Site icon SumutPos

Masyarakat Belawan Gelar Demo, Minta Pemerintah Bangun Tanggul Rob

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat secara spontan melakukan aksi demo terkait banjir rob atau pasang laut di Jalan Sumatera, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (27/4) siang.

DEMO: Puluhan masyarakat melakukan aksi demo terkait banjir rob atau pasang laut di Jalan Sumatera, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan, Selasa (27/4). Aksi dilakukan dengan berkonvoi membentang spanduk dan mengarungi banjir rob.fachril/sumut pos.

Aksi dilakukan dengan berkonvoi membentang spanduk dan mengarungi banjir rob menggunakan sampan mengelingi kawasan genangan banjir. Masyarakat berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat segera mengatasi permasalahan banjir rob yang telah menggenangi seluruh kawasan di Kecamatan Medan Belawan.

“Belawan ini sudah tenggelam, jangan biarkan kami terus sengsara. Kami minta pemerintah serius untuk ini, jangan sampai kami terus – terusan begini. Di Belawan banyak perusahaan besar, tapi masalah banjir rob saja tidak bisa diatasi,” teriak masyarakat yang protes.

Di areal genangan banjir rob mencapai paha orang dewasa, para pendemo menandatangani protes di kain spnaduk yang telah mereka bentang. Selain itu juga, dua sampan digunakan mereka untuk mengarungi di sekitar banjir rob tersebut.”Cobalah lihat, sampan saja bisa berjalan di banjir rob. Sebentar lagi kapal – kapal besar itu pun bisa jalan di banjir ini. Jangan biarkan kami tenggelam,” teriak masyarakat lagi.

Selama aksi demo berlangsung, suasana di persimpangan Bank Mandiri Jalan Sumatera itu menjadi perhatian berbagai pihak yang berada di lokasi tersebut.

Tokoh Masyarakat Belawan, H Irfan Hamidi turut ikut dalam demo itu mengatakan, Belawan adalah pintu gerbang ekonomi nasional, namun saat ini kondisi Belawan sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab, permasalahan banjir rob volumenya semakin tinggi.

“Coba kita lihat sekarang ini, dulunya Jalan Sumatera ini tidak pernah tenggelam. Hampir seluruh kawasan Belawan sudah tenggelam. Saat ini kita tidak bisa memprediksi pasang apa ini. Bisanya pasang besar selalu terjadi 5 tahun sekali, tapi tidak besar seperti ini,” katanya.

Ia berharapkepada pemerintah pusat untuk dapat meneruskan ke Pemerintah Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan serta Pemerintah Deliserdang untuk dapat bersama mengatasi banjir rob di Belawan. “Kita sama – sama tahu, Belawan ini berada dikelilingi Deliserdang. Banyak tanaman mangrove di Deliserdang telah beralih fungsi menjadi kawasan tambak dan tanaman sawit. Ini yang menjadi dampak besar yang mempengaruhi banjir rob di Belawan, karena resapan air tidak ada lagi,” tegas H Irfan.

Selain itu, kata H Irfan, kepada perusahaan BUMN di Belawan khususnya PLN, Pertamina dan Pelido serta perusahaan lainnya, agar turut berpikir melakukan kolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung mengatasi banjir rob dalam pembangunann tanggul rob.

“Kami berharap adanya program Port City Structuring Concept, artinya semua harus punya konsep pembangunan di Belawan. Tuntutan kita hari ini segara bangun tanggul rob, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, kita khawatir tahun 2030 semua di Belawan bakal tenggelam,” cetus H Irfan mengakhiri.

Tokoh Pemuda Belawan, Alfian MY, mengatakan, banjir rob merupakan musibah alam yang sudah terjadi sejak lama ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, volume air semakin hari semakin meningkat. Penyebab yang menjadi masalah tingginya volume air pasang karena tidak ada lagi resapan air. “Kita sangat berharap kepada Pak Wali Kota Medan, untuk dapat melihat permasalahan yang menyebabkan air pasang semakin tinggi. Saat ini, seluruh resapan air di pesisir Belawan telah banyak ditimbuni,” katanya.

Selain itu, dampak dari pasang laut juga disebabkan hutan mangrove banyak punah. Fungsi hutan mangrove untuk memperlambat air pasang kini sudah beralih fungsi menjadi tambak-tambak, dok kapal, maupun industri lainnya. Bahkan, anak sungai atau paluh telah banyak ditimbun untuk kepentingan komersial dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Oleh karenanya, pemerintah harus membuat pintu air atau tanggul untuk memperlambat air pasang. “Kita berharap, wali kota harus berani menormalisasikan kembali penimbunan yang menutup resapan air. Selain itu, kita minta wali kota menindak tegas pelaku usaha yang membangun depo di areal resapan air,” tegas Alfian.

Terpisah, Pengamat Lingkungan, Jaya Arjuna mengaku, dalam mengatasi air pasang laut, pemerintah harusnya menormalisasi kawasan muara yang kondisinya telah dangkal, selain itu menghidupkan lagi populasi mangrove yang banyak punah.

“Yang perlu diperhatikan normalisasi muara, karena kedangkalan lumpur sudah mengalami kenaikan mencapai 3 hingga 5 meter. Kalau ini dilakukan, mudah – mudahan dampak rob tidak begitu besar seperti yang kita rasakan saat ini,” kata Jaya Arjuna.(fac/ila)

Exit mobile version