Ratusana maasa buruh yang tergabung dalam sejumlah aliansi melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur jalan Dipenegoro Medan, Kamis (8/1) tahun lalu. Dalam aksinya, massa buruh menuntuh penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan upah kerja.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 5.050 buruh dari berbagai elemen di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Senin (1/5). Menurut Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, aksi buruh ini tersebar di beberapa daerah, antara lain Kota Medan, Deliserdang, Labuhanbatu, Tapanuli Utara (Taput), dan Pematangsiantar.
Khusus di Kota Medan, MP Nainggolan mengisyaratkan, aksi buruh berpotensi disusupi kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Hal ini berkaitan dengan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 mendatang.
“Pelaksanaan Hari Buruh Internasional di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan dimungkinkan disusupi berbagai kepentingan tim sukses Pilkada oleh oknum-oknum partai politik, calon kepala daerah peserta Pilkada yang memanfaatkan untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Dalam hal ini, sambungnya, Polda Sumut juga sudah memprediksi bakal ada hal-hal yang tak inginkan bisa terjadi. “Adapun perkiraan kerawanan yang kemungkinan terjadi di lokasi konsentrasi massa adalah sabotase, penembak gelap, teror bom, unjuk rasa yang dilakukan dengan cara kurang santun, melempar dan memaki petugas,” tuturnya.
Terkait jumlah personel yang diturunkan untuk pengamanan May Day tersebut, Nainggolan mengemukakan, Polda Sumut akan menurunkan sebanyak 2.885 personel, dengan rincian Polda Sumut 657 personel dan satuan tugas wilayah (Satgaswil) sebanyak 2.228 personel.
Dia juga mengungkapkan, ada beberapa agenda kegiatan yang bakal digelar buruh untuk memperingati May Day ini. Seperti pawai, hiburan, lucky draw, bakti sosial, long march, unjuk rasa damai, dan penyampaian pernyataan sikap. Sedangkan mengenai elemen buruh yang akan turun aksi, menurut MP Nainggolan diantaranya dari
Serikat Pekerja Industri (SPI) pimpinan Amin Basri dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) pimpinan Willy Agus Utomo.
“Dari SPI sekitar 250 orang dan dari FSPMI sebanyak 600 orang. Mereka akan mengadakan long march dengan tujuan Kantor Gubsu, Bundaran Majestyk dengan tuntutan penghapuskan Outsourching, kenaikan upah, hak normatif buruh,” sebutnya.
Untuk di Deliserdang, sambung mantan Kapolres Nias Selatan (Nisel) ini, diperkirakan akan diikuti sebanyak 1.150 buruh yang berasal dari 20 elemen yang tergabung dalam dua elemen besar buruh.
Dari 20 elemen itu, enam di antaranya tergabung dalam Perserikatan Buruh-Buruh Deliserdang (PBB-DS), antara lain FSPMI-KSPI, SBSI, SPI, SBMI, SBSI 1992 dan FC F SP KAHUT KSPSI. 14 elemen lainnya tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Deliserdang (APB-DS), yakni DPC F SB KIKES SBSI, DPC F SB KAMIPARHO, BPC SBMI Merdeka, SP BERDIKARI, SBSI 1992, DPC SBSI HUKATAN, DPC SBSI SEJATI, PC SPPP SPSI, DPC KEP SPSI, DPC RTMM SPSI, BPC KBI, SBMI MANDIRI, DPC SBSU dan KBI.
“150 buruh lainnya yang berasal dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 pimpinan Ahmad Albar melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Deliserdang bertempat di Dewan Pengurus Cabang (DPC) SBSI 1992, Jalan Perintis Kemerdekaan, Dusun IV, Desa Tanjungmorawa, Deliserdang. Kalau yang massa sebanyak 1.000 orang buruh dari gabungan PBB-DS dan APB-DS itu berpusat di Alun-Alun Kantor Bupati Deliserdang,” bebernya.
Untuk di Kabupaten Labuhanbatu, lanjut Nainggolan, akan diramaikan sekitar 2.000-an buruh yang berasal dari tujuh elemen. “Di Labuhanbatu dengan kegiatan hiburan rakyat bertempat di Gedung Nasional Rantau Prapat diikuti tujuh elemen (SERBUNDO pimpinan Ishak, DPC SBSI pimpinan A Zega, SPPP pimpinan Ismail Tambunan, SPBUN PTP III pimpinan Anto Bangun, BP.SBPI pimpinan Siman, SPM pimpinan Sofyan Ginting dan KBP pimpinan Bahrinel Hasibuan),” jelasnya.
Untuk di Taput, sekitar 700-an buruh akan menggelar unjukrasa di PT SOL dan Kantor Pemkab Taput. Di Taput diikuti elemen serikat buruh SPTI–SPSI Taput yang dipimpin Goklit Hutauruk dan SBSI Taput yang dipimpin Sanggam Lumban Tobing dengan jumlah massa 700 orang dengan tuntutan penambahan kerja dari SPSI, naikkan Upah Minimum Regional (UMR) dan utamakan pekerja lokal.
Sedangkan di Pematangsiantar, Dewan Pengurus Cabang (DPC) SBSI pimpinan Ramlan Sinaga dan DPC FTA SBSI pimpinan Ramlan Hutabarat akan melaksanakan kegiatan pawai keliling kota Pematangsiantar dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan jumlah massa sekitar 500-an orang.
Sementara itu, Ketua FSPMI Willy Agus Utomo menilai, tudingan Poldasu soal aksi buruh pada May Day bakal disusupi kepentingan politik, sangat tidak mendasar. Dia menilai, hal itu dilakukan polisi untuk mengkerdilkan aksi mendatang. “Hal itu tidak benar. Tuduhan itu tidak mendasar saya rasa. Memang selama buruh akan melakukan aksi untuk memperjuangkan nasib, polisi pasti kerap berusaha untuk menjegal,” ujar Willy ketika dikonfirmasi Sumut Pos tadi malam.
Menurut Willy, nasib buruh selama ini selalu dikesampingkan, kurang perhatian. “Jadi kalau katanya demi kepentingan politik, saya tegaskan tidak benar. Kami melakukan aksi ini untuk kepentingan buruh tanpa embel-embel apapun,” sebutnya.
Dia menepis jauh-jauh tuduhan kalau aksi buruh untuk menjatuhkan penguasa yang tengah berkuasa. Menurutnya, aksi buruh pada May Day mendatang agar pemerintah pusat tahu isu apa yang terjadi di daerah.
“Jadi kita sangat menyayangkan keterangan polisi itu. Kita aksi membawa isu daerah, dari Sumut supaya pemerintah di tingkat pusat tahu,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Sumut, Eben menerangkan, tuduhan Polisi soal aksi buruh salah alamat. “Yang jadi pertanyaan saat ini ditunggangi kepentingan politik bagaimana? Kami aksi nanti untuk menyuarakan kepentingan buruh tanpa embel-embel politis,” ujar Eben.
Dia malah mengaku memberikan apresiasi kepada Gubsu, T Erry Nuradi dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Eben menjelaskan, aksi mereka pada dasarnya untuk menentang kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau polisi beranggapan aksi May Day ini untuk menjatuhkan sosok Gubsu yang sekarang, itu salah besar. Justru kami memberi apresiasi atas kenaikan UMP yang dibuatnya. Aksi May Day lebih kepada membawa kebijakan pusat yang tak berpihak ke daerah,” tutur Eben.
Sehingga Eben menegaskan, agar Polisi tidak perlu berburuk sangka. Aksi yang akan tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) ini murni memperjuangkan kepentingan buruh.
“Kepada Polisi kami tekankan, buruh aksi untuk memperjuangkan nasibnya. Tidak ada embel-embel kepentingan politik sama sekali,” pungkas Eben. (dvs/adz)