MEDAN- Tampaknya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan harus lebih meningkatkan kinerja para staf pegawainya, khususnya bagi pagawai yang berada di front desk atau tempat pendaftaran pasien. Pasalnya, banyak keluarga pasien pengguna Jamkesda dan Jamkesmas merasa dirugikan karena harus membayar seluruh pengobatan.
Di antaranya adalah Yanti (40), Ia mengaku kecewa kepada petugas administrasi di RSUD dr Pirngadi. Warga Medan Perjuangan ini mengalami tabrakan beberapa waktu lalu dan sempat dibawa ke RS Haji Medan. Namun, karena RS Haji tidak memiliki obatnya, Yanti di rujuk ke RS Mitra Sejati. Sayangnya, rumah sakit ini mengaku tidak menerima pasien Jamkesmas, sehingga dia dirujuk lagi ke RSUD dr Pirngadi Medan.
Di dua RS sebelumnya, ia juga mengaku sudah mendapatkan perawatan darurat dan rontgen. Namun ternyata, berkas-berkas rujukan yang telah diberikan ke petugas IGD hilang. “Saya jadi dirugikan. Meski pengobatan akhirnya gratis karena pakai kartu Jamkesmas tapi harus ulangi pengobatan lagi,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Fatimah (29), ia kembal harusI mengulang pendaftaran dan meminta stempel di Dinkes Sumut agar kartu Jamkesda dapat digunakan lagi dan ia dapat membayar perobatan kakaknya. “Saya disini juga kemarin mau dibuat jadi pasien umum, padahal sudah jelas kita bilang calon Jamkesda tapi malah dikasih formulir pernyataan jadi pasien umum,” katanya.
Indirasari Siregar (39) Warga jalan Madiosantoso ini juga menceritakan hal sama. Saat dirinya berobat ke IGD RSUD dr Pirngadi Medan beberapa waktu lalu dirinya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp300 ribu untuk biaya perawatan pendarahannya. Padahal sebelum masuk IrRRGD, suami dan adik saya sudah mendaftarkan dengan kartu Jamkesmas. “Tapi waktu aku pulang di kasir diminta uang pembayaran. Padahal aku sudah bilang pasien Jamkesmas. Tapi kasir tetap bilang kalau aku pasien umum. Karena tidak mau ribut, terpaksa ngutang ke tetangga untuk membayar. Beli obatnya juga dari luar, tunggu dapat duit dulu,” ujarnya.
Kejadian lebih ironis menimpa seorang wanita bermarga Pakpahan (76). Kedua anaknya tampak bersedih lantaran harus menyediakan dana Rp1 juta untuk pengobatan ibunya. Padahal saat masuk IGD, dirinya sudah mengatakan kepada petugas bahwa ibu mereka pengguna pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) dan suratnya sedang diurus.
“Sudah dijelaskan, tapi kita malah diminta untuk menandatangi pernyataan masuk sebagai pasien umum. Kemarin saya bingung, surat pernyataan tak terbaca. Yang penting bagi saya ibu dilayani. Karena sudah tiga jam disana belum ada tindakan yang dilakukan. Tapi yang penting saya sudah bilang masuk sebagai pasien Jamkesda,” ujarnya.
Menanggapi keluhan pasien ini, Direktur RSUD dr Pirngadi Medan Amran Lubis mengakui jika saat ini ada beberapa standar operasional jaminan kesehatan yang makin memberatkan tugas petugas IGD. Namun, kata Amran, kadang-kadang petugas tidak peduli terkait prosedur ini. Padahal ini data yang sangat penting.
“Karena itu, nanti akan kita lakukan supervisi untuk menanyakan hal itu kembali,” terangnya.
Sekarang, tambahnya, RSUD dr Pirngadi Medan sedang mendesain suatu bentuk perjanjian di dalam format surat pasien rawat IGD. Nantinya, akan dibuat persyaratan yang ditandatangani keluarga atau pasien dan petugas. Jadi nanti semua bentuk administrasi akan menjadi tanggungjawab petugas.
“Kita akui dan tidak bisa dipungkiri ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan petugas, seperti data administrasi yang terselip. Karena itu, kedepan akan kita perbaiki. Informasi dan keluhan ini sangat saya apresiasi dan akan kita tindaklanjuti,” jelas dokter spesialis jantung ini. (put)