JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gubsu Tengku Erry Nuradi mengaku akan melakukan perombakan pada eselon II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Sumut. Ia mengaku malu ketika Sumut dijuluki provinsi terkorup, sehingga ia mengharapkan perubahan kinerja dari SKPD. Sehingga imej provinsi terkorup bisa hilang dengan sendirinya.
Dia berencana melakukan perombakan di lingkungan SKPD untuk penyegaran dengan tetap memberikan waktu sepekan kepada SKPD untuk berbenah di instansinya.
“Saya berharap SKPD jangan jago kandang, pejabat eselon II harus bisa menjolok anggaran pusat, minimal programnya kita dapat,” katanya seusai dilantik kemarin sore.
Sisa masa jabatan Gubernur hingga 2018 mendatang, Erry mengatakan dirinya akan fokus untuk membenahi berbagai persoalan dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Setidaknya ada lima poin yang menurutnya yang akan menjadi target untuk pembenahan Pemprov Sumut. Untuk pertama yakni agar keuangan Pemprov tidak lagi defisit.
“Selama bertahun-tahun anggaran kita defisit, syukur alhamdulillah untuk pertama kali, APBD tahun 2015 kita melampaui target yakni mencapai 103 persen,” ujar Erry kepada wartawan di Mess Pemprov Sumut di Jalan Jambu, Menteng, Rabu (25/5).
Target kedua yakni penyelesaian utang Pemprov Sumut kepada kabupaten/kota, yakni Dana Bagi Hasil atau saat ini disebut dana Bagi Hasil Pajak (BHP) mencapai Rp2,2 triliun.
“Sekarang yang sisanya tinggal sepertiga lagi, Insya Allah tahun 2017 selesai semua utang,” kata Erry.
Target selanjutnya yakni penerapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Sumatera Utara, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Image Sumatera Utara sekarang lekat dengan korupsi, kita ingin mengubah itu,” sebutnya.
Bentuk keseriusan Pemprov disampaikannya adalah sudah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumut tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 pada 4 Mei lalu. Dimana rencana aksi tersebut meliputi 9sembilan poin bidang prioritas yang perlu perbaikan dengan target waktu pencapaian paling lama akhir 2017 mendatang.
Disebutkan Erry, sembilan poin penting itu adalah menyangkut bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset daerah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik.
“Kita sudah bekerjasama dengan Surabaya untuk membangun dan menerapkan e-governement dengan sistem IT terintegrasi. E-government penting untuk efisiensi, efektifitas dan sinergitas tata kelaola keuangan maupun pelayanan,” ujar Erry.
Target keempat setelah rencana aksi tersebut yakni merubah kebiasaan buruk seperti praktik KKN yang selama ini menjadi hal biasa dengan menerapkan revolusi mental. “Ini sudah kita buktikan, tidak ada lagi uang ketok untuk setiap pengambilan keputusan di Dewan,” katanya.
Sementara target kelima yakni mewujudkan Sumut sebagai ‘Smart Province’ (provinisi pintar) berupa layanan akses informasi yang lebih mudah dan menjangkau masyarakat.
“Kita akan menyediakan layanan informasi data yang baik sehingga bisa menerima keluhan masyarakat. Termasuk juga penyajian berbagai data termasuk data aset yang dimiliki Pemprovsu,” jelasnya.
Melalui pencapaian kelima target tersebut, Erry berharap, dimasa kepemimpinannya hingga 2018 mendatang, kondisi Sumut akan lebih baik.
“Saya akan benahi dan bersihin semuanya, siapapun yang menang nanti pada Pilgub 2018 mendatang silahkan menikmatinya. Yang penting kondisinya sudah baik,” ujar Erry yang menganggap kerja kedepan merupakan tuntutan dan kewajibannya sebagai pemimpin.
Erry mengakui berbagai tantangan yang akan dihadapinya dalam masa kepemimpinannya. Sumut menurutnya adalah provinsi yang sangat dinamis yang multietnis dan memilki banyak kelompok golongan.
“Kita akan berupaya mengola Sumut dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dan bersatu. Kita butuh dukungan semua pihak. Semua harus dirangkul. Saya akan menerapkan pola kepemimpinan Pak Alm Tengku Rizal Nurdin yang membawa Sumut sebagai miniatur Indonesia,” kata Erry.
Sebelumnya, usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (25/5), Presiden Jokowi meminta enam kepala daerah yang baru dilantik tidak hanya bekerja di belakang meja, tapi turun langsung menemui rakyat.
Jokowi melantik enam kepala daerah yang sebagian besar merupakan pelaksana tugas karena kepala daerah sebelumnya tengah berperkara hukum atau meninggal dunia.
“Mendekat kepada rakyat, jangan bekerja di belakang meja. Harus berani mengurai masalah yang ada,” kata Jokowi.
Dia juga berharap agar kepala daerah bisa menjamin ketersedian pangan, air bersih, listrik, transportasi umum, pendidikan dan kesehatan.
Kepala daerah yang dilantik kemarin ialah Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. Bekas wakil Gubernur Sumatera Utara ini menggantikan Gatot Pujo Nugroho, terpidana kasus suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan.
Sementara Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dilantik untuk menggantikan Annas Maamun. Selama 20 bulan terakhir, Bekas Wakil Gubernur Riau ini menjadi pelaksana tugas Gubernur Riau karena Annas Maamun terjerat perkara suap alih fungsi lahan dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain mereka, Jokowi juga melantik Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Dia menggantikan Muhammad Sani, Gubernur Kepulauan Riau terpilih 2016 yang meninggal dunia bulan lalu. Sani dan kepala daerah lainnya sempat mengikuti rapat bersama Jokowi di Istana Negara pada pagi hari sebelum meninggal.
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam X turut dilantik Rabu (25/5). Dia menggantikan menggantikan ayahandanya KGPAA Paku Alam IX yang wafat 21 November 2015 karena sakit.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail juga resmi dilantik. Pelantikan mereka tertunda karena kemenangannya digugat ke Mahkamah Konstitusi. MK menolak gugatan Willy Midel Yoseph dan Wahyudi Anwar karena tidak memiliki dasar hukum kuat.
Sebelum dilantik, enam kepala daerah menerima Petikan dari Jokowi. Mereka bersama Jokowi kirab dari Istana Merdeka ke Istana Negara.
Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, MenpanRB Yuddy Chrisnandi, dan menteri Kabinet Kerja lainnya.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Oedang, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie, dan Ketua KPU Husni Kamil Manik juga hadir. (bal/dik/sam/val)