DESAK ANULIR: Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumut saat aksi di depan Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (21/5). Mereka mendesak KPU menganulir hasil Pilpres 2019 karena terindikasi banyak kecurangan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi massa menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) ’mengepung’ kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (21/5). Mereka mendesak agar hasil rekapitulasi Pilpres 2019 dianulir karena adanya kecurangan.
Massa yang datang dengan mengendarai kendaraan roda dua serta satu unit mobil truk sebagai mobil komando langsung membentangkan kain terpal di badan jalan. Kain terpal itu akan digunakan untuk salat berjamaah.
Dalam orasinya,mereka mendesak agar hasil rekapitulasi Pilpres 2019 dibatalkan karena terindikasi banyak terjadi kecurangan. “Kami hanya meminta agar hasil rekapitulasi pilpres dianulir dan direvisi oleh KPU,” ujar Ketua Presidium Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), Rabualam saat menyampaikan orasi yang dijaga ketat ratusan personel Kepolisian.
Menurutnya, Pilpres 2019 penuh dengan kecurangan. Dugaan kecurangan ini, telah dilaporkan kepada Bawaslu. “Tapi yang diterima hanya persoalan Situng, sementara dugaan penggelembungan suara tidak diproses (Bawaslu),” teriak Rabualam dengan alat pengeras suara, disambut massa lainnya dengan pekikan Allahu Akbar.
Karenanya, massa mendesak agar hasil rekapitulasi Pilpres 2019 dianulir dan KPU segera melakukan penghitungan suara ulang. “Bila sampai besok tidak direvisi, kita tetap bertahan dan menggelar aksi yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Rabualam juga menyuarakan, mereka siap mati syahid demi memperjuangkan kebenaran. “Siap berjihad, jika gugur maka kita meninggal dalam posisi syahid,” teriaknya.
Dia meminta massa yang hadir untuk tidak takut dan pulang. Sebab, ia bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi selama aksi berlangsung. “Kalau ada satu dari kita yang ditangkap, saya akan bertanggung jawab. Kita akan jemput bersama-sama, tidak ada yang boleh mengganggu,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Rabu mengatakan hanya satu tuntutan yang mereka suarakan yakni mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) 01, Jokowi-Ma’ruf.
Pasalnya, calon petahana itu telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. “Banyak tuntutan yang disampaikan tim BPN pusat, hanya satu yang dikabulkan. Laporan penggelembungan suara, sabotase, tidak diproses malah ditolak,” urainya.
Rabu juga menyoroti keputusan KPU RI yang mengumumkan hasil Pilpres dinihari tadi. “Kenapa di saat umat Islam sedang beristirahat, dan sedang beribadah malah KPU menyampaikan pengumumannya, padahal jadwalnya 22 Mei,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, ia kembali meminta agar KPU RI menganulir keputusan hasil Pilpres yang menyatakan kemenangan Paslon 01. “Kalau hari ini tidak dianulir (keputusan), besok kami akan datang dengan masa yang lebih besar lagi,” teriaknya.
Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, aksi massa selain menyampaikan tuntutan agar Pemilu 2019 jangan sampai terciderai oleh kecurangan, juga akan melaksanakan buka puasa bersama. Bahkan massa juga akan melaksanakan Salat Tarawih dan tadarus di jalanan persisnya di depan kantor KPU Sumut. Sedangkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ratusan kepolisian telah berjaga- jaga di sekitar lokasi termasuk memasangi pagar berduri di sepanjang pagar depan kantor KPU Sumut.
Pantauan hingga tadi malam, massa GNKR akhirnya urung menginap di depan kantor KPU Sumut. Mereka membubarkan diri setelah berbuka puasa. “Untuk sementara kami pindah ke Masjid Al Amin,” kata Rabualam.
Menurutnya, Jalan Perintis Kemerdekaan yang dijadikan tempat aksi tidak kondusif untuk menjalankan ibadah salat tarawih. Apalagi, ibu-ibu yang ikut aksi kesulitan untuk mencari air. “Makanya berpindah ke Masjid Al Amin,” terangnya.
Ia belum bisa memastikan apakah akan kembali melanjutkan aksi usai melaksanakan ibadah salat tarawih. “Kita menunggu instruksi dari Jakarta, kalau disuruh aksi lagi, kita akan turun,” tandasnya.
Gugat ke MK Cuma Habiskan Energi
Keputusan KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019 lebih cepat dari jadwal semula, 22 Mei 2019, menundang kecurigaan dari Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Sumatera Utara. “Bagaimana mungkin nalar sehat kita bisa menerima hasil Pilpres diumumkan pukul 02.00 dini hari. Wah, coba bagaimana aturan dan tanggung jawab para penyelenggara negara terhadap amanah rakyat,” kata Ketua BPP Prabowo-Sandi Sumut, Gus Irawan Pasaribu di Sekretariat BPP Sumut, Jalan Setiabudi Medan, Selasa (21/5).
Dia telah berkomunikasi dengan BPN menyikapi hasil yang disampaikan KPU RI ini. Di mana telah disepakati untuk menutup semua langkah atau upaya hukum terkait gugatan hasil Pilpres 2019. Kata dia, ini berkaitan dengan kecurangan dan keberpihakan yang dilakukan secara massif. “Lalu dimana optimisme kita jika ingin menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi,” kata mantan Dirut PT Bank Sumut ini.
Ia menyebut, sudah bisa menebak hasil jika gugatan hasil Pilpres disampaikan ke MK. “Sekarang saja banyak pengaduan kita ke Bawaslu tapi tidak ditindaklanjuti. Atau diputus tidak terbukti. Padahal kita sertakan bukti-bukti valid. Maka wajar kalau kami simpulkan Pemilu ini adalah yang paling brutal sepanjang sejarah bangsa Indonesia,” tegasnya.
Menurut dia, perjuangan terhadap hasil pilpres ini tidak akan berada di koridor hukum. “Kalau dilihat semangat masyarakat, sepertinya perjuangan akan berlanjut di jalanan. Langkah menggugat ke MK hanya akan menghabiskan energi lalu hasilnya pun sudah bisa ditebak,” ungkapnya.
Gus mengatakan, saat ini akumulasi massa yang bertolak ke Jakarta untuk ikut dalam aksi 22 Mei tak terbendung. “Masyarakat merasa jadi korban kecurangan. Suara yang mereka berikan saat Pemilu tidak dijaga. Padahal itu amanah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pintu perlawanan di muka bumi ini sudah tertutup karena sikap aparat penegak hukum. “Itu sebabnya, pun kemarin kita gelar doa dan buka bersama dengan 1.000 anak yatim di Medan. Karena itu setidaknya menjadi jalan membuka pintu langit,” ujar Ketua Gerindra Sumut itu. “Harapan kita saat ini hanya pada Yang Maha Kuasa. Doa dari masyarakat, alim ulama, anak yatim, kaum duafa setidaknya menjadi bagian dari perjuangan,” sambungnya.
Kesempatan itu, pihaknya mengaku telah menganalisis jalannya pemerintahan lima tahun ke depan akan sangat sulit ketika melihat potensi konflik serta penolakan masyarakat terutama para ulama terhadap pemerintahan sekarang. Menurutnya, pemerintah akan sulit mengakomodasi para ulama dan tokoh masyarakat karena refresifnya aparat.
“Sikit-sikit ditangkap, dilaporkan. Itu sebenarnya membesarkan polemik di pemerintahan. Siapa yang bersuara kritis ditangkap. Kemudian diproses hukum. Ulama juga diperlakukan seperti itu dan sampai sekarang tidak ada itikad pemerintah untuk menghentikan langkah tersebut. Jadi wajar semakin banyak yang berseberangan,” jelasnya.
Lima tahun ke depan, ucap Gus Irawan, bangsa ini akan penuh pertentangan. “Bagaimana pemerintah sekarang mau merangkul barisan ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan. Yang saya lihat potensi konfliknya malah dibuat semakin tinggi dengan langkah refresif dan pengekangan kebebasan berpendapat,” pungkasnya.
Ketua DPW PAN Sumut, Yahdi Khoir yang juga bagian dari BPP Prabowo-Sandi Sumut, menolak berkomentar atas pengumuman KPU yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf. “Saya pikir dalam hal ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Karena ketua BPP-nya kan Pak Gus Irawan, langsung sajalah ya,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya sejauh ini masih berada dalam Koalisi Adil Makmur bersama Gerindra, PKS, dan juga Partai Berkarya. “Kami juga masih menunggu sikap dan petunjuk lanjutan dari DPP. Tapi yang jelas soal hasil rekapitulasi tadi malam itu (di KPU RI), saksi PAN juga tidak menandatangani. Sekali lagi untuk sikap resmi ditanyakan ke Pak Gus saja ya,” katanya.
Kemenangan Seluruh Rakyat Indonesia
Terpisah, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumut Jokowi-Ma’ruf, Ivan Iskandar Batubara menyebut, hasil Pilpres 2019 yang dimenangkan pasangan calon nomor urut 01 ini sudah mereka prediksi. “Sejak awal kami yakin akan memenangkan Pemilu tahun ini. Sudah kita prediksi sejak awal, Capres pak Jokowi akan kembali terpilih sebagai Presiden RI. Semua berkat kerja keras beliau sebagai presiden yang telah memberikan banyak kemajuan untuk bangsa ini ditambah oleh kerja keras para simpatisan yang menginginkan pak Jokowi untuk terpilih kembali,” ucap Ivan Iskandar kepada Sumut Pos, Selasa (21/5).
Ivan juga menyebutkan, kemenangan tersebut merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. “Bukan hanya kemenangan pihak-pihak pendukung capres yang memenangkan pemilu, tetapi kemenangan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Untuk itu, TKD Sumut meminta agar seluruh pihak dapat menghargai hasil keputusan yang telah diumumkan oleh KPU RI sebagai bentuk menghargai demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. “Mari kita hormati keputusan ini. KPU merupakan lembaga resmi oleh negara untuk menjalankan proses pesta demokrasi ini. Maka mari kita hormati hasil pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ini,” tuturnya. (prn/mag-1)