Hal ini diungkapkan General Manager (GM) PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU) Bernadus Sudarmanta yang menjadi narasumber dalam forum dialog bersama stakeholder terkait seperti pihak PLNn
PGN, Pertagas, Dinas Tamben, ICW di Garuda Plaza Hotel, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (26/9), kemarin.
Dikatakan Bernadus, alasan PLN meminta setengahnya dari hasil eksplorasi sumur Benggala dari keseluruhannya 4 mmscfd, setidaknya dapat mengurangi 1 jam pemadaman per hari. “Jadi, sebanyak 2 mmscfd itu dapat menghasilkan tenaga sebesar 10 megawatt per hari untuk PLN. Jumlah itu dapat mengurangi pemadaman listrik setidaknya 1 jam dari 3 jam,” ujarnya.
Bernadus mengatakan, PLN terus berupaya ekstra untuk memenuhi energi listrik yang diperlukan sekitar 1.650 megawatt per hari. “Dengan mempercepat eksplorasi gas Arun di Aceh yang kita harapkan Oktober 2014 selesai, dapat mengcover kebutuhan listrik, bukan hanya pada demand, tapi juga cadangan,” papar Bernandus.
Sumut Krisis Gas
Anggota komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Sumut Parlindungan Purba yang merupakan prakasa forum dialog tersebut mengatakan, Sumut sedang dalam krisis energy yang bertambah parah. Hal ini membuat DPD RI akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar menetapkan status Sumut di level krisis. “Sudah waktunya kita mendesak pemerintah Provinsi Sumut untuk segera menetapkan status energi Sumut sebagai daerah krisis gas. Tujuannya agar Sumut mendapat perhatian pusat sehingga dapat membantu menanggulangi masalah tersebut. Sebab sudah banyak keluhan pemilik industri dan perusahaan gulung tikar akibat kekurangan gas hingga berujung merumahkan sebagian karyawannya,” kata Parlindungan.
Parlindungan menjelaskan, industri di Sumut optimalnya memerlukan gas sebanyak 18 juta kaki per hari. Namun sejak PT Pertiwi Nusantara Resources tak lagi memasok gas lagi, maka gas hanya dipasok dari PT Pertamina Eksplorasi sehingga stok gas untuk industri saat ini hanya tersedia 7 juta kaki per hari. “Kalau keseluruhan gas Benggala diberikan ke industri yakni 4 juta kaki per hari, dapat mengurangi pengeluaran industri yang tinggi akibat mengganti kekurangan gas selama ini dengan solar dan energi lainnya,” tegas Parlindungan.
Parlindungan juga meminta kepastian pipanisasi gas arusBelawan segera diselesaikan sesuai dengan janji Pertamina. Sebab, saat ini pasokan energy yang diberikan ke industri sangat minim. “Perlu adanya penghapusan regulasi yang melibatkan trader dalam tata kelola migas sehingga menyebabkan harga jual gas semakin mahal,” pinta Parlindungan.
Sedangkan penanganan secara struktural status krisis gas di Sumut agar ditetapkan segera penanganan serius dari pusat. Untuk itu DPD Sumut beserta stackholder terkait akan meneruskan forum dialog ini ke SKK Migas, DPR RI, Kemen ESDM, Meneg BUMN, dan regulator pemerintahan pusat lainny.
Hadir narasumber dalam dialog para stackholder, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilya, Pertagas Niaga Yugi Prajugio, DPD RI Parlindungan Purba, PGN Sumut Moegiono, Kasi Minyak dan Gas Distamben Sumut Bambang Hermanto, GM PT PLN Pembangkitan Sumbagut Bernadus Sudarmanta serta pengusaha dan pihak industri.(mag-9)