Seorang pemohon SIM sedang melakukan ujian praktek mengemudi di MSDC (Medan Safety Driving Centre) di Jalan Bilal Medan, Senin (5/9). Seseorang yang ingin membuat SIM baru, harus mengurus sertifikat mengemudi di MSDC dengan biaya Rp420 ribu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Biro Mengemudi Medan Safety Driving Centre (MSDC) tidak memberi manfaat bagi warga Kota Medan. Sebab masyarakat kesulitan mengurus surat izin mengemudi (SIM), karena terlebih dahulu harus mendapat sertifikat mengemudi dari MSDC.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumban Gaol di gedung DPRD Medan, Rabu (19/10).
Bukan hanya itu, politisi PKPI ini juga menuding, dengan biaya fantastis mendapat sertifikat sebagai lampiran mengurus SIM, ada terjadi pungutan liar (pungli) dalam praktek yang mengatasnamakan pelayanan masyarakat itu. “Kalau cerita pungli, itu (MSDC) pungli terbuka. Kenapa tidak ditindak,” katanya.
Atas dasar tersebut, Andi mendukung Tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo turun guna mengusut dugaan pungli di MSDC. “Ya, cobalah itu ditelusuri. Kan sudah jelas itu pungli terbuka di sana,” katanya.
Sedangkan soal rekomendasi stanvas Komisi A DPRD Medan terhadap MSDC, ternyata secara resmi belum keluar. Hal itu dikarenakan pimpinan dewan meminta Komisi A mendalami kembali substansi stanvas MSD, berdasarkan hasil inspeksi mendadak dan rapat dengar pendapat yang sebelumnya dilakukan.”Rekomendasi itu sebelumnya sudah kami sampaikan ke pimpinan dewan. Dari pimpinan dewan kami diminta mendalaminya kembali, terutama menyangkut seluruh izin MSDC,” kata Andi.
Dokumen perizinan MSDC yang dijanjikan mau diberikan kepada pihaknya ternyata belum juga ada sampai hari ini. Padahal sebelumnya, kata dia, pihak MSDC menyatakan paling lama satu minggu dokumen dimaksud akan disampaikan setelah RDP lanjutan beberapa waktu lalu. “Tapi sampai sekarang belum juga mereka kasih,” ujarnya.
INTERVENSI
Soal keluhan warga terhadap keberadaan MSDC yang dikawal Komisi A ini, ternyata ada membuat anggota DPRD Medan gerah. Bahkan, dewan tersebut seperti mengintervensi (pengaruhi) kerja Komisi A.
Andi dengan lugas menyebut anggota dewan itu bernama Wong Chun Sen. “Kalau memang kita mau perbaikan, harus berani sebut nama dong. Kenapa rupaya? Kan kita berfungsi mengawasi semua lembaga yang ada di kota ini,” tegasnya.
Kata Andi, Wong sudah pernah mengutarakan hal tersebut kepada dirinya, Ketua Komisi A Roby Barus dan Anggota Komisi A Umi Kalsum, agar tidak mencampuri pekerjaan yang mereka lakukan. “Dia (Wong, Red) sudah bilang itu ke saya, sama ketua komisi juga ia sampaikan. Tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Umi, karena dia ada bilang keluarganya ada di situ,” katanya seraya mengaku tidak tahu keluarga Wong Chun Sen duduk sebagai apa di MSDC.
Terpisah, Wong Chun Sen yang dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (19/10) menegaskan tidak ‘kasuk-kasuk’ terkait masalah ini. Namun begitu politisi PDI Perjuangan itu mengaku ada keluarganya yang bekerja di MSDC. “Tidak benar ‘kasak kusuk’, tapi ya (di MSDC) itu ada keluarga saya dan sudah ada izinnya. Jadi kenapa rupanya?” katanya tanpa ingin menyebut siapa keluarganya di MSDC.
Wong tampak membela MSDC terkait dokumen perizinan yang disoroti oleh Komisi A. Dengan penuh keyakinan, ia bilang bahwa perizinan MSDC tidak ada masalah. “Semua izin-izin itu sudah disampaikan ke Komisi A,” bebernya. Ia juga menyangkal pernyataan Andi Lumban Gaol bahwa dokumen perizinan tersebut belum ada disampaikan hingga sekarang. “Ada. Diceklah. Siapa yang bilang? Bang Andi? Coba tanya sama Ketua Komisi A. Kalau belum lagi dia (Ketua Komisi A) bilang, nanti akan kita kasihkan lagi,” kata Wong.
Dia menambahkan, tidak ada kaitan antara kepengurusan SIM di Satlantas Polrestabes dengan MSDC. “Kita profesional, dan itu diakui. Dan kita itu membuat zero accident (tidak ada kecelakaan). Kalau kalian mau ke sana belajar, ya silahkan, tidak ada masalah. Gak ada yang melarang,” pungkasnya. (prn/ila)