Sejumlah pengunjung memadati stan Ramadan Fair di Taman Sri Deli Medan, Sabtu (20/6) tahun lalu. Ramadan Fair menjadi lokasi favorit warga untuk berbuka puasa.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ramadhan Fair akan menjadi salah satu event Pemko Medan di 2016 ini. Data yang diperoleh Sumut Pos dari APBD Kota Medan 2016, kegiatan yang sudah masuk kalender rutin pemko ini sedikitnya menghabiskan biaya Rp3,5 miliar.
Alokasi tersebut hanya akan difokuskan pada satu lokasi, yakni di Jalan Mesjid Raya persis di depan Taman Sri Deli Medan. Berbeda dengan tahun lalu, di mana event tersebut dibagi dalam tiga wilayah, yaitu Taman Sri Deli, Cadika Kecamatan Medan Johor, dan kawasan Medan Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan Hasan Basri, membenarkan sejauh ini tampungan anggaran untuk kegiatan Ramadhan Fair 2016, difokuskan di Jalan Mesjid Raya persis depan Taman Sri Deli Medan. Hasan juga mengaku tak ada yang istimewa dari kegiatan Ramadhan Fair tahun ini.
“Setiap tahun kita buat Ramadhan Fair. Jadi gak ada yang luar biasa. Kita mau yang penting event itu jadi event internasional. Didatangi oleh banyak orang, tersosialisasi dengan baik,” katanya kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Medan, Senin (22/5).
Menurut Hasan untuk konsep Ramadhan Fair 2016 kembali seperti awal kegiatan itu ada. Termasuk kuliner-kuliner yang tersedia menjadi ciri khas kota ini. “Itulah optimisme kita. Yang kedua kita tidak menyediakan APBD untuk dua lokasi,” ungkapnya.
Untuk itu, sambung mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dan perusahaan melalui dana CSR (Corporate Sosial Responsibility), untuk di lokasi lain seperti di Cadika Medan Johor, dan Mabar Medan Utara.
“Anggaran kita untuk di Taman Sri Deli. Nanti kita undang semua orang yang mau berinvestasi,” katanya.
Hasan bilang upaya tersebut untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Sebab tidak mungkin semua kegiatan bisa ditampung dalam APBD. “Lagipula kan ruangnya sebatas kecamatan (untuk dua lokasi lainnya). Untuk yang di Taman Sri Deli otomatis dinaikkan anggarannya,” ungkap dia seraya menyebut anggaran Ramadhan Fair 2015 berkisar Rp2,5 miliar dan angka itu meningkat di 2016 ini.
Disinggung kenapa tidak mengembalikan hakikat Ramadhan Fair tanpa APBD dan melibatkan pihak perusahaan, pria yang masih menjabat Kepala Balitbang Setdako Medan ini bilang, justru pada tahun ini di dua lokasi tersebut pihaknya ingin kembali menggelorakan hakikat dimaksud.
“Bukan hanya CSR, semua orang bisa mengikuti. Dari pribadi-pribadi pun, misalkan dia mau buka stand bisa menyumbang,” katanya tanpa bisa menyebut rincian stand Ramadhan Fair tahun ini.
Evaluasi
Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu mengungkapkan, perlu adanya evaluasi terkait kegiatan Ramadhan Fair ini. Pasalnya ia tidak menampik bila banyak bahasa sumbang yang keluar dalam perjalanan kegiatan Ramadhan Fair. Salah satunya yaitu soal lokasi kegiatan yang dekat dengan Masjid Raya Medan.
“Ramadhan Fair yang kita ketahui merupakan agenda tahunan. Ada bahasa sumbang dalam perjalanannya menjadi negatif. Di mana posisinya dekat Masjid Raya sudah mengganggu orang beribadah. Selain itu jadi ajang pertemuan muda-mudi, alhasil lalai dalam melaksanakan ibadah. Kemudian jadi ajang pemasukan orang-orang yang terlibat bisnis,” katanya.
Pihaknya juga tidak menampik dari informasi yang beredar harga makanan dan minuman di Ramadhan Fair sangat tidak ekonomis. Menurutnya kenapa bisa terjadi hal demikian, karena kegiatannya dijadikan ajang bisnis. “Yang jelas ada negatif dan positifnya. Ini perlu ditinjau ulang keberadaannya. Kalaulah memang berbau ibadah, lebih baik anggaran dijadikan bantuan yang sifatnya apakah peruntukkan untuk masyarakat tidak mampu, kan jelas. Apalagi dalam rangka menghadapi Bulan Suci Ramadan,” ujar politisi Demokrat itu.
Ia menilai dahulu semasa Wali Kota Abdillah, kegiatan tersebut justru melibatkan pihak perusahaan dan tidak dialokasikan dari APBD Kota Medan. “Jangan pula (Ramadhan Fair) dijadikan ajang kepentingan. Kalau mau kita benahi mari duduk bersama. Apakah judulnya diganti atau seperti apa. Harusnya kembali ke hakekatnya jangan diambil dari APBD lagi,” harap dia. (prn/ije)