Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyaksikan penandatanganan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2018, oleh Gubsu Erry Nuradi dan 7 Bupati sekitar Danau Toba, di Grand Aston Medan, Senin (25/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencemaran yang terjadi di Danau Toba sudah sangat luar biasa. Karenanya, diperlukan penanganan serius untuk mengatasinya. Menko Polhukam Luhut Panjaitan menilai, jika tidak disiapkan langkah yang serius dan tegas oleh pemerintah, dikhawatirkan pencemaran tersebut akan sulit diatasi dengan cepat.
Untuk itu, Luhut menegaskan, akan mendukung Pemprov Sumut yang telah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mengatasi pencemaran tersebut, terutama untuk mendukung program pengembangan Danau Toba.
“Tidak usah ragu, saya dukung,” kata Luhut saat menjadi pembicara dalam dialog nasional kebangsaan yang dirangkai dengan penandatanganan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2018 di Grand Aston Medan, Senin (25/7).
Menurut Luhut, cukup banyak faktor penyebab pencemaran danau yang menjadi kebanggaan warga Sumatera Utara tersebut. Salah satu perusahaan yang ikut memberikan andil dalam pencemaran tersebut adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang bergerak dalam produksi bubur kertas. Untuk itu, dia meminta perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir tersebut perlu memperbaiki teknologinya, pengolahan limbahnya, dan memiliki HTI tersendiri agar tidak menebang hutan yang lain.
Pemangku kepentingan di Sumut juga diingatkan untuk tegas dalam menegakkan aturan, terutama jika mengetahui adanya praktik yang merusak lingkungan. “Jangan karena diberi recehan, lalu lupa. Kita berdosa sama anak cucu. Cari makan masih banyak di tempat lain. Jangan di limbah kita mainkan,” katanya di hadapan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto, dan puluhan tokoh masyarakat Sumut.
Mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut mengaku telah bertemu pimpinan TPL dan mengingatkan perusahaan tersebut untuk memperbaiki kinerjanya, termasuk memperbaiki jalan yang rusak akibat dilalui truk-truk milik perusahaan tersebut.
“Kalau dia tidak bisa (memperbaiki), evaluasi keberadaannya. Jangan karena terima Rp5 miliar, sudah senang, padahal mereka terima 500 juta dolar AS,” katanya. (bal/dik)