Silpa 2011 Bakal Meningkat 100 Persen
MEDAN- Terkait serapan anggaran APBD Sumut 2011 yang minim, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho diminta segera melakukan evaluasi terhadap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprovsu. Pasalnya, sejumlah SKPD dinilai tidak optimal dalam kinerja, yang ditunjukkan dari ketidakmampuannya dalam penyerapan anggaran yang ada.
“Ke depan, kami berharap mesti ada perbaikan tata laksana dan kinerja SKPD-SKPD yang ada. Untuk itu, kami mendorong Plt Gubsu untuk melakukan evaluasi. Karena, rendahnya serapan anggaran saat ini, menunjukkan ketidakmampuan SKPD-SKPD dalam merealisasikan anggaran yang ada dan telah disetujui ke masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, akhir pekan lalu.
Politisi asal Partai Golkar ini menegaskan, penyebab rendahnya serapan anggaran, bukan didasari adanya masa peralihan kepala daerah di Sumut, dari Syamsul Arifin ke Gatot. “Masalah itu tidak bisa dijadikan alasan. Intinya, rendahnya serapan anggaran disebabkan pada ketidakmampuan masing-masing SKPD dalam menjalankan program Pemprovsu,” tegasnya.
Menurutnya, itu harus dijadikan rujukan bagi Plt Gubsu untuk memikirkan bagaimana agar serapan anggaran bisa lebih maksimal. Karena, target yang diproyeksikan di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2012, dimana proyeksinya mencapai Rp6 triliun.
Senada dengan itu, anggota Fraksi PPP DPRD Sumut Ahmad Hosen Hutagalung juga meminta kepada Plt Gubsu, untuk segera melakukan evaluasi terhadap SKPD yang dinilai tidak mampu memaksimalkan anggaran. “Bagi SKPD yang tidak mampu merealisasikan anggaran, Plt Gubsu harusnya melakukan evaluasi terhadap SKPD tersebut,” tegasnya.
Sebab, serapan anggaran yang rendah, lanjutnya, akan menjadi kajian bagi DPRD Sumut, untuk juga melakukan evaluasi terhadap realisasi serapan anggaran tersebut serta dalam penyusunan perencanaan APBD 2012.
Tuntutan yang sama juga dikemukakan politisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Syamsul Hilal, yang dengan tegas meminta Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mau tidak mau mesti melakukan evaluasi sejumlah kepala dan pejabat SKPD Sumut yang bermasalah.
“Kalau bermasalah, lebih baik dievaluasi. Kalau perlu diganti. Tentunya harus melalui prosedur yang ada, sesuai jabatan Pelaksana Tugas Gubsu,” ujarnya.
Evaluasi terhadap kepala dan pejabat di SKPD Pemprovsu merupakan hal yang tepat, jika dihubungkan dari kinerja pejabat-pejabat yang ada saat ini, dimana telah tidak lagi mencerminkan misi Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno).
“Plt Gubsu harus berani melakukan itu, bila pejabat yang bersangkutan sudah tidak mampu menjalankan tugas dalam satu ikatan visi dan misi pemerintahan Sumut 2008-2013,” tandasnya.
Ternyata Pemprovsu, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Nurdin Lubis di sela-sela Rapat Paripurna Perubahan Komposisi Komisi dan Badan Kelengkapan DPRD Sumut, Jum’at (21/10) lalu, memiliki penilaian tersendiri.
Dikatakannya, meskipun pada dasarnya evaluasi dan pergantian pimpinan dan pejabat-pejabat lainnya di semua SKPD Pemprovsu adalah kewenangan dari Plt Gubsu, sejauh ini belum ada niat atau keinginan untuk melakukan pergantian.
“Evaluasi terus kami lakukan. Karena manajemen pemerintahan yang baik itu mengharuskan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi hingga pergantian pejabat hal itu merupakan domain dari Plt Gubsu. Meskipun hingga saat ini, pembahasan pergantian pejabat itu hanya sebatas memberi masukan saja. Saya rasa untuk pergantian pejabat sementara ini belum ada. Belum sampai ke sana. Kami (Pemprovsu) masih fokus dengan pembahasan APBDP 2011 dan RAPBD 2012,” ungkapnya. (ari)