MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kiriman papan bunga dengan tulisan berisi sindiran terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin karena meraih predikat kota terkotor tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Medan Rajuddin Sagala. Rajuddin mengkritik pihak yang mengirimkan karangan bunga ucapan selamat tersebut. Ia tak setuju kritikan disampaikan dengan cara-cara seperti itu, dan malah terkesan mengolok-olok atau memojokkan Wali Kota Medan.
“Silahkan pihak-pihak yang tidak senang dengan predikat Kota Medan sebagai kota terkotor untuk menyampaikan kritik. Namun, kritik yang diberikan adalah kritik membangun. Kalau seperti itu caranya, bukan kritik membangun,” ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.
Diutarakan Rajuddin, penanganan sampah di Kota Medan harus dilakukan dengan serius. Untuk itu, rekomendasi KLKH tentang TPA wajib dijalankan. “Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menjadi pelajaran penting. Sebab, penilaian itu telah membuat malu masyarakat Kota Medan,” tuturnya.
Dia menilai Pemko Medan tidak menjalankan fungsi pengelolaan sampah melainkan pengangkutan sampah. “Bagi kami hasil penilaian tersebut tidaklah mengejutkan, karena jauh-jauh hari kami telah mengingatkan Pemko Medan tentang potensi Kota Medan menjadi kota sampah karena daya angkut armada sampah hanya sebesar 80 persen saja,” cetusnya.
Artinya, sambung Rajuddin, masih terdapat 20 persen sampah yang tidak terangkut setiap hari di seluruh wilayah kota Medan. Sehingga, sangat wajar jika setiap hari menyaksikan banyak sampah yang berserakan di jalan-jalan. Hal ini terjadi karena mindset pemerintah daerahnya hanya angkut bukan pengelolaan.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung mengatakan, kesalahan yang sebenarnya adalah akibat kekurangpedulian camat, lurah dan kepala lingkungan dalam menanggapi sampah-sampah di wilayah kerja masing-masing.
Duma menceritakan pengalamannya ketika menemukan adanya sampah-sampah yang tertumpuk sembarangan di lingkungan warga di dapilnya, betapa sulitnya untuk menghubungi lurah dan kepala lingkungan untuk segera turun membersihkan sampah-sampah tersebut. Apalagi diketahui sudah menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar.
“Wali kota selaku pimpinan mempunyai bawahan yang sepertinya kurang peduli akan kebersihan sampah selama ini. Sebab, bagaimana mungkin wali kota mengetahui kondisi persampahan kalau tidak diberitahukan oleh bawahannya mulai dari camat, lurah dan kepala lingkungan. Ini yang menurut saya sumber permasalahan sehingga sampai saat ini masalah kebersihan sampah di Kota Medan belum dapat teratasi sesuai harapan,” ungkapnya.
Duma menceritakan pengalamannya ketika menemukan adanya sampah-sampah yang tertumpuk sembarangan di lingkungan warga di dapilnya, betapa sulitnya untuk menghubungi lurah dan kepala lingkungan untuk segera turun membersihkan sampah-sampah tersebut. Apalagi diketahui sudah menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar.
“Ini pengalaman pribadi saya selaku warga masyarakat dan wakil rakyat, dimana saya sering kesulitan jika menghubungi lurah dan kepling ketika ada menerima pengaduan warga dan bahkan saya temukan sendiri ada tumpukan sampah di wilayah dapil saya. Aparatur pemerintahannya (lurah dan kepling) susah dihubungi dan kalaupun ditanggapi namun tidak segera dikerjakan atau ditindaklanjuti,” katanya. (ris/ila)