MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan tengah melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin di Kota Medan. Hal ini dilakukan, agar setiap warga miskin dapat terdata dan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kota Medan.
Dengan demikian, setiap warga miskin diharapkan dapat menerima bantuan sosial, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Namun di dalam proses pendataan tersebut, peran masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk itu, setiap masyarakat khususnya anak muda di Kota Medan, diminta untuk turut mengawasi pendataan warga miskin yang saat ini tengah berlangsung. Agar ke depannya, tidak ada lagi warga miskin yang tidak terdata dalam DTKS di Dinas Sosial Kota Medan.
“Intinya, kami tidak mau lagi ada bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Yang terbilang sejahtera dapat bantuan, yang miskin justru tidak dapat bantuan. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, saat menggelar Sosialisasi Perda No 5/2015, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Metrologi, Lingkungan 15, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (22/5) lalu.
Lebih lanjut, Mulia mengatakan kepada ratusan pemuda yang terdiri dari Gerakan Pemuda Alwashliyah Kecamatan Medan Johor, BKPRMI Kecamatan Medan Johor, dan masyarakat lainnya yang hadir dalam kegiatan itu, pendataan tahun ini sangat penting. Sebab, data tersebut yang akan diberlakukan untuk pendistribusian semua bentuk bantuan sosial dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
“Dapat atau tidaknya warga menerima bantuan pemerintah, itu masalah lain. Yang penting terdata dulu. Karena banyak program bantuan pemerintah yang nantinya akan digulirkan. Jadi bisa saja di program ini tak dapat, tapi di program lainnya dapat,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah disebabkan data yang digunakan Pemko Medan masih menggunakan data 2015. Itu sebabnya, ketika program bansos berjalan, bansos sering kali diberikan dengan tidak tepat sasaran. Untuk itulah, peran pemuda sangat diharapkan dalam mengawasi pendataan tersebut.
“Ini kesempatan bagi masyarakat kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat kita yang berhak untuk bisa dimasukkan ke dalam DTKS. Saya berharap GP Alwashliyah, BKPRMI, dan masyarakat yang hadir sekarang ini, untuk terus memantau kepala lingkungannya. Jangan seperti data 2015, semua keluarga keala lingkungan yang dapat bantuan,” kata Mulia ketus.
Poltisi Partai Gerindra ini berkeyakinan, jumlah warga miskin di Kota Medan meningkat di masa pandemi Covid-19. Karena itu, pendataan yang jujur serta transparan adalah kunci dari penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.
“Kami di DPRD Medan sedang mengejar data (warga miskin) ini dan bagaimana pola pendistribusian bantuannya. Anak-anak muda harus berperan aktif, jangan lagi menunggu bola. Anak-anak muda juga bisa berdiskusi dengan lurah dan camat. Waktu pendataan tinggal seminggu lagi. Kalau ada yang belum terdata, informasikan ke saya, biar saya bantu dorong ke Dinas Sosial,” imbau Mulia lagi.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Sekcam Medan Johor, Nimelda OH Purba mengajak seluruh pemuda, untuk tetap fokus dalam mengikuti dan menyelesaikan pendididikannya.
“Jangan sampai putus sekolah. Sebab dengan pendidikan, masyarakat bisa keluar dari zona kemiskinan,” pungkasnya. (map/saz)