MEDAN- Menjelang akhir 2011 realisasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprovsu 2011 per 21 Desember 2011, baru mencapai 71,23 persen.
Serapan ini relatif membaik jika dibandingkan dua tahun terakhir, di mana pada 2010 lalu per tanggal yang sama, serapan APBD Sumut berkisar 70,40 persen. Sementara pada 2009 serapannya hanya 68,68 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Keuangan Pemprovsu, Mahmud Sagala, Kamis (22/12) saat ditemui di Kantor Gubsu, di Medan. Menurut dia, serapan anggaran tersebut sudah lebih tinggi dari yang sebelumnya.
“Pemprovsu optimis serapan akan lebih baik dari dua tahun sebelumnya meskipun masih tersisa sembilan hari lagi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprovsu, Ilyas menjelaskan, untuk persentase tersebut total anggaran yang telah terserap sebesar Rp3,820 triliun, dari Rp5,355 triliun. Artinya, masih tersisa anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Namun, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun ini akan jauh di bawah Rp1 triliun.
Alasannya, paparnya dilihat dari intensitas pencairan anggaran sudah mulai tinggi dalam beberapa hari terakhir. Karena biasanya, Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam sehari maksimal 100, dan kini sudah di atas 200 SPM yang dikeluarkan.
“Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberi tenggat waktu hingga besok (hari ini, red), untuk menyelesaikan administrasi pencairan untuk mendapatkan SPM. Di luar itu Biro Keuangan tidak akan melayaninya lagi,” tegasnya.
Dari data yang ada, serapan anggaran tertinggi ada pada Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut sebesar 99,71 persen, kemudian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut 99,30 persen, Korps Pegawai Negeri (Korpri) 99,30 persen, DPRD Sumut 98,92 persen serta Inspektorat Sumut 98,89 persen.
Untuk serapan anggaran tergolong rendah yakni, Sekretariat DPRD Sumut sekitar 60,28 persen dan Dinas PU Bina Marga 63,91 persen.
Sedangkan Kepala Bagian (Kabag) Kas Daerah Biro Keuangan Pemprovsu Yusuf Rangkuti menyatakan, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar 2011 masih di sektor Pajak Kenderaan Bermotor (PKB). Hingga 30 November saja, sudah mencapai Rp2,866 triliun. Sementara sumber PAD lainnya seperti retribusi daerah hanya mencapai Rp28,58 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp287 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp106 miliar.
“Keseluruhan PAD Rp3,287 triliun dari target RP3,877 triliun atau sekitar 84,79 persen,” bebernya.
Lebih lanjut, dia membeberkan untuk dana perimbangan yang masuk baru sekitar Rp1,258 trilun dari total Rp1,477 triliun atau 84,79 persen. Untuk itu realisasi penerimaan keseluruhannya sampai 30 November 2011 sebesar Rp4,9 triliun dari total Rp5,3 triliun atau sekitar 92,30 persen.(ari)