Polonia Direncanakan Beroperasi 24 Jam Nonstop
JAKARTA- Moda transportasi udara di Sumatera Utara semakin berkembang. Saat ini, Sumut memiliki 9 bandar udara, dengan dua bandara utama dan 7 bandara perintis, yakni Aek Godang di Padangsidimpuan, Sibisa di Parapat, Silangit di Taput, DR. FL. Tobing di Tapteng, Silambo di Teluk Dalam-Nisel, Lasondre di Pulau Batu-Nisel, dan Binaka di Gunung Sitoli. Terbaru, Dairi diusul segera memiliki bandara perintis.
“Komisi V DPR mengusulkan kepada pemerintah agar dibangun bandara perintis di Dairi. Kita sudah meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk segera melakukan studi kelayakan. Dirjen Perhubungan Udara sudah menyatakan kesiapannya,” kata anggota Komisi V DPR asal Dapil III Sumut, Ali Wongso Sinaga, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (25/9).
Mengapa lapangan terbang perintis diusulkan ada di Dairi? Ali menjelaskan, jika nantinya bandaran Kualanamu sudah beroperasi, maka jarak Dairi ke bandara lebih jauh. Sementara, kapasitas jalan nasional yang mengakses Dairi-Kualanamu, masih sangat terbatas. “Ini harus diantisipasi dengan keberadaan lapangan terbang perintis,” ucapnya.
Alasan lain, keberadaan bandara perintis di Dairi juga bisa mempermudah akses penerbangan warga di sejumlah kabupaten di sekitarnya. “Termasuk Aceh Barat,” ujarnya.
Selain pembangunan bandara perintis di Dairi, Komisi V DPR juga mendorong pengembangan 7 bandara perintis di Sumut, untuk mengimbangi beroperasinya bandara Kualanamu nantinya. Hanya saja, karena keterbatasan dana, maka harus dibuat skala prioritas. “Pembangunan Bandara Silangit terus kita dorong. Landasannya kita minta diperpanjang. Termasuk yang ada di Nias. Kalau Aek Godang saya lihat sudah tidak ada masalah,” ujarnya.
Bagaimana dengan bandara FL Tobing di Tapanuli Tengah? Ali mengaku tidak mengetahui persis apakah nantinya mendapat alokasi dana pengembangan. Dia pun memaklumi jika para bupati/walikota di Sumut langsung melobi Ditjen Perhubungan Udara, tanpa minta bantuan dirinya sebagai wakil rakyat asal Sumut. Padahal, jika minta bantuan, Ali menyatakan siap membantu. “Jangankan dari Sumut, dari provinsi lain pun kita bantu,” katanya.
Seperti diketahui, ada enam bandara di wilayah Sumut yang masuk dalam prioritas pengembangan hingga 2025, di luar bandara Kualanamu. Keenam bandara itu adalah bandara Aek Godang di Padangsidimpuan, bandara Sibisa di Parapat, bandara Pulau-pulau Batu di Nias Selatan. Selain itu, bandara Silangit di Tapanuli Utara, bandara DR. FL. Tobing di Tapanuli Tengah, dan bandara Binaka di Gunung Sitoli.
Skala prioritas pengembangan keenam bandara itu tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kementrian Perhubungan 2005-2025. Para bupati/walikota di daerah terkait, beberapa waktu lalu pun mulai rajin melobi agar bandara di wilayahnya bisa segera mendapatkan alokasi di APBN di tahun-tahun berikutnya, agar pengembangan bandara bisa cepat dilakukan. Siapa cepat, dia yang dapat.
Antara lain yang sudah menggalang lobi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah para bupati dan walikota di wilayah Nias. Mereka menginginkan agar Bandara Binaka di Gunung Sitoli segera dikembangkan, sebagaimana bandara Silangit.
Untuk anggaran tahun 2012 yang dikucurkan Departemen Perhubungan untuk sembilan bandara yang ada di wilayah Provinsi Sumut ternyata sangat kecil, yakni hanya Rp692,787 miliar. Itu pun, terbesar tersedot untuk proses lanjutan pembangunan bandara Kualanamu, yakni sebesar Rp603,16 miliar.
Pertama, untuk bandara Dr FL Tobing, Tapteng sebesar Rp5,92 miliar. Antara lain untuk perluasan pelataran parkir terminal penumpang Rp214,57 juta dan untuk pembangunan gedung tower termasuk pengawasannya Rp1,44 miliar.
Kedua, bandara Sibisa, Parapat, Rp395,7 juta. Antara lain untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana navigasi Rp20 juta.
Ketiga untuk bandara Binaka, Gunung Sitoli Rp9,026 miliar. Keempat, bandara Silambo, Teluk Dalam, Nisel, Rp9 miliar.
Kelima, bandara udara Kualanamu, yang di data Kemenhub ditulis bandara Medan Baru, yakni Rp603,16 miliar. Antara lain untuk pekerjaan tanah tahap II, perbaikan tanah, dan aeronautical pavement runway Rp416,59 miliar. Pekerjaan pengadaan Air Navigation System (paket 3) Rp52,7 miliar. Honor-honor juga dianggarkan secara rinci.
Keenam, bandara Lasondre, Pulau Batu, Nisel Rp3,52 miliar.
Ketujuh, bandara Silangit, Siborongborong Rp18,26 miliar. Antara lain untuk lanjutan pekerjaan tanah dan perpanjangan landasan pacu dan pengawasannya Rp11,14 miliar
Kedelapan, bandara Aek Godang, Padangsidimpuan Rp3,9 miliar. Antara lain untuk pengadaan dan pemasangan AFL Rp2,04 miliar.
Kesembilan, terakhir, bandara Polonia, Medan Rp7,759 miliar. Terbesar untuk penimbunan tahap II lahan bangunan operasional dan pemagaran keliling dan pengawasannya Rp3,74 miliar.
Rp485 M untuk Proyek Kualanamu
Terkait pembangunan bandara Kualanamu, Komisi V DPR mengusulkan angka Rp485 miliar untuk pembangunan jalan tol dan non tol yang mengakses ke Kualanamu yang akan ditampung di tahun anggaran 2013. Hingga kemarin, angka usulan tersebut masih terus dibahas secara mendalam.
“Untuk Kualanamu, untuk pembangunan jalan tol dan non tol, harus ada tambahan lagi Rp485 miliar. Itu sedang kita matangkan,” ujar Ali Wongso.
Dijelaskan, prioritas diberikan untuk pembangunan jalan lantaran proyek bandara Kualanamu sendiri sudah hampir kelar. “Sisi udaranya sudah hampir selesai. Artinya tidak perlu lagi ada tambahan dana. Tapi kalau nanti ternyata masih kurang, kita usulkan lagi tambahannya,” ujar Ali Wongso, satu-satunya anggota DPR asal Sumut yang duduk di komisi bidang infrastruktur itu.
Sedang untuk sisi darat atau bagian terminalnya, menurut Ali, merupakan tanggung jawab Angkasa Pura II. “Terminal juga sudah beres,” imbuh politisi Partai Golkar itu.
Polonia Beroperasi 24 Jam
Setelah pembangunan bandara baru Kualanamu hampir kelar, akses jalan ke bandara pengganti Polonia itu ditempatkan ke skala prioritas tertinggi. Bandara ini rencananya akan dioperasikan selama 24 jam non stop.
Selain Bandara Polonia, ada empat bandara lainnya yang non stop 24 jam, yakni Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Polonia Medan, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Hasanuddin Makassar. Usul penambahan jam operasi di bandara menjadi 24 jam direspons positif Menteri Perhubungan EE Mangindaan.
Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan penumpang yang dialami sejumlah bandara. “Memang tak semua bandara harus 24 jam. Itu bergantung arus pesawat dan penumpang,” katanya pada Malam Anugerah Prestasi Dharma Lautan Utama ke-10 2012 di Surabaya.
Meski begitu, Mangindaan belum memutuskan secepatnya realisasi rencana itu. Sebab, persiapan bandara nonstop itu cukup banyak. Terutama dalam hal sumber daya manusia dan sistem personalia. “Ini juga bergantung pihak maskapai. Apakah mereka siap untuk membuka jadwal penerbangan malam,” ujarnya. (sam/bil/dos/jpnn)