Dugaan Korupsi Dishub Medan Rp24 M
MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memaparkan perkembangan pemeriksaan dugaan korupsi retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Medan 2010-2011 sebesar Rp24 miliar. Setelah memeriksa 19 pejabat Dishub, Kejatisu saat ini tengah melakukan uji dokumen retribusi parkir.
Uji dokumen ini untuk mengkonfrontir keterangan 19 pejabat Dishub dengan data pencatatan retribusi parkir. “Penyelidikan itu masih berlangsung. Kita sedang melakukan pemeriksaan data-data retribusi parkir yang Dishub Medan,” kata Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution SH, kemarin (24/1).
Apakah sudah ditemukan bukti penyimpangan? Jufri hanya menjawab pihaknya masih menelaah, belum memiliki kesimpulan karena tim masih berkerja.
Dokumen itu sendiri, lanjut Jufri, dipinjam pihaknya dari Dishub Medan, bukan hasil penyitaan. “Belum ada mengarah pada penyitaan. Kita sifatnya hanya pinjam pakai. Karena dari data itu kita akan menelusuri sampai dimana aliran dana yang dikelola, apakah masuk ke PAD atau tidak,” terang Jufri.
Soal pemanggilan ulang Kadishub Medan, Syarif Armansyah Lubis, menurut Jufri hal itu masih dimungkinkan, menunggu hasil uji dokumen yang sedang dilakukan pihaknya. “Pemanggilan itu tergantung penyelidikan. Kalau memang dibutuhkan keterangannya lagi, kita akan memanggil mereka kembali. Jadi pemanggilan itu tergantung penyelidikan,” tegas Jufri.
Di tempat terpisah, Wali Kota Lira Medan, Ganda Manurung ST MBA, menduga telah terjadi mismanajemen di Dinas Perhubungan Kota Medan. Dan ini merupakan tanggung jawab Kadishub sebagai pemegang otoritas tertinggi di SKPD tersebut. “Begitu banyak dugaan akumulasi penyimpangan menunjukkan ketidakmampuan kadis dalam memimpin Dishub Kota Medan. Dimulai dari ketidakmampuan mengatasi terminal liar, terminal Amplas yang kumuh dan amburadul, angkutan umum liar seperti becak, angkot dan taksi liar serta kemacetan yang dialami masyarakat Medan,” tegas Ganda Manurung.
Di tengah persoalan itu, lanjut Ganda, kemudian muncul persoalan dugaan penyimpangan retribusi parkir dan dana perawatan trafficlight. “Saya kira evaluasi kinerja seluruh struktur Dishub harus segera dilakukan,” pungkasnya. (rud)