Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor, Medan Labuhan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan realisasi proyek Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor, Medan Labuhan, akan tuntas pada tahun ini. Sebab proyek bernilai Rp5 miliar lebih itu sudah ditenderkan dan menunggu pelaksanaan saja.
“Itu (proyek Jalan Titi Pahlawan, Red) sudah lelang dan sudah kontrak. Pekerjaannya akan dilakukan tahun ini. Jadi tinggal nunggu pelaksanaannya saja,” kata Kepala Bidang Program dan Perencanaan Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumut, Iswahyudi usai menjadi narasumber di acara Medan Jurnalis Club (MJC), di Medan Club Jalan RA Kartini Medan, Kamis (24/8).
Dinas BMBK Sumut mendorong agar kontraktor cepat menyelesaikan pembangunan di kawasan tersebut, sebab kontraktor sudah diikat kontrak dan di situ jelas tertera masa pekerjaan sampai kapan. “Ya harus selesai (tahun ini). Kan sudah kontrak,” tegas Iswahyudi.
Dia beralasan, keterlambatan pekerjaan Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor dikarenakan kontraktor tersebut tidak hanya fokus mengerjakan proyek di satu titik. Penanganan terhadap ruas jalan yang kian parah dan merugikan mayoritas warga Medan itu pun, diakuinya lantaran tempo hari belum ada terjalin kontrak antara Pemprovsu dan rekanan bersangkutan.
“Pasti dikerjakanlah. Kita pun tahu persoalan ini sudah lama terjadi. Kemarin kenapa lama karena belum ada kontrak, tapi sekarang kan sudah. Lagian si kontraktor tidak cuma fokus di situ saja, ada di titik lain yang mesti atau sedang pengerjaan,” katanya.
Disinggung mengenai informasi pungutan liar (pungli) preman setempat di kawasan itu yang membuat salah satu kendala pembangunan Medan Utara lambat terealisasi, Iswahyudi menolak berkomentar. “Kalau soal itu saya gak tanggapilah. Tempo hari tidak ditangani karena belum kontrak,” katanya.
Begitupun mengenai ruas jalan alternatif di Marelan macet panjang akibat tiga proyek besar Dinas BMBK Sumut di Jalan Titi Pahlawan dikerjakan bersamaan, pihaknya meminta warga menyampaikan surat resmi ke Dinas BMBK. Sebab menurutnya, pihak kontraktor mesti menyesuaikan kontrak pekerjaan terhadap jalan di sana, tanpa harus mengabaikan kepentingan warga.”Disurati saja ke kami soal keluhan ini, karena kondisinya saya tidak mengetahui persis. Yang jelas nantinya untuk penanganan drainase atau saluran air, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan,” pungkasnya.
Diketahui, pembangunan proyek jembatan Titi Pahlawan sudah berlangsung selama satu bulan, sejak Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumut menerbitkan nomor kontrak: 602/UPT.DBMK-MDN/1033/2017 per tanggal 18 Juli 2017. Pada plang tertulis nama paket pembangunan jembatan Provinsi Titi Gertak pada Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp kantor Batas Deliserdang) di Kota Medan. Nilai kontrak Rp.5.046.648.600,- dengan masa pengerjaan 150 hari kalender dan tander dimenangkan PT Garuda Power Mandiri serta kosultan CV Prima Rancang.
Anggota DPRD Medan Beston Sinaga mengusulkan sebaiknya kawasan Medan Utara yang kini masih berstatus kecamatan dimekarkan menjadi kabupaten atau kota. Usulan ini muncul berangkat dari rasa kekecewaan masyarakat maupun anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Medan Utara (Dapil V) ini terhadap perhatian maupun kinerja Pemko Medan yang seolah menganaktirikan kawasan tersebut.
“Sebenarnya, penderitaan kami masyarakat Medan Utara sudah lengkap. Dari jalannya yang banyak hancur, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tidak ada di titik tertentu, banjir jika hujan deras datang, rawan kecelakaan, rawan perampokan dan narkoba. Dengan kondisi ini satu-satunya solusi kawasan Medan Utara ini dimekarkan menjadi kabupaten/kota,” katanya.
Jika kawasan ini dimekarkan, lanjut Beston yang juga anggota Komisi D ini, Medan Utara akan lebih leluasa membangun dirinya sendiri. Memenuhi hak-hak dan fasilitas infrastruktur bagi masyarakatnya. “Dengan luasnya Kota Medan, mungkin Medan Utara ini sudah tidak terperhatikan lagi oleh Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota Medan,” tegas politisi PKPI itu.
Ia contohkan seperti di Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor. Padahal di sana ada kantor kejaksaan, kantor kepolisian, ada juga rumah sakit. “Lihatlah jalan di sana, apalagi turun hujan. Kawasan itu sudah seperti kubangan kerbau. Memalukan. Padahal di Medan Utara ini tempat kelahiran Wali Kota Medan,” pungkasnya. (prn/ila)