Site icon SumutPos

Plt Gubsu Terjebak Skema Komisaris Utama

Buntut Keputusan RUPS-LB Bank Sumut

MEDAN- Pengamat Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), John Tafbu Ritonga kembali meributi hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sumut. Menurutnya, keputusan RUPS-LB itu pada prinsipnya menunjukkan kalau Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho terjebak pada skema yang dimainkan Komisaris Utama PT Bank Sumut, yang juga Asissten II Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), DJaili Azwar.

“Gatot ini terjebak sama assistennya itu yang Komisaris Utama Bank Sumut (Djaili Azwar, Red). Awalnya persoalan ini hanya ada satu direktur yang meninggal, kemudian eksesnya hingga pemberhentian komisaris independen Harusnya komisaris utama itu yang menyelesaikan masalah. Tidak perlu sampai pemegang saham terbesar. Plt Gubsu kan punya Sekda, punya assisten. Ternyata, assistennya (Djaili Azwar, Red) ini tidak mampu menyelesaikan persoalan itu,” terangnya, Jumat (27/1).

Persoalan ini, sambung pria yang juga Dekan Fakultas Ekonomi USU ini, pada persoalan ini sebenarnya yang tidak terungkap adalah kenapa Komisaris Utama PT Bank Sumut tidak bersedia menandatangani notulen rapat. “Saya melihat, keputusan tersebut sudah final.

M Lian dan Irwan Djanahar (dua komisaris independen yang diberhentikan) sudah memperhitungkan sejak November 2011 lalu dan tidak mau mengubah keputusan tentang pilihan calon direktur yang mereka dukung. Komisaris Utama sudah menggunakan tangan pemegang saham dan sudah RUPS-LB. Kan sudah final. Yang tidak terungkap ialah kenapa Komisaris Utama nggak mau meneken notulen rapat mereka,” bebernya lagi.

Maka, sambung John Tafbu, akar persoalannya ada di Komisaris Utama PT Bank Sumut, bukan pada dua komisaris independen yang diberhentikan pada RUPS-LB tertanggal 25 Januari 2012 lalu, yang digelar di Ruang Beringin, Lantai Delapan, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan. “Nyatanya, masalah tidak selesai juga. Posisi direktur yang meninggal, tidak terisi juga.

Dan sekarang masalah baru mengisi dua komisi independen. Nanti sudah ada komisi independen, masalah masih bisa tambah. Apakah benar-benar independen orangnya? Sementara Direktur Kepatuhan belum ada juga. Nanti diangkat Rudi Dogar, bisa juga muncul masalah karena dia menggantikan periodenya sendiri yang dulu tidak bisa diisinya lagi karena sudah dua periode direksi. Jadi, panjangkan?” papar John Tafbu.

Kemudian, dengan keputusan RUPS-LB tersebut, John Tafbu menyatakan, hal yang wajar bila pada akhirnya memunculkan beragam asumsi di masyarakat, terlebih jika dikait-kaitkan ke masalah pencalonan pada Pilgubsu 2013 mendatang.
“Keputusan rapat itu menjadi multitafsir di masyarakat. Dan itu wajar, bila ada yang menilai karena ada kepentingan dalam masalah politik untuk Pilgubsu, apalagi kabarnya Dirut Bank Sumut akan maju begitu juga Gatot. Tapi sayang, bila hanya karena masalah ini.

Jadi bagaimana saya mau membela, kalau persoalannya karena masalah politik, tidak lagi masalah ekonomi atau perbankan. Dalam konteks Bank Sumut, saya melihat masalah Plt Gubsu, asisstennya, solusi yang dibuat tidak menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah dan menjadi sumber masalah baru. Seperti opini politis yang dialamatkan ke Gatot,” tukasnya.

Sementara itu, penyenggaraan RUPS-LB yang terkesan mendadak itu juga tak luput dari kritik. Ada yang menilai sarat kepentingan pribadi, dan tidak sedikit yang menilai adanya kepentingan politis. “Secara etika, kenapa harus memberhentikan komisaris Independen di tengah-tengah masa jabatan mereka. Nah, yang mengangkat mereka juga adalah pemegang saham terbesar PT Bank Sumut. Dari apa yang ada, dalih melanggar AD/ART, kemudian diadakanlah RUPS itu yang akhirnya memberhentikan dua komisaris itu. Apa yang terjadi sepertinya atas dasar kepentingan,” tegas anggota Komisi C DPRD Sumut, Muslim Simbolon kepada Sumut Pos, kemarin.

Apakah kepentingan tersebut karena merujuk pada Pilgubsu 2013 mendatang, dimana ada sisi kekhawatiran akan terjadi persaingan yang kuat antara Gatot dan Gus Irawan? “Kita tidak mengkaji ke arah itu. Intinya, ada faktor kepentingan kenapa persoalan ini terjadi. Untuk itu, nanti akan kita pertanyakan kepada Dirut Bank Sumut mengenai masalah ini,” urainya. (ari)

Exit mobile version