Seorang gepeng tertidur diatas trotoar saat ruas Jalan Guru Patimpus Medan tampak sepi, belum lama ini
SUMUTPOS.CO – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mendukung program pihak kepolisian untuk menertibkan kaum gelandangan dan pengemis (gepeng), serta orang gila yang ada di Kota Medan. Penertiban terhadap kaum marjinal ini, sejatinya intens dilakukan Dinsos Kota Medan.
Kepala Dinas Sosial Kota Medan Endar Sutan Lubis mengungkapkan, guna meminimalisir atau bahkan ‘membersihkan’ kaum marjinal di Kota Medan, dibutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan termasuk elemen masyarakat. Sebab Dinsos sendiri yang bekerja tidak akan mampu melakukan hal tersebut.
“Kehadiran gepeng, orang gila dan sejenisnya itu memang sangat meresahkan masyarakat. Mereka kerap mengganggu kenyamanan pengendara di jalan raya. Saat berhenti di persimpangan lampu merah misalnya, mereka suka mengetok kaca mobil pengendara,” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (21/2).
Selama ini, kesulitan Dinsos dalam menertibkan kaum marjinal tersebut lantaran ada mobilisasi terhadap mereka. Endar mengaku ketika pihaknya ingin menertibkan pada pagi hari, mereka justru baru keluar di sore hari. “Jadi seperti main kucing-kucingan kami sama mereka. Seperti ada yang mobilisasi juga. Makanya kita sangat mendukung program kepolisian untuk itu,” katanya.
Selain adanya mobilisasi terhadap kaum marjinal ini, lanjutnya, hal terpenting diperlukan solusi konkrit dalam rangka mengurangi keberdaan mereka di kota ini. Contohnya, ketika diamankan saat penertiban, mereka dibawa ke panti rehabilitasi untuk dilakukan pembinaan. Setelah itu, kalaupun ada pihak keluarga yang bisa dihubungi, diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. “Tapi setelah mereka keluar lagi, kembali juga turun ke jalan. Kita tangkap lagi, lalu dia buat lagi. Jadi gitu-gitu aja,” katanya.
Mayoritas keberadaan gepeng dan orang gila yang ada di Medan, diakuinya, justru berasal dari luar Medan. Itu diketahui setelah identitasnya dicek saat sudah dibawa ke panti rehabilitasi. “Semua yang memiliki permasalahan sebenarnya tetap kami tangani. Seperti baru-baru ini ada orang tua yang tidak mampu lagi urus anaknya, sudah kita serahkan ke panti asuhan,” katanya.
Pihaknya pun sedang mencari solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di Medan, seperti gepeng dan orang gila ini. Termasuk upaya pendanaan dari pusat untuk membangun panti rehabilitasi di kota ini. Mengingat jumlah kaum marjinal yang ada di panti rehabilitasi, sudah over kapasitas.
“Kalau panti itu penuh mau dimana lagi kami tempatkan. Bahkan baru-baru ini juga, ada pasien 5 orang gila pas mau kita antar ke rumah sakit jiwa, pihak rumah sakit bilang sudah penuh. Ditambah lagi panti rehab yang di daerah Sicanang, seperti tidak beroperasi lagi sehingga menyulitkan kita menempatkan mereka-mereka ini dimana,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi mendukung upaya Dinsos menjemput anggaran ke pemerintah pusat terkait pembangunan panti sosial atau panti rehabilitasi di Kota Medan. “Rencana itu sebenarnya sudah lama diusulkan, tapi tak pernah terealisasi. Setiap tahun harusnya kita upayakan agar program ini bisa terwujud,” katanya.(prn/ila)