JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Rencananya pagi ini, Senin (21/10), Jokowi akan memanggil satu persatu para pembantunya yang baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, susunan Kabinet Kerja jilid II periode kedua 2019-2024 sudah rampung dan akan diumumkan bersama Wapres KH Ma’ruf Amin. Sinyalnya, formasi akan lebih banyak wajah-wajah baru.
FORMASINYA, ada sekitar 16 menteri akan diisi oleh kader partai politik. Selebihnya akan diisi oleh kalangan profesional. “Ya kurang lebih (16 orang),” ucap Jokowi menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).
“Besok pagi (hari ini, Red) akan saya kenalkan, pagi ya sama Abah (Ma’ruf Amin, red),” terang Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu belum mau memerinci soal siapa saja yang sudah ada di formasi kabinetnya. Dia hanya memastikan strukturnya sudah siap dan tinggal diumumkan. Termasuk ketika ditanya soal berapa jumlah menteri partai oposisi yang kemungkinan bergabung, seperti Gerindra, Demokrat dan PAN. “Itu sudah rampung. Besok dikenalkan,” tandas Jokowi.
Pada periode kedua kepemimpinannya ini, Presiden Jokowi menargetkan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Terlebih sampai dengan 2030, Indonesia akan mendapat bonus demografi dengan masyarakat usia produktif angkanya sangat tinggi.
Dalam mewujudkan target tersebut, Jokowi menyampaikan lima hal prioritas untuk dikerjakan pada periode kedua pemerintahannya. “Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” katanya.
Jokowi menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam pembangunan SDM. “Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujar dia.
Pada periode kedua, Jokowi juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. “Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi. Ada dua undang-undang besar yang diinginkan Jokowi untuk segera terbit. “Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM,” tutur dia.
Poin lain yang menjadi sorotan Jokowi adalah penyederhanaan birokrasi. Jokowi mewanti-wanti para pejabat untuk bekerja dengan baik demi tercapainya pembangunan Indonesia. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” ujar dia.
Poin terakhir yang disampaikan Jokowi untuk dilakukan pada periode kedua adalah transformasi ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin bangsa Indonesia tak hanya mengandalkan sumber daya alam. “Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.
Jokowi juga meminta kepada para menteri, serta pejabat lainnya, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan tersebut. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegasnya.
Target Masuk Ekonomi 5 Besar Dunia
Sebelumnya, Jokowi menargetkan cita-cita jangka panjang. Yakni, pada 2045 mendatang, Indonesia harus sudah masuk ekonomi 5 besar dunia. Serta angka kemiskinan bisa terus dikurangi. “Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,” ujar Jokowi.
Jokowi menerangkan, pada 2045 mendatang juga tepat satu abad usia Indonesia. Oleh karena itu menurut dia sudah sepatutnya bangsa ini melesat tinggi di kancah internasional. Rakyat harus bisa keluar dari pendapat kelas menengah. Indonesia sudah saatnya menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Target ini harus menjadi fokus utama seluruh komponen bangsa.
Berharap APBN untuk Medan Lebih Besar
Berbagai harapan disampaikan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan. Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menggelontorkan dana APBN ke Kota Medan lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya, pembangunan di Kota Medan selalu terkendala keterbatasan APBD, baik untuk bidang infastruktur, pendidikan maupun kesehatan.
“Khususnya untuk infrastruktur, kita ingin sekali membangun Kota Medan ini dengan infrastruktur yang baik. Kita ingin ada pembangunan jalan yang baik, drainase yang baik, jembatan yang baik, tol dalam kota, transportasi massal yang baik, infrastruktur persampahan dan banyak hal lainnya yang membuat Kota Medan lebih baik dalam berbagai hal. Tapi faktanya, kita sadar bahwa APBD Kota Medan itu terbatas,” ujar Hasyim.
Atas keterbatasan itu, kata Hasyim, mau tidak mau Pemko Medan harus menggunakan anggaran yang terbatas itu untuk hal-hal yang dinilai prioritas. “Pembangunan RS umum milik pemerintah, peserta JKN gratis, pembangunan gedung-gedung sekolah dan banyak hal lainnya, ini semua butuh dana besar dan tak mungkin APBD Kota Medan mampu membiayai semua itu. Apalagi kalau sudah bicara pembangunan transportasi massal seperti ‘buy the service’, dari mana anggaran untuk semua itu?” kata Hasyim.
Untuk itu, Hasyim berharap agar pemerintah mau menggelontorkan APBN yang jauh lebih besar dari periode kepemimpinan sebelumnya, yakni Jokowi – Kalla. “Dari semua keterbatasan itu kita berharap agar pemerintah mau memberikan kucuran dana APBN yang lebih besar di tahun-tahun yang akan datang, baik berupa DAU, DAK dan bentuk lainnya untuk percepatan pembangunan Kota Medan. Karena, semakin besarnya APBN yang dicurahkan ke Kota Medan akan mempercepat pembangunan. Sebaliknya, minimnya APBN ke Kota Medan akan membuat lambatnya pembangunan,” tuturnya.
Terakhir, Hasyim mengungkapkan agar Presiden dan Wakil Presiden yang baru dilantik dapat menjaga amanah yang telah dipercayakan seluruh rakyat di Indonesia dengan sebaik-baiknya.
LBH Medan: Perbaiki Penegakan Hukum
Sementara Direktur LBH Medan, Ismail Lubis berharap pemerintahan periode kedua Jokowi ini, lebih terbuka terhadap kritikan dan masukan-masukan dari masyarakat. “Jangan kemudian demokrasi itu menurun, misalnya banyak ancaman terhadap orang-orang pro demokrasi baik ditingkat daerah dan nasional,” ucapnya kepada Sumut Pos, Minggu (20/10).
Dia juga menyoroti undang-undang yang dibuat secara serampangan, yang menurutnya tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan, masih adanya aksi teror yang terjadi mencerminkan pemerintahan Jokowi, belum sepenuhnya serius menegakkan demokrasi. “Ke depan harapan kita jangan lagi terjadi hal seperti itu (teror). Jokowi harus fokus memberikan bagaimana supaya visi yang disampaikan membangun SDM itu terlaksana dengan baik,” katanya.
“Yang utama, penegakan hukum itu harus diperbaiki, sehingga lebih menyentuh rasa kemanusia,” sambungnya.
Selain itu, mengenai penegakan korupsi pasca berlakunya UU KPK, Ismail meminta komitmen Jokowi sewaktu kampanye lalu. Dia berharap, Jokowi mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK. “Kalau dia (Jokowi) justru tidak mengeluarkan (Perppu), kupikir komitmen dia dalam pemberantasan korupsi kita ragukan sekali,” urainya.
“Karna kita mempunyai kepentingan besar terhadap bagaimana supaya ini menjadi isu utama. Untuk memperkuat KPK, karna di Sumatera Utara ini masih subur korupsi. Buktinya Walikota (Dzulmi Eldin) kita ditangkap korupsi,” tukasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Kadiv LBH Medan Maswan Tambak. Dia berharap kepada pemerintahan Jokowi ini, agar lebih ramah terhadap pegiat-pegiat HAM yang menyuarakan kepentingan kerakyatan. “Artinya jangan anti kritik, dan pemerintah harus memahami kondisi kawan-kawan pegiat HAM. Intinya jangan terlalu mudah untuk mengkriminalisasi para pegiat HAM,” tandasnya. (jpc/dtc/map/man)