BELAWAN- Kinerja DPRD dan Pemko Medan untuk membangun Medan Utara dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini buruknya kondisi infrastruktur, pelayanan kesehatan dan administrasi kepenudukan di kawasan Medan Utara yang terdiri dari Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Marelan tak kunjung teratasi, bahkan terkesan dibiarkan.
Hal tersebut diungkapkan puluhan masyarakat Medan Utara pada reses anggota DPRD Kota Medan Dapil V di Balai Hermina Belawan, Rabu (20/4). Seperti yang disampaikan Arifin (37), warga Kecamatan Marelan, yakni pada 2010 lalu, dirinya mendapatkan kabar kalau di kelurahannya (Kelurahan Terjun, Red) akan dilaksanakan proyek pembetonan terhadap sejumlah jalan setapak oleh Dinas Perkim Kota Medan. Namun, hingga saat ini jalan setapak tersebut tidak kujung dibeton. “Kemana uang tersebut, kenapa sampai saat ini jalan belum juga dibeton?” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, di kelurahanya banyak bermunculan kuburan keluarga yang lokasinya tidak teratur. Hal tersebut terjadi karena di daerah itu tidak ada tempat pemakaman umum (TPU). “Hal ini sudah berulangkali kami sampaikan dalam reses DPRD maupun ketika bertemu dengan Wali Kota Medan. Namun hingga sekarang tidak pernah terealisasi,” keluhnya.
Sedangkan Marlina (33), warga Pekan Labuhan mengatakan, warga di kelurahannya masih banyak yang tidak memiliki KTP dan KK karena biaya pengurusan yang mahal. Akibatnya, banyak warga Kelurahan Pekan Labuhan yang tidak terdaftar, bahkan tidak memiliki kartu JKPMS dan Jamkesmas.
Parahnya lagi, kata Marlina, seorang anak di daerahnya menderita sakit parah akibat tersiram air panas sempat tidak dilayani rumah sakit swasta karena tidak punya biaya dan kartu JKPMS maupun Jamkesmas. “Untung masih ada anggota DPRD yang menjamin. Sehingga anak tersebut sekarang dirawat di rumah sakit tersebut,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PPP, M Yusuf berjanji akan meminta kepada Wali Kota Medan memecat camat dan lurah yang tidak mampu melayani warganya dengan baik dan benar. “Mereka juga warga Medan dan itu merupakan tanggung jawab pihak kecamatan kenapa mereka sampai sekarang tidak punya KK dan KTP. Saya minta itu segera ditanggapi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Demokrat, A Hie mengakui kalau seluruh unek-unek yang disampikan warga Medan Utara tersebut adalah masalah klasik yang seharusnya sudah selesai 10 tahun lalu. Namun akibat ketidakmampuan para SKPD dalam melaksanakan tugasnya, masalah tersebut muncul lagi dan membuat warga semakin kecewa. “Seharusnya para SKPD sadar dan kalau tidak mampu menjalankan tugasnya mundur saja agar Pemko tidak selalu disalahkan warga,” ujarnya.
Lebih lanjut, A Hie mendesak SKPD serius dan seluruh hasil reses anggota dewan tersebut direalisasikan dan masuk dalam anggaran agar mampu menjawab keluhan warga Medan Utara yang sudah berlarut-larut.(mag-11)