti Sungai Babura, yang melintasi Tanah Karo dan Deliserdang, sebelum melintasi Kota Medan.
Adapun tanggung jawab penanganan sungai, termasuk sungai-sungai di Medan, berada di tangan pemerintah pusat, melalui BWS Sumatera II.
Usai mendengar berbagai masukan, Gubsu memutuskan untuk membentuk sebuah tim terpadu guna mengatasi banjir. Tim melibatkan unsur Pemprovsu, Pemko/Pemkab, BWS Sumatera II, dan OPD terkait.
“Sebagai langkah awal, tim kita tugaskan melakukan pemetaan dari hulu Sungai Babura yang berada di kawasan pergunungan Tanah Karo, hingga ke hilir di Belawan. Saya minta data (rekaman video dan foto) mulai dari ujung paling atas sampai ke hilir. Dari pemetaan yang dilakukan, dapat diketahui langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir,” kata Gubsu.
Gubsu memerintahkan tim bekerja secepatnya. “Saya kasih waktu dua minggu, pemetaan yang dilakukan mulai hulu sampai hilir Sungai Babura segera dilakukan. Sebab, masalah banjir ini harus segera dituntaskan. Saya tidak tega melihat warga kembali menjadi korban banjir!” tegasnya.
Terkait distribusi air PDAM yang tersendat, Gubsu memerintahkan kepada Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo, agar segera mengatasi keluhan warga. “Saya meminta penyelesaian dilakukan secepatnya. Jika tidak mampu, saya akan ganti dan cari orang yang mampu mengatasinya!’ tegasnya.
Usai rapat, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mengatakan sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubsu. Menurutnya, masalah banjir yang kerap melanda Kota Medan tidak terlepas dari pendangkalan dan penyempitan sungai-sungai yang melintasi Kota Medan.
“Untuk melakukan normalisasi sungai, bukan wewenang Pemko Medan, melainkan pemerintah pusat melalui BWS Sumatera II. Dengan penanganan yang dilakukan secara terpadu dan koordinatif oleh Bapak Gubsu, insyaallah persoalan banjir dapat diatasi.
Nantinya seluruh sungai yang ada di Kota Medan akan ditelusuri. Setelah Sungai Babura, kita harapkan normalisasi diteruskan ke sungai-sungai lain yang melintasi Kota Medan,” ungkap Wali Kota.
Pemko, jelas Wali Kota, melalui OPD terkait terus fokus melakukan perbaikan drainase. Dengan perbaikan yang dilakukan, drainase dapat berfungsi untuk mengalirkan air menuju pembuangan akhir. Diikuti pembersihan drainase yang dilakukan pihak kecamatan dan kelurahan melalui personel Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) di wilayah kerjanya masing-masing.
Dewan Apresiasi Langkah Gubsu
Peninjauan lokasi permukiman warga korban banjir di Medan oleh Gubsu, mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Sumut. Menurutnya, aksi turun ke lapangan sangat ditunggu sejak lama.
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy, mengatakan langkah Gubsu Edy Rahmayadi mengatasi masalah banjir di Kota Medan, perlu diapreasiasi. Karena solusi persoalan banjir bukan hanya masalah Pemko Medan saja.
“Jadi Gubernur harus mengkoordinir kabupaten/kota. Sehingga masing-masing punya tugas. Misalnya soal drainase dan sampah itu urusan kabupaten/kota. Sedangkan provinsi dan pusat urusan normalisasi dan menjaga hutan,” ujar Ikrimah kepada wartawan, Selasa (18/9).
Semua tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing tersebut harus dikerjakan bersama, terkoordinasi, dan menyeluruh. Karena itu Gubernur sebagai kepala daerah maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mengkoordinir kabupaten/kota.
“Kita berharap pemerintah kabupaten/kota mau bekerjasama untuk menyelesaikan ini. Termasuk menjaga hutan Karo dengan memberikan hibah anggaran dari daerah lain maupun provinsi. Dan peran koordinasi seperti ini yang harus sering dilakukan Gubernur,” sebutnya.
Senada, anggota DPRD Sumut dapil Medan, HM Nezar Djoeli, juga mengapresiasi langkah Gubsu dalam usaha menyelesaikan masalah banjir di Kota Medan. Namun ia berharap, persoalan banjir di Belawan akibat banjir rob, juga dipikirkan penyelesaiannya. “Karena sampai sekarang masih mengancam warga,” sebutnya.
Politisi Nasdem ini berharap, apa yang direncanakan dan diupayakan ini bukanlah sekedar lips service saja. Tetapi sungguh dilakukan, sehingga penanganan banjir dapat diselesaikan dengan baik. (ris/bal)