Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di Pasar Aksara Medan, Selasa (12/7/2016). Para pedagang panik karena kebakaran dan berlarian keluar gedung.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya Pemko Medan untuk merelokasi pedagang Pasar Aksara sepertinya menemui hambatan. Pasalnya para pedagang ternyata ogah pindah ke komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC), Jalan Williem Iskandar Medan. Tidak hanya itu, para pedagang juga merasa keberatan dengan sejumlah biaya yang diminta.
Ketua P3TSU Aksara, Muslim Sikumbang, mengatakan pihaknya sudah diminta membayar Rp20 ribu per hari sebelum pembangunan kios di komplek MMTC. Diakuinya, bukan dari pemko atau Perusahaan Daerah (PD) Pasar yang minta, melainkan oknum yang mengatasnamakan pemilik tempat itu.
“Memang bukan pemko yang minta. Tapi kemungkinan besar pihak pemilik lahan. Jadi pedagang disuruh membayar Rp20 ribu perhari sebelum ada kios di sana,” katanya saat dihubungi Sumut Pos, Kamis (21/7).
Belum lagi, sebut Muslim, para pedagang harus membayar Rp16.500.000 pertahun untuk memiliki lapak berjualan di tempat relokasi. Kemudian ada juga biaya pemeliharaan senilai Rp400-500 ribu perbulannya. “Kita tak setuju pindah ke sana. Pemko harus bertanggungjawab terhadap nasib kami,” katanya.
Dikatakan Muslim, rekan-rekannya sesama pedagang dari awal tidak setuju direlokasi jauh dari Pasar Aksara. Menurut pihaknya, lokasi relokasi seperti yang diwacanakan pemko ini, tidak sesuai harapan mereka. “Dari awal kami memang tidak mau pindah. Informasi yang kami dengar pun, tempatnya di situ agak rawan,” katanya.
Pihaknya mengakui soal rencana relokasi pedagang sudah ada keputusan dari pemko. Di mana komplek MMTC akan dijadikan sebagai penampungan sementara. Pun demikian, pedagang Pasar Aksara menilai pemko belum bisa mengakomodir seluruh keluhan mereka.
“Pembahasan mengenai relokasi inikan terus dilakukan. Sabtu (23/7) kami juga diundang ke kantor PD Pasar membicarakan hal ini. Kami mengganggap pemko tidak punya perasaan. Di saat kejadian begini kita terkesan dibiarkan,” keluh Muslim.
Disinggung soal rencana aksi membentangkan spanduk saat Presiden Joko Widodo melintas di Jalan Letda Sudjono, simpang Aksara, Muslim mengatakan hal itu batal dilakukan. Kata dia, rencana itu baru mau dilakukan pada Senin (25/7) mendatang. “Tidak jadi, kami sepakat aksi itu dibuat Senin depan,” pungkasnya.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Medan Zulkifli Lubis meminta Pemko Medan benar-benar dapat mencarikan solusi terbaik bagi pedagang. Menurutnya akan cukup sulit pemko maupun PD Pasar awasi kelangsungan nasib pedagang, bila lokasi dimaksud berada di wilayah Deliserdang. “Sesuai teritorialnya PD Pasar kita tentu tidak dapat mengawasi. Kalau bisa lokasi penampungan dibuat di Medan saja, jadi lebih gampang diawasi oleh pemko,” ujarnya.
Mengenai adanya biaya yang dikutip kepada pedagang sebelum relokasi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan ini berharap, agar hal itu jangan lagi diberatkan kepada pedagang. “Karena mereka kan sudah tertimpa musibah, jangan lagi ada dikutip biaya apapun. Pemko coba pikirkan jalan keluar terbaik untuk masyarakat kita,” katanya.
Politisi PPP ini juga menyarankan, kalau memang pedagang ingin lokasi berjualan tetap di Pasar Aksara, kiranya pemko cepat mengambil sikap untuk merubuhkan bangunan gedung yang sudah terbakar.
“Kemarin Pak Benny Sihotang (Plt Dirut PD Pasar) pernah bilang, bahwa ketahanan bangunan tinggal 20 sampai 30 persen lagi. Ya kalau begitu dirubuhkan saja dari sekarang untuk dibuat penampungan sementara pedagang. Itukan lebih baik daripada harus jauh-jauh mereka pindah. Itu pun bisa menepis berbagai isu miring terkait pemanfaatan gedung itu, yang katanya mau dijadikan hotel dan restoran,” pungkasnya.
Sebelumnya Plt Dirut PD Pasar Medan, Benny Sihotang, yang coba dikonfirmasi mengenai hal ini tidak bersedia menjawab. Meski nada dering di telepon selulernya terdengar aktif, Benny belum mengangkat panggilan masuk wartawan. (prn/ije)