MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira bagi guru-guru honor di Sumatera Utara. Mulai tahun ajaran baru 2019-2020, Pemprov Sumut akan menaikkan gaji guru honor dari Rp40 ribu per jam, menjadi Rp90 ribu per jam. Kenaikan gaji guru honor ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dalam rapat paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2018-2023 yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Senin (25/2).
DARI lima program yang dirancang untuk mewujudkan RPJMD tersebut, pendidikan menjadi salah satu program prioritas. Menurut Gubsu Edy Rahmayadi, untuk mewujudkan masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, berdaya saing dan mandiri, sasaran bidang pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan dengan target tercapainya angka rata-rata lama sekolah 10,5 tahun.
Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru, serta penambahan gaji guru honorer menjadi Rp90 ribu per jam, dari semula usulan DPRD hanya Rp60 ribu per jam. “Itu sudah saya hitung, makanya saya berani menetapkan angka itu, bahkan saya mau kalau bisa Rp100.000 per jam, tapi kita syukuri ini bisa naik dari saat ini guru-guru honor hanya menerima Rp40 ribu per jam, tahun ajaran baru nanti kebijakan ini akan saya berlakukan,” ungkap Gubsu Edy.
Untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan, Gubsu memasang target 10,5 tahun angka rata-rata lama sekolah yang mendapat bantuan bersubsidi. “Sebenarnya bila mengacu pada perintah undang-undang harusnya sampai 12 tahun, tapi saat ini uang kita belum cukup, kalau dihitung-hitung bisa Rp300 miliar hingga Rp400 miliar per tahun untuk kita mensubsidi sekolah,” jelasnya.
Lalu untuk pemerataan pendidikan di daerah-daerah, Gubsu akan membuat program ‘Guru Terbang’ dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di wilayah tertinggal. “Nanti guru-guru yang sudah PNS atau pun honor akan kita jadwalkan untuk mengajar ke daerah tertinggal, sebagai imbalannya akan kita berikan insentif,” tambahnya.
Program prioritas lainnya, untuk mewujudan visi “Sumut yang maju, aman dan bermartabat” dalam RPJMD adalah pelayanan kesehatan berkualitas, penyediaan lapangan kerja, insfrastruktur yang baik, dan mengembalikan Sumut pada sektor agraris dan pariwisata. Dengan sasaran utama “Membangun Desa Menata Kota”n
Untuk bidang kesehatan, kata Gubsu, diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan target pencapaian usia harapan hidup 70 tahun. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan, sarana prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan. “Serta pengembangan rumah sakit provinsi (Rumah Sakit Haji Medan) bertaraf internasional, yang diharapkan dapat mengurangi masyarakat yang berobat ke luar negeri,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah dan koordinasi tersebut, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, balita stunting dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Lalu untuk bidang ketenagakerjaan, akan dibangun pusat inovasi dan industri kreatif antara lain di Samosir, Langkat, Tapanuli Tengah dan Medan. Sedangkan untuk menunjang bidang infrastruktur, antara lain akan dilakukan peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dengan target terwujudnya ‘Jalan Mantap’ 90 persen. Pembangunan proyek strategis pun akan dipacu seperti pembangunan Jalan Tol Sumatera, Kereta Api Tran Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung, serta peningkatan akses transportasi menuju destinasi wisata seperti Bahorok (Langkat), Pulau Berhala (Serdang Bedagai) dan Danau Siais (Tapanuli Selatan).
Terakhir, dalam bidang pertanian dan pariwisata, kesejahteraan petani adalah prioritas utama, dengan menggalakkan upaya pengembangan kawasan agribisnis dan agro-industri lewat program one region one product. Sentra peternakan pun akan dikembangkan terutama pada daerah Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Asahan, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengapresiasi keseriusan Gubsu Edy Rahmayadi untuk membangun Sumut. Khususnya dalam penyusunan RPJMD Sumut 2018-2023 yang baru ditetapkan. “Pada rapat ini saya sampaikan apresiasi kepada Gubsu, dalam keseriusannya untuk membangun Sumut,” ujar Wagirin.
Turut hadir dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina, anggota DPRD Sumut, OPD Pemprovsu dan perwakilan Forkopimda Sumut.
Pemprovsu Kekurangan ASN
Pemprovsu saat ini memiliki jumlah aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 27.448 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk guru SMA/SMK sederajat yang kini sudah di bawah tanggung jawab Pemprovsu. Meski demikian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu masih berharap ada tambahan ASN di lingkungan mereka, mengingat setiap tahun ada ASN yang memasuki purna bakti alias pensiun.
“Kalau jumlah ASN kita berlebih, tak mungkin pusat menyetujui pembukaan formasi CASN tahun lalu. Logikanya karena masih kuranglah makanya kita buka,” kata Sekretaris BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Senin (25/2).
Ia mengatakan, untuk lebih jelas dan detil soal kebutuhan ASN menjadi wewenang Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala). Sebab Biro Ortala bertugas menyusun analisis jabatan (Anjab) ABK setiap ASN. “Kalau kami cuma menyiapkan personilnya. Misal Biro Ortala sudah menganalisis di Dinas Pendidikan, ternyata masih kurang (kebutuhan ASN) maka kami yang buka,” katanya.
Berkenaan penerimaan CASN 2018 jika dimasukkan pada kebutuhan ASN Pemprovsu saat ini, menurut Syahruddin, juga sudah sesuai Anjab ABK tersebut. Karena salah satu syarat penerimaan CASN tersebut harus memenuhi unsur Anjab ABK. “Justru karena kuranglah makanya (pusat) kasih kita buka rekrutmen (CASN). Apalagi tidak semua peserta lulus mengikut ujian yang sesuai dengan kuota yang telah kita tetapkan. Malah kadang-kadang pun tidak sesuai dengan permintaan kita. Umpama kita butuhnya 10, pusat cuma setujui lima. Jadi tetap kurang juga,” katanya.
Ia menjelaskan keinginan pusat dengan provinsi kerap tak sinkron soal kebutuhan ASN ini. Padahal provinsi yang sebenarnya paling tahu kebutuhan ASN dilingkup kerja mereka. Untuk itu kedepan pihaknya berharap, supaya terus diberi kesempatan membuka rekrutmen CASN. “Itulah harapan kita. Dan satu lagi, selaku pemerintah, kami wajib mempekerjakan masyarakatnya. Pembukaan CASN inikan sama artinya mengurangi angka pengangguran, meski belum terlalu signifikan. Makanya kami tetap bermohon dan bermohon (ke pusat), sebab hanya dengan upaya itu kami bisa ikut menekan angka pengangguran,” kata pria yang akrab dipanggil Ucok ini. “Apalagi kan tiap tahun ada (ASN) yang pensiun, ada yang pindah. Jadi kebutuhan kita terus ada untuk itu,” sambungnya.
Sekadar mengingatkan, adapun total kelulusan peserta formasi Pemprovsu pada CASN 2018, berjumlah 1.032 orang dari jumlah peserta yang bertarung di fase seleksi kompetensi bidang (SKB) sebanyak 1.242 orang. Pelamar guru dan tenaga medis menjadi yang terbanyak dalam kelulusan CASN Pemprovsu kali ini. Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip sebelumnya mengatakan, dari total peserta yang lulus tersebut artinya terdapat 210 orang yang gagal. Dengan demikian, kebutuhan ASN untuk sejumlah formasi terhadap peserta yang gagal itu belum terisi sepenuhnya.
“Secara lengkap saya belum lihat data sebarannya, apakah untuk formasi guru, tenaga medis ataupun umum. Namun gambarannya yang terbanyak itu adalah tenaga medis, seperti jabatan dokter spesialis,” kata Kaiman. (prn)