Pasalnya, hasil Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014 lalu, telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) melalui SK No. MHH-07.AH.11.01 tertanggal 28 Oktober 2014 lalu.
Meski sebelumnya, kubu Suryadharma Ali menggelar kegiatan serupa yakni Muktamar PPP di Jakarta, 30 Oktober hingga 2 November 2014 lalu yang menghasilkan kepengurusan Ketua Umum(Ketum) Djan Fridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan sesuai dengan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU.4.AH.11.01-15 pada 8 Desember 2014.
Ditolaknya permohonan itu juga tertuang dalam Perkara Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT yang diputuskan pada 25 Februari 2015. Alasannya, karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena tergugat melakukan upaya banding pada Maret 2015. “Kami memang baru datang bersama rombongan dari Jakarta guna mendekatkan PPP kepada media yang ingin memperkenalkan semangat baru,” kata Romi.
Romi mengatakan, meski PPP mendapatkan intervensi dari kubu Djan Faridz, kubu Romi tetap yakin terhadap keputusan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan kewenangan kepada pihaknya untuk mengikuti Pilkada. Walaupun sebelumnya, Komisi II DPR RI membuat keputusan saat rapat dengan KPU.
Sesuai rapat Komisi II DPR RI dengan KPU tentang pilkada, paparnya ada tiga keputusan bagi partai dualisme yakni adanya putusan hukum tetap, islah dan putusan terakhir terhitung satu hari sebelum penutupan pendaftaran.
“Pada kesempatan ini, kami mengingatkan bahwa KPU ke DPR sifatnya konsultatif. Bila Komisi II membuat keputusan untuk KPU, kami harap KPU tetap membuat keputusan sesuai dengan aturan,” katanya.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, orang-orang di Komisi II DPR RI lebih banyak diisi oleh kelompok dari Koalisi Merah Putih (KMP), sehingga muncullah hasil tiga putusan Komisi II untuk KPU. Padahal dari tiga keputusan, ada dua yang menguntungkan pihaknya tentang putusan hukum tetap dan islah.
Romi menyebutkan, putusan hukum tetap tentunya akan berhubungan dengan legalisasi dokumen badan hukum dari SK Menkumham. Kemudian, upaya islah sudah dilakukan yakni dengan mengirimkan utusan dan memutuskan kubu PPP dibawah kepemimpinannya siap menerima kubu Djan Faridz untuk jabatan selain Ketum dan Sekjend.
“Pengurus hasil munas Bandung tahun 2011 hampir seluruhnya sudah menjadi pengurus di PPP yang saya pimpin. Kemudian, saat munas Surabaya ada absensinya bisa dicek siapa saja, beda dengan Munas Jakarta,”sebutnya.
Romi menambahkan, berbagai alasan itulah yang membuat sejumlah pihak di Sumut tak khawatir untuk mendaftarkan diri, laporan ke dirinya DPC PPP versinya sudah menerima pendaftaran. Kemudia Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, 25 Februari 2015, tidak mengabsahkan hasil-hasil kegiatan Muktamar yang digelar kubu Djan Faridz. Demikian juga permohonan pengesahan kepengurusan yang dihasilkan kegiatan serupa Muktamar tersebut.
Dalam kunjungannya itu, Romi mengucapkan terima kasih kepada koran dibawah grup Jawa Pos. “Sebagai koran terbesar, kami juga mengunjungi kantor-kantor Graha Pena lainnya di provinsi lain,” imbuhnya.
Usai dari Graha Pena, rombongan Romahurmuziy melanjutkan perjalanan ke Garuda Plaza Hotel tempat berlangsungnya Muswil PPP.
Pada kesempatan itu Romy mengatakan PPP di bawah kepengurusannya sah dan bisa ikut Pilkada serentak 2015. Dia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersikap objektif dalam memutuskan partai yang berhak mengikuti Pilkada Desember mendatang.
“Saya ingin menjelaskan, PPP saat ini di bawah kepemimpinan saya solid, dan siap hadapi Pilkada,” kata Romy.
Dia juga menegaskan, di Sumut tidak ada dua kepengurusan PPP, yang ada hanya satu yakni di bawah kepemimpinan Fadly Nurzal, bukan yang lain. Disebutkannya, kepemimpinan Fadly Nurzal selama dua periode (9 tahun) membuat PPP Sumut cukup diperhitungkan.
“Kalau ada yang mengaku-ngaku PPP asli, itu berarti PPP palsu. Karena yang asli itu tidak pernah menyebut dirinya asli. Jangankan kepengurusan partai atau organisasi, nabi pun ada yang palsu. Contohnya Lia Eden dan lainnya” kata Romy.
Untuk itu, dia meminta kepada seluruh kader PPP Sumut untuk jeli dinamika partai yang terjadi saat ini, jangan sampai terpengeruh dan terpecah. “Tetaplah bersatu untuk membesarkan PPP,” tegasnya.
Selian itu, dia juga mengimbau agar perbedaan yang terjadi di tubuh PPP tidak perlu dibesar-besarkan sehingga menyebabkan perpecahan. Namun dia berharap, perbedaan itu dapat menjadi pemersatu di dalam tubuh PPP. Apalagi disebutkannya, masih banyak “PR” atau tugas-tugas yang harus dikerjakan, khususnya dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada Desember mendatang.
Dalam kesempatan itu, Romy juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi partai politik saat ini. Diantaranya, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Hal ini dapat diliht banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2014 lalu.
Tantangan lainnya, yakni money politik. Disebutkannya, money politik ini sudah sangat meracuni masyarakat saat ini. Karenanya, dia mengajak kader PPP untuk sama-sama meluruskan niat untuk berjuang. “Memang perjuangan butuh biaya, tapi jangan sampai melakukan money politik,” ungkapnya.
Kaederisasi juga menjadi tantangan serius bagi parpol. Menurut Romy, kaderisasi ini harus menjdi perhatian serius bagi PPP. Untuk itu, dalam AD/ART hasil Muktamar Surabaya diatur jangka waktu Muktamar dengan Muswil maksimal enam bulan. Negitu juga dengan Musda, enam bulan setelah Muswil, dan Muscab enam bulan setelah Musda, dan Musran enam bulan setelah Muscab. Setelah itu, lanjut Romy, dilakukan perekturan kader baru.
Tantangan lainnya yakni kelembagaan. Menurut Romy, saat ini ada pengurus yang tidak mampu bekerja. Hanya namanya saja yang tercantum dalam kepengurusan, sementara dia tidak mampu melaksanakan tugasnya di kepengurusan. “Untuk itu, harus diperbaiki mentalnya. Ini penting kita camkan demi perkrutan kader yang berkualitas.
Sementara itu Ketua DPW PPP Sumut, Fadly Nurzal menambahkan, dalam Muswil yang akan dibuka Ketum H M Romahurmuziy itu akan membicarakan program kerja partai dan strategi pemenangan Pilkada. Menurut dia, PPP di Sumut solid dan kompak.
“Kemarin ada komentar supaya jangan daftar ke PPP, ternyata begitu dibuka, banyak orang ramai-ramai yang mau daftar. Terimakasih juga kepada Sumut Pos yang menjadi bagian dari perkembangan PPP,” ungkapnya. (ije/ted/adz)