MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang pelantikan kepala dan wakil kepala daerah gelombang II hasil Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu, Hendra Dermawan Siregar, diminta jangan sampai mempermalukan Gubernur Edy Rahmayadi untuk ketiga kali.
Catatan Sumut Pos, dalam dua edisi pelantikan kepala daerah sebelumnya, sempat terjadi miss dalam momen sakral tersebut. Yang pertama terjadi saat pelantikan kepala dan wakil kepala daerah gelombang I, tepatnya di sesi II, pada 26 Februari lalu. Adapun miss yang terjadi cukup krusial, di mana tidak dihadirkannya pengambil sumpah dari agama Kristen Katolik.
Kesalahan itu diketahui, setelah Gubsu Edy Rahmayadi mengecek ulang kehadiran para pengambil sumpah saat membacakan sumpah dan janji jabatan dengan menggunakan kitab suci masing-masing agama peserta pelantikan. Seketika, protokoler acara terlihat sibuk untuk mencari tau nomor pemuka agama Katolik dari pemuka agama Protestan, yang lebih dulu hadir di pelantikan. Alhasil, acara sakral itu pun menjadi kurang hidmat.
Seperti diketahui, dalam sesi II tersebut, terdapat lima pasangan calon yang diambil sumpah janji jabatan oleh Gubsu. Sedangkan sesi I, terdapat enam paslon yang dilantik dengan total keseluruhan ada 11 paslon kepala daerah.
Tak hanya itu, miss lainnya masih terulang pada momen sakral pelantikan tiga penjabat (Pj) kepala daerah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan Samosir pada 31 Maret 2021. Yakni saat Gubsu membacakan pidato usai pengambilan sumpah janji jabatan bagi ketiga pejabat eselon II Pemprovsu tersebut. Mereka dilantik adalah; Mulyadi Simatupang (Pj Bupati Labuhan Batu/Kadis Kelautan dan Perikanan); Alfi Syahriza (Pj Bupati Labusel/Kadis Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang); Harianto Butarbutar (Pj Bupati Samosir/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan).
Adapun Gubsu sempat terlihat kebingungan atas teks yang ia bacakan itu. Usai acara, Gubsu kemudian memanggil Hendra Dermawan untuk menanyakan isi teks yang ia bacakan tadi. Ternyata diketahui, cukup banyak coretan-coretan berupa kode pada teks dimaksud, sehingga membingungkan Gubsu saat membacakannya.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Misno Adi Syahputra, mengatakan kesalahan ini cukup fatal dan tidak boleh lagi terulang untuk selanjutnya. “Ibarat lagu jangan sampai ketiga kalilah. Malu nanti pak gubernur kita sebab itu momen sakral. Sama artinya itu mempermalukan pemimpin kita,” katanya.
Apalagi rekam jejak Hendra Dermawan pernah menjadi Kabag Protokol di masa Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Ini urusan keprotokolan memang. Nah ini yang disayangkan, latar belakang dia orang protokol masa bisa salah dalam mengatur acara yang begitu sakral tersebut,” katanya.
Kepada pria yang sebelumnya menyabet predikat doktor sangat memuaskan di USU pada 6 November 2020, disarankan Misno untuk belajar lagi bidang keprotokolan. “Perlu belajar lagi saya kira dia dan jajaran terkait yang memang tugasnya dalam bidang keprotokolan. Karena sebelum acara dimulai, biasanya ada gladi resik dan gladi bersih dan di situ seharusnya dipastikan betul agar tidak ada kesalahan berarti,” pungkasnya.
Sementara menyangkut jadwal pelantikan kepala daerah gelombang II ini, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu mengungkapkan, sesuai rencana akan digelar pada 26 April mendatang.
“Tetap kami jadwalkan tanggal 26 April ini meski belum turun sampai sekarang SK (surat keputusan) dari Kemendagri. Kamis besok kami ada rapat koordinasi lagi dengan kabupaten/kota untuk menentukan acara digelar virtual, dicampur atau dilakukan secara langsung. Kami masih usulkan tujuh daerah itu untuk dilantik pada gelombang II nanti,” kata Kabag Otda Ahmad Rasyid Ritonga.
Adapun ketujuh daerah tersebut antara lain, sebutnya, Simalungun, Karo, Nias Barat, Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Samosir. “Direncanakan Samosir dan Nisel jika berkasnya rampung. Memang SK belum ada ditandatangani Mendagri. Lima daerah sudah kita usulkan sebelumnya,” kata Rasyid. (prn/ila)