MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak terlaksananya pelebaran dermaga atau reklamasi di Pelabuhan Belawan, memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang bermukim di pinggiran Pesisir Pantai Belawan. Sebab, sungai dan laut yang dangkal pascareklamasi, tak dilakukan pengerukan oleh Pelindo I.
Akibatnya, banjir rob musiman yang melanda kecamatan ujung Utara Kota Medan telah mengalami peningkatan volume dan meluas ke seluruh kawasan di Belawan karena resapan air berkurang, ditambah pendangkalan laut pascareklamasi.
Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (AMANSU), Alfian MY, mengatakan, pemerintah selaku pemilik kewenangan dalam memberikan perizinan terhadap beberapa perusahaan yang telah menimbun sejumlah resapan air atau reklamasi Pantai Belawan harus bertanggung jawab.
Saat ini, masyarakat Belawan sudah khawatir dengan tingginya volume air pasang setiap bulan terjadi. Oleh sebab itu, sejumlah perusahan yang ada di Belawan perlu dikaji ulang soal masalah perizinan.
“Jangan demi keuntungan perusahaan melakukan penimbunan, kami masyarakat kecil jadi korban. Bayangkan saja, air pasang sudah sangat parah. Ini tidak boleh dibiarkan terus, Belawan pasti akan tenggelam 5 atau 10 tahun lagi,” cetus Alfian.
Apabila pemerintah tidak mampu menertibkan sejumlah perusahaan yang telah merugikan masyarakat, lanjutnya, lebih baik merelokasi pemukiman warga dengan memberikan ganti untung, agar masyarakat bisa pindah ke kawasan yang lebih aman dan nyaman.”Kalau memang Belawan ini mau dimodernisasi silahkan, kami masyarakat siap direlokasi. Dari pada kami menjadi korban dari pengusaha, tapi harus ganti untung, jangan ganti rugi,” kata Alfian.
Alfian menyesalkan, reklamasi yang sudah dilakukan PT Pelindo I sebagai masalah bagi masyarakat di Belawan. Dampak secara umum dirasakan nelayan dan warga pemukiman, karena memberikan dampak banjir rob, rusaknya alur nelayan dan mata pencaharian para nelayan. Dengan adanya kompensasi dianggap tidak solusi.
“Jangan dianggap tali asih atau kompensasi sudah seleseai masalah. Kalau bertanggung jawab harus dipikirkan jangka panjang. Jadi pemerintah harus turut serta memikirkan nasib masyarakat di Belawan akibat reklamasi ini,” cetus tokoh nelayan ini.
Untuk mengatasi dampak banjir rob karena reklamasi, lanjut Alfian, perlu dilakukan normalisasi sungai, pengerukan kedangkalan laut dan pembenahan drainase. Sehingga, peningkatan volume air pasang dapat seimbang dengan reklamasi yang sudah terlaksana.
“Lihatlah, setelah reklamasi. Sungai dan laut yang dangkal tidak dikeruk, harusnya itu harus dilakukan segera. Jangan sampai masyarakat marah melakukan demo baru dikerjakan,” tegas Alfian.
Sementara, Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka Sumatera Utara, Abdul Rahman juga mengakui kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tegas mengawasi perusahaan yang telah menutup kawasan resapan air, sehingga banijir bakal terus meluas terjadi di Belawan dan sekitarnya.
“Ini sudah salah dari awal, kalau memang mau melaksanakan reklamasi, harusnya ada solusi untuk mengatasi banjir rob, jangan dibiarkan begini. Yang jadi korban masyarakat, apalagi ada janji pemerintah untuk bangum benteng rob, tapi nyatanya tidak juga. Ini membuktikan pemerintah tidak peduli dengan warga Belawan,” kata pria akrab disapa Atan. (fac/ila)