Sejumlah kendaraan melintas di bawah sky bridge yang berada di Jalan Stasiun besar Medan. Pengerjaan sky bridge ini tak kunjung rampung dan terkesan terbengkalai.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan harus bertanggungjawab terhadap sejumlah pembangunan di sisi timur Lapangan Merdeka yang mangkrak saat ini. Diketahui, selain pembangunan skybridge yang sampai hari ini belum beroperasi, kios untuk pedagang buku serta lapangan parkir di sisi timur Lapangan Merdeka juga belum jelas pengelolaannya.
“Pemko tahunya hanya membangun, sedangkan pemeliharaan atas bangunan yang dibuat tidak terawat dengan baik,” kata anggota Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong, saat meninjau lokasi parkir di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, kemarin.
Selain Parlaungan, anggota Komisi D lainnya seperti Ahmad Arif (PAN), Jumadi (PKS), Abdul Rani (PPP), juga ada dari anggota Komisi B yakni HT Bahrumsyah (PAN) dan Maruli Tua Tarigan (Nasdem) serta Wakil Ketua DPRD Burhanuddin Sitepu. Kehadiran anggota DPRD Medan lintas komisi ini bertujuan menindaklanjuti hasil kerja Pansus DPRD Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) 2015.
Pihaknya, lanjut Parlaungan, sangat menyayangkan sejumlah pembangunan di sisi timur Lapangan Merdeka tidak bermanfaat. “Sayang sekali uang rakyat habis begitu banyak tetapi tak ada manfaatnya,” kata politisi Demokrat itu.
Sejumlah proyek mangkrak yang disebut anggota dewan itu di antaranya, skybridge, bangunan kios, lokasi parkir, ruang iklan, kanopi untuk atap parkir kenderaan, dapur dan toilet umum. “Mau buang air pun susah di toilet umum itu. Malah tak ada airnya. Juga ada saya lihat seperti tempat dapur gitu bentuknya,” tambah Parlaungan.
Politisi dari Fraksi PKS, Jumadi, mengatakan usai kunjungan lapangan ini pihaknya akan memanggil Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), untuk mengklarifikasi bangunan fisik yang sudah dibangun tersebut. “Coba lihat itu besi apa? Walau hanya besi-besi gitu, saya taksir ratusan juta juga biayanya,” katanya sambil menunjuk kearah Jalan Pulau Penang tempat kanopi besi itu berdiri.
Sementara itu, Ahmad Arif mengatakan pembangunan di sisi timur Lapangan Merdeka adalah proyek gagal. Hal itu terlihat dari ruang iklan yang terpasang di sepanjang area sisi timur. “Plang-plang ini sebenarnya untuk apa? Ini pasti besar kali anggrannya. Tapi sayang tidak dimanfaatkan, padahal bisa jadi sumber pendapatan,” ujarnya.
Dia menambahkan, atap yang terbuat dari plastik untuk lokasi parkir juga dalam kondisi memprihatinkan. Dari amatan di lapangan, ada terlihat kerusakan atap di lokasi tersebut. “Cobalah tengok itu (atap) sudah jebol-jebol. Kita harus pertanyakan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang ada,” ungkapnya.
Senada, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan pembangunan yang dilakukan Dinas Perkim di sisi timur Lapangan Merdeka merupakan proyek gagal. “Sayang sekali pembangunan ini. Ini merupakan proyek gagal,” sebutnya seraya mengaku proyek tersebut dibangun memakai APBD Kota Medan secara multiyears.
Seorang pekerja memasang keramik salah satu kios di sisi timur lapangan Merdeka jalan Stasiun Medan. sejumlah kios pedagang buku bekas mangkark karena belum ditempati.
Kesempatan itu lintas komisi DPRD Medan turut meninjau pembuatan taman yang dikerjakan Dinas Pertamanan Kota Medan. Kadis Pertamanan Zulkifli Sitepu tampak langsung memimpin kegiatan gotong-royong jajarannya itu. Dinas Pertamanan membersihkan rumput-rumput liar di sekeliling area parkir sisi timur Lapangan Merdeka. Selain itu, mendatangkan kompos dari gudang bibit di Titi Bobrok untuk menimbun dan menanam tumbuhan di lokasi dimaksud. “Saat ini kami dihadapkan pada pekerjaan LPj APBD 2015 Kota Medan. Jadi salah satu butir poin dalam pertemuan, kami ingin melihat apa yang terjadi di lapangan. Apalagi banyak tuntutan dari masyarakat akan keberadaan lahan yang tadinya digunakan untuk pedagang buku, sekarang dimanfaatkan pemko diambil alih kembali untuk perparkiran,” kata Wakil Ketua DPRD Medan kepada wartawan disela-sela kunjungan.
Pihaknya mengaku sangat menyayangkan anggaran yang begitu banyak tersedot, nyatanya tidak bermanfaat. “Secara kasat mata bangunan-bangunan yang dibangun oleh Dinas Perkim, tidak bermanfaat. Justru ini salah satu butir poin yang kami bawa ke DPRD untuk mengevaluasi kembali supaya lebih baik. Terkhusus didalamnya ada pekerjaan yang dilakukan Dinas Pertamanan. Setelah kami tanya ternyata sistem pengelolaannya proporsional karena tanpa APBD,” tambah dia seraya mengapresiasi atas kinerja Dinas Pertamanan, dan berharap Wali Kota Dzulmi Eldin agar apa yang pihaknya temui di lapangan menjadi masukan.
Menurutnya, dari tinjauan tersebut juga pihaknya menyimpulkan, idealnya pengelolaan lahan parkir dapat dikerjakan Dinas Pertamanan. Sebab selama ini pekerjaan Dinas Perkim terkesan tidak terurus bahkan mubazir. “Apalagi ini diambil dari APBD yang bersumber dari pajak masyarakat. Jadi agar lebih berguna ke depan, kami akan menyampaikan temuan ini kepada bapak wali kota supaya pengelolaan lahan di sini bisa lebih baik lagi. Salah satunya soal hak kelola lahan parkir oleh Perkim maupun Dishub, kami nilai tidak punya hak mengelolanya. Karena Dishub harusnya bertugas urusi parkir tepi jalan. Kami harap ke depan instansi pemko bisa lebih sinergi dan berkoordinasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kadis Pertamanan Zulkifli Sitepu mengaku berterimakasih atas kunjungan unsur pimpinan dan lintas komisi DPRD Medan, untuk melihat langsung penataan taman di parkiran sisi timur Lapangan Merdeka. “Ini merupakan perintah dari Bapak Wali Kota Medan untuk melakukan penataan di parkiran sisi timur Lapangan Merdeka. Sehingga kesan dari sisi timur ini menjadi asri. Kami juga terus akan lakukan penataan sampai selesai melalui gotong-royong internal,” katanya yang turut didampingi Kasi Penghijauan Desy Anthoni, Kabid Perencanaan Rahmat Sinuraya, dan sejumlah mandor. (prn/azw)