Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumut terus disoal. PT PLN yang dianggap paling bertanggung jawab terjadinya pemadam listrik dinilai tidak becus dalam mengelola proses pembangkit listrik. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Listrik DPRD Sumatera Utara, Ajib Shah, pun berharap Menteri BUMN, Dahlan Iskan, turun tangan.
“Karena dulu Pak Dahlan sewaktu menjabat sebagai Direktur PLN berjanji akan segera memperbaiki pembangkit listrik di Labuhanangin, Sibolga, dan beberapa pembangkit yang rusak, serta SDM-nya. Namun, sebelum beliau menyelesaikan tugas dan janjinya, dia keburu diangkat menjadi menteri,” imbuh Ajib, Minggu (23/2).
Sekarang ini, sambung Ajib Shah, PLN terus saja berbohong karena tidak mampu menepati janjinya pada masyarakat, sehingga pemadamam listrik terus terjadi. “Pak Dahlan Iskan pernah berjanji akan mendatangkan mesin pembangkit listrik, maka dari itu kita masih berharap pada Pak Dahlan Iskan untuk segera menyelesaikan krisis listrik ini,” harap Ajib Shah.
Menurut AJib, ketidakbecusan PLN terlihat jelas dalam mengelola proses pembangkit listrik di Labuhanangin, Tapanuli Tengah. Belum lagi ditambah soal manipulasinya sparepart pembangkit listrik di Sicanang Belawan yang hingga kini masih menjadi perkara hukum, serta masalah pembebasan lahan untuk pembangunan tower di Gebang, Pangkalansusu, dan Pangkalanbrandan Langkat yang hingga kini tidak kunjung selesai oleh PLN.
“Jadi terjadinya pemadam listrik di Sumut ini karena banyaknya masalah di PT PLN Sumut, seperti rusaknya pembangkit listrik di Labuhanangin, masalah pembebasan lahan untuk pembangunan tower di Gebang, Langkat, ditambah lagi temuan Pansus tentang kurang baiknya pembangkit listrik di Sicanang, Belawan,” katanya.
Menurut Ajib Shah rusaknya sparepart milik PLN tersebut karena adanya penyelewengan dana dan sekarang kasusnya masuk ke ranah hukum. “Jadi untuk memperbaikinya terpaksa membeli sparepart-nya lagi. Bayangkan untuk mengimpor sparepart dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Belum lagi masalah perizinan memasukan barang dipersulit. Maka lengkaplah sudah penderitaan masyarakat Sumatera Utara ini akibat ulah PLN,” tegas Ajib Shah.
Lapor ke KPK
Terlepas dari permintaan tersebut, Tim Pansus Listrik DPRD Sumut akan menindaklanjuti dugaan penyelewengan dana di PT PLN Sumut. Rencananya, Pansus akan mengadukan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menegaskan agar PLN segera memberikan penjelasan pada masyarakat tentang terjadinya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumut.
“Saya minta pada PLN untuk menjelaskan masalah ini pada masyarakat. Karena perwakilan masyarakat menjumpai saya untuk menanyakan permasalahan listrik ini,” tegas Gatot.
Lebih lanjut dikatakan Gatot, jika PLN meminta pengertian masyarakat maka PLN harus memberikan penjelasan tentang masalah devisit pasokan listrik yang membuat terjadinya pemadaman bergilir.
Seandainya PLN memberikan penjelasan kepada masyarakat mungkin masyarakat akan memahami kondisi yang terjadi. “Selama inikan PLN tidak pernah menjelaskan secara detail mengapa terjadi devisit listrik, jelaskan dengan jelas dan klir kepada masyarakat, kita sebagai masyarakat timur yang beradat tentunya akan memahami kondisi yang terjadi,” tegas Gatot.
Sementara itu berdasarkan laporan PLN, saat ini, ada tiga pembangkit berkapasitas besar mengalami kerusakan yaitu Labuhanangin, GT 2.2 Belawan dan Lot 3 Belawan. (rud/azw/rbb)