MEDAN-Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera H Gatot Pujo Nugroho, ST mengusulkan empat ruas tol untuk dijadikan prioritas pembangunan dalam program percepatan pembangunan jalan tol Sumatera yang digagas Kementerian BUMN. Pemprovsu siap membentuk konsorsium dengan Jasa Marga dan pemerintah kabupaten/kota serta perusahaan yang berminat.
Usulan tersebut disampaikan Plt Gubsu pada pertemuan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama Gubernur se-Sumatera dan PT Jasa Marga, di Griya Agung Palembang, Senin (20/2). “Dukungan Menteri BUMN untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera ini tentunya merupakan kesempatan yang baik. Langkah inovatif percepatan pembangunan tol ini akan kita manfaatkan sepenuhnya, demi percepatan pembangunan ekonomi di Sumut,” ujar Gatot.
Gatot meyakini keempat ruas jalan tol tersebut strategis dan akan memberikan multiplier effect yang luas dalam mendukung percepatan pembangunan perekonomian Sumatera Utara. Keempat ruas tol yang tersebut adalah ruas Kualanamu-Tebingtinggi sepanjang 35 km, Medan-Binjai sepanjang 15,8 km, Tebingtinggi-Sei Mangke sepanjang 50 km, dan to Seimangke-Kualatanjung sepanjang 25 km. Kepada Menteri BUMN, Plt Gubsu menjelaskan bahwa untuk ruas tol Kuala Namu-Tebingtinggi, sekitar 54 persen dari total kebutuhan lahan sudah dibebaskan, sehingga percepatan pembangunannya dapat dilakukan.
Kepala Bappeda Provsu Radil Akhir dalam kesempatan yang berbeda kemarin, menjelaskan bahwa Pemrovsu beserta pemerintah kabupaten/kota terkait akan melakukan berbagai persiapan seperti kesepakatan pada pertemuan di Palembang. “Di antara persiapan yang akan dilakukan adalah dari sisi perencanaan, perizinan, penyediaan lahan, pencadangan kawasan ekonomi dalam rangka mendukung kelayakan ruas-ruas tol yang akan dibangun,” ujarnya didampingi Kasi Perhubungan Bappeda Sumut, Harris Lubis.
Dijelaskannya, keempat ruas tol tadi merupakan bagian dari rencana pembangunan ruas tol Tebingtinggi-Kisaran yang pra studi kelayakannya telah dilakukan oleh Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT).
Sementara itu, pengamat Ekonomi dari USU, Jhon Tafbu Ritonga mengatakan, sejak periode I SBY terpilih, wacana untuk pembangunan Sumatera telah didengungkan, tetapi seiring berjalannya waktu, wacana ini hilang dan tidak pernah kedengaran lagi. “Karena itu, ini bagaikan harapan baru bagi kita. setelah hilang akhirnya ada yang mendengungkan kembali. Kita harus dukung, jangan hanya diam, seluruh provinsi yang ada di Sumatera bergerak lah,” ungkap Jhon.
Bila jalan bebas hambatan ini terealisasi, maka tugas pemerintah pusat dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) untuk koridor Sumatera akan selesai, hanya dalam jangka waktu 5 tahun (minimal). Karena seperti diketahui untuk koridor Sumatera, hanya sebagian jalan di Sumatera yang masuk, tidak seluruhnya. “Optimis untuk pembangunan ini, karena ini akan mempercepat dan mengendurkan tugas pemerintah pusat dalam MP3EI,” lanjut Jhon.
Dukungan juga disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen Parulian Simanjuntak. “Bukan hanya kota, tetapi daerah pinggiran, jadi bayangkan apa yang akan terjadi bila ini berhasil dilaksanakan?” ungkapnya.
Sedangkan pengamat ekonomi dari Unimed, M Ishak, menjelaskan bahwa harus ada tim untuk pembangunan jalan bebas hambatan ini. “Peraturan pusat diharapkan tidak merugikan Pemda dan untuk memantaunya harus dibuat tim. Sehingga akan memonitor semua peraturan pusat yang cenderung mempersulit masalah administrasi, sehingga membuat investor malas masuk,” ungkap Ishak.
Wakil ketua Umum Bidang perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar dagang dan Industri Suamtera Utara, Hervia Tahier mengatakan bahwa bila rencana ini berjalan, maka bisa dipastikan program IMT GT Indonesia akan berjalan. Karena seperti diketahui bahwa selama ini permasalah yang selalu dihadapai oleh pengusaha adalah kerjasama dengan pemerintah. “Nah, kalau sudah ada begini, maka jalan kita terbuka karena sudah ada yang menggerakan,” ujar Hervian. (ari/ram)