MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, perlu berpikir dua kali sebelum melakukan perjalanan antar kota. Pasalnya, momen libur panjang acap memicu peningkatan kasus aktif Covid-19 di Indonesia.
JURU Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, mobilitas yang dilakukan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sangat berisiko dan membahayakan pelaku perjalanan. Karena tidak ada yang tahu dari mana Covid-19 berasal.
“Lonjakan kasus positif bukanlah hal yang patut diremehkan, mengingat lonjakan kasus ini membawa dampak lanjutan lainnya seperti berkurangnya jumlah tempat tidur di isolasi maupun ruang ICU, di mana di beberapa daerah kapasitasnya sudah di atas 70 persen terisi,” kata Wiku dalam keterangannya, Minggu (20/12).
Dampak lanjutan lainnya, kata Wiku, bertambahnya tugas penanganan dari para petugas kesehatan, bertambahnya potensi penularan, dan bertambahnya korban jiwa akibat Covid-19. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menyusun kebijakan perjalanan selama periode liburan panjang termasuk syarat testing bagi pelaku perjalanan menggunakan tes swab antigen yang diakui sebagai alat screening Covid-19 oleh Badan Kesehatan Internasional (WHO).
“Satgas menyadari beberapa bagian dari peraturan ini terkesan sulit dijalankan. Tapi masyarakat harus menyadari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah lonjakan kasus COVID-19,” ujar Wiku.
Setelah kurang lebih 10 bulan menghadapi pandemi, pemerintah dan masyarakat telah bergotong-royong untuk mengaplikasikan perilaku 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai perisai penting dalam meminimalisir penularan Covid-19.
Wiku menyebut, perisai 3M tersebut nantinya akan diperkuat dengan kehadiran vaksin Covid-19. Meski saat ini vaksin Covid-19 sudah dalam tahap pengujian, dia mengakui bahwa tantangan lain yang akan datang adalah memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap vaksin tersebut.
“Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin telah mengumumkan bahwa pemerintah berkomitmen menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Skema vaksinasi Covid-19 gratis diharapkan mampu mendorong kesukarelaan masyarakat untuk diimunisasi. Menurut Wiku, Pemerintah menargetkan 70 persen penduduk atau sekitar 182 juta jiwa dapat diimunisasi agar herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai. “Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas dapat dicapai dengan lebih cepat,” kata Wiku.
Menurutnya, program vaksinasi gratis merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses vaksin seluas-luasnya bagi masyarakat. Sejalan dengan persiapan program vaksinasi gratis, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang merampungkan tugas masing-masing untuk mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi, serta kehalalan vaksin Covid-19.
Wiku menyebutkan, pemerintah menjamin vaksin yang nantinya didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat adalah vaksin Covid-19 yang aman, dibuktikan dengan otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, serta sertifikasi halal yang dibuktikan dengan sertifikat MUI. “Saat ini baik BPOM dan MUI masing-masing menjalankan tugasnya. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM dan MUI,” terang Wiku.
Namun, di luar program vaksinasi yang memang terus dimatangkan pemerintah, Wiku tetap mengimbau masyarakat tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, menjaga ajarak dan mencuci tangan. Menurutnya, protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19. Hingga vaksinasi sudah berjalan nanti. “Saya minta masyarakat tetap patuhi seluruh aturan dan syarat yang berlaku terkait perjalanan di tengah pandemi sehingga penularan dapat dicegah,” tandasnya.
BPOM Tak Main-main
Diketahui, program vaksinisasi hingga kini masih menunggu persetujuan hasil uji klinis yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, persetujuan dari BPOM sangat penting dan diperlukan terutama untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari masing-masing jenis vaksin yang akan digunakan. BPOM sendiri merupakan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK.
Berdasarkan Kepmenkes No. 01.07/MENKES/9860/2020, ada enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu vaksin dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corp (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.
“Saya kira BPOM tidak akan main-main. Saya jamin BPOM profesional, karena ini menyangkut hidup mati orang. Saya juga pesankan selalu harus betul-betul berpresisi tinggi dan tidak bisa dikurangi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/12).
Muhadjir juga menekankan, hal terpenting lainya, yakni agar BPOM perlu memastikan sejauh mana vaksin itu dapat membangkitkan imunitas dan apakah imunitas yang dibangkitkan oleh vaksin itu mampu menangkal virus. Boleh jadi, vaksin itu bisa membangkitkan imunitas tapi belum tentu daya tahan tubuh tersebut mampu menangkal vius.
“Kita tidak mungkin memvaksinasi yang sekadar aman tapi tidak efektif, apalagi yang tidak aman dan tidak efektif. Jadi bola sebetulnya ada di tangan BPOM atau yang disebut dengan emergency use authorization,” ucap dia.
Sementara itu, Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, emergency use authorization berarti persetujuan penggunaan obat dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keefektivitasan. Hal ini juga berlaku untuk izin edar vaksin Covid-19.
“BPOM akan mengawal proses uji klinik untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid. Setelah hasil uji klinik didapatkan lalu akan diuji lagi terkait kemanfaatan dan juga efek sampingnya sehingga mutu dari produk tersebut atau dalam hal ini vaksin Covid-19 benar-benar terjamin,” tutur Rizka.
Ia pun meyakinkan, BPOM sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin penggunaan obat atau vaksin dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Pun, dalam mengatasi pandemi Covid-19 saat ini juga tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin.
“Enam jenis vaksin yang dapat digunakan sekarang ini semuanya bagus, seperti Pfizer itu efektivitasnya di atas 90 persen dan sudah digunakan oleh berbagai negara. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin saja, bisa jadi nanti akan ada masuk jenis vaksin lain lagi,” ungkapnya.
Namun demikian, tegas Rizka, meskipun vaksin Covid-19 nantinya sudah mendapatkan izin dan siap digunakan bukan berarti masyarakat boleh abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid menekankan yang tak kalah penting adalah strategi komunikasi publik yang harus dibentuk. Masyarakat harus diberikan keyakinan mengenai pentingnya pelaksanaan vaksinasi.
“Sebelum vaksinasi dimulai, kampanye komunikasi yang harus diperluas yang tentunya tidak menimbulkan over expectation di masyarakat tapi juga tidak menyebabkan mereka depresi,” tandas Hilmar.(jpc)