MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa jabatan Erry Nuradi dan Nurhajizah Marpaung sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara bakal berakhir pada 17 Juni 2018 mendatang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, tidak akan terjadi kekosongan kepemimpinan di Sumatera Utara. Begitu masa jabatan Erry dan Nurhajizah habis, sudah ditunjuk Penjabat (Pj) gubernur sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut hasil Pilkada serentak 2018.
“Tanggal 17 Juni kan habisnya, masih lama toh. Pengisian Pj gubernur sudah diperhitungkan waktunya, tidak akan ada kekosongan jabatan,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M Edie via aplikasi WhatsApp kepada Sumut Pos, Kamis (24/5).
Sayangnya, mantan Kepala Biro Kamahasiswaan IPDN itu enggan menyebut siapa sosok Pj Gubernur Sumut mendatang. Bahkan saat disinggung mengenai kemungkinan Pj Gubsu berasal dari pejabat eselon I dari kementerian lain, Arief enggan berandai-andai. “Masih digodok, begitu jabatan gubernur habis, langsung sudah ada Pj gubernurnya, agar tidak ada kekosongan jabatan,” katanya. Lantas kapan waktu penunjukan Pj Gubsu dilakukan? “Pada saatnya nanti,” tutur Arief.
Sementara, hingga kini Pemprov Sumut masih menunggu usulan Kemendagri untuk sosok Pj gubernur yang akan ditunjuk sebelum masuk kepala daerah yang baru. “Sesuai aturan mekanismenya Kemendagri yang nanti usulkan. Mendagri nanti yang usulkan dari jajarannya atau di luar Kemendagri,” kata Kepala Biro Penyelenggara Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung kepada Sumut Pos, Kamis (24/5).
Rekomendasi dari Mendagri itu nanti, lanjut Basarin, akan diusulkan ke presiden. Begitupun sudah sampai dimana sekarang prosesnya, ia mengaku tidak mengetahui. “Kalau kita hanya bisa menunggu. Prosesnya semua di Kemendagri. Apakah diambil dari pejabatbat eselon I dari jajaran mereka ataupun di luar itu,” katanya.
Disinggung apakah wacana pejabat Mabes Polri jadi ditempatkan sebagai Pj Gubsu, Basarin juga tidak mengetahuinya. Menurutnya hal itu baru sebatas wacana dan belum ada kepastian lebih lanjut dari pusat.
Kemendagri Belum Tahu Keppres Sekdaprovsu
Sementara, mengenai informasi seputar nama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) yang sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo sepertinya masih simpang siur. Kementerian Dalam Negeri sendiri sampai sekarang belum tahu soal keputusan presiden terkait nama Sekdaprovsu ini.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M Edie mengatakan sampai kini belum ada Keppres tentang nama Sekdaprovsu yang baru. “Belum ada,” ujarnya singkat via aplikasi WhatsApp kepada Sumut Pos, Kamis (24/5).
Saat disinggung apakah Keppres sudah ada diterbitkan melalui Sekretaris Negara (Sesneg), mengingat Tim Penilai Akhir (TPA) dibawah komando Wakil Presiden di Sekretariat Negara. “Saya tidak tahu, karena di Setneg yang mengeluarkan (Keppres). Kalau sudah ada pasti dilantik,” katanya.
Ia juga belum tahu kapan waktu keppres itu terbit dan pelantikan Sekdaprovsu yang baru akan dilantik. “Saya belum tahu mengenai hal itu,” katanya.
Diketahui, nama Hj Sabrina santer terdengar di Kantor Gubernur Sumut sebagai Sekdaprovsu pengganti Hasban Ritonga. Bahkan mantan Asisten Ekbang Setdaprovsu yang kini Staf Ahli Kementrian LHK itu, disebut telah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Sekdaprovsu periode selanjutnya. Namun sayang, Hj Sabrina belum mau memberi respon atau klarifikasi kepada Sumut Pos atas informasi ini.
Setali tiga uang, dua pesaing Sabrina yakni Arsyad Lubis dan Sarmadan Hasibuan juga enggan merespon rumor Keppres Sekdaprovsu ini sudah diterbitkan presiden. Akan tetapi dari informasi lain yang diperoleh Sumut Pos, Hj Sabrina menjadi kandidat kuat sebagai panglima ASN di lingkungan Pemprovsu. “Presiden tunjuk Ibu Sabrina,” ujar salah seorang pejabat Pemprovsu yang enggan namanya ditulis.
Gubsu Erry Nuradi sebelumnya menyatakan belum menerima surat keppres tentang penunjukkan Sekdaprovsu. Bahkan tentang santernya kabar yang beredar bahwa Hj Sabrina telah ditunjuk presiden sebagai Sekdaprovsu pengganti Hasban Ritonga, dirinya pun mendapatkan kabar dimaksud dari media. “Saya juga dapat informasi seperti itu (Sabrina jadi Sekdaprovsu, Red), tapi saya belum pegang Keppresnya jadi saya belum tahu keabsahannya. Nanti kalau saya sudah pegang Keppresnya, saya umumkan pada kawan-kawan media,” tutur Erry kepada wartawan usai penandatanganan perjanjian kinerja lingkungan Pemprovsu, di Aula Raja Inal Siregar, Rabu (23/5). Erry mengaku kalau cuma mendengar informasi yang belum objektif dan akurat, ia tak berani mengungkapkan hal tersebut. “Artinya kan sama saja dengan kawan-kawan wartawan yang mendapatkan informasi itu,” katanya. (prn/adz)