Menjelang Berakhirnya Kerjasama Indonesia-Jepang
MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), sejauh ini belum memiliki konsep riil terkait rencana pengambilalihan kepemilikan saham daerah pada PT Indonesia Asahan Almunium (Inalum), jelang berakhirnya kontrak kerjasama Indonesia-Jepang pada Oktober 2013.
Saat ini Pemprovsu beserta 10 pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemko) yang berada di kawasan proyek PT Inalum, sedang memikirkan untuk memperoleh saham yang akan dilepaskan oleh pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA).
Terlihat dalam rapat pembahasan PT Inalum pascaberakhirnya perjanjian kerjasama, yang dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, di Ruang Beringin, Lantai VIII, Kantor Gubsu, Senin (21/5).
Gatot beserta 10 kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut, mengisyaratkan untuk menyamakan persepsi untuk mendapatkan saham PT Inalum.
Perlu diketahui dalam rapat ini dihadiri sejumlah utusan seperti Kementerian Perekonomian Ronald Tambunan, Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Surya Wirawan, Kepala Otorita Asahan Effendi Sirait, Kepala Bappeda Provsu Riadil Akhir Lubis, Assisten Ekbang Djaili Azwar, Bupati Batubara OK Arya, Bupati Humbahas Mahdin Sihombing, Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing, Wakil Bupati Samosir Mangadap Sinaga, Wakil Bupati Tobasa Liberty Pasaribu dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Rolel Harahap. Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho hanya menegaskan, daerah harus memperjuangkan kepemilikan saham daerah, mengingat saham PT Inalum akan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah.
Walaupun saat ini Pemprovsu dan sepuluh pemkab/pemko yang berada di kawasan proyek PT Inalum dilibatkan dalam tim teknis pengambil alihan PT Inalum, namun hingga saat ini tim belum pernah diundang dalam pertemuan.
“Rapat ini digelar atas surat usulan Bupati Samosir dan Batubara, yang menyatakan perlunya daerah membahas posisi daerah, pascaberakhirnya perjanjian kerjasama antara RI-Jepang dalam proyek PT Inalum,” ungkap Gatot.
Dijelaskannya, selama ini saham yang dikuasai pemeritah Indonesia sebesar 42 persen dan Jepang mendapatkan porsi 58 persen.
“Dengan berakhirnya kerjasama, pemerintah akan mengambil alih 100 persen saham PT Inalum, untuk itu daerah dimana alokasi proyek sudah sepantasnya mendapatkan saham. Ini yang harus kita perjuangkan bersama,” terangnya.
Utusan Kementerian Perekonomian dan Perindustrian Ronald Tambunan, mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat sedang mempersiapkan pengambil alihan PT Inalum yang diawali melalui persiapan proses negosiasi yang dimulai pada Agustus 2013 mendatang.
“Pada Juni atau Juli mendatang, menteri akan mengundang gubernur dan bupati/walikota terkait proyek ini guna membahas rencana pengambilalihan PT Inalum,” ujar Putu.
Secara umum rapat kemudian menyepakati, daerah perlu memperjuangkan kepemilikan saham apabila PT Inalum diambilalih oleh pemerintah.
Para bupati dan walikota yang hadir sepakat menindaklanjuti rapat dengan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas dan menyepakati besaran tuntutan kepemilikan saham daerah kepada pusat. (ari)