MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, mekanisme assessment atau penilaian terhadap kinerja seluruh eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih terus berjalan sampai kini.
Salah satu pejabat eselon II yang mendapat sinyal akan diganti yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Hidayati.
Seperti diketahui, kinerja Hidayati sedang dalam sorotan oleh publik. Itu disebabkan ketidakmampuan dirinya menyelenggarakan even Festival Danau Toba (FDT) 2018 belum lama ini, yang minim pengunjung. Bahkan FDT tahun ini disebut oleh beberapa kalangan sebagai galeran terburuk sepanjang sejarah.
“Assessment itu terus dilakukan. Sampai bulan ini juga tetap berjalan. Nantinya akan dilakukan secara terbuka biar masyarakat bisa ikut melihat,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jl. P Diponegoro Medan, Kamis (27/12).
Bersama Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck), Edy memang akan ‘tancap gas’ untuk menyusun gerbong kabinetnya. Terlebih mengingat paling lama Februari mendatang, mereka sudah dapat melakukan pergantian atau mutasi jabatan sesuai ketentuan berlaku. Salah satu wujud keseriusan Edy-Ijeck menemukan sumber daya manusia terbaik untuk perangkat kerjanya, akan memakai tenaga ahli dari luar Sumut.
“Untuk mendatangkan ahli-ahli itu kan harus dianggarkan dulu di APBD, dan itu sudah kita lakukan. Kalau APBD sudah jalan, kita bisa datangkan para ahli menilai orang-orang yang dapat bekerja sesuai sistem. Harapannya agar dapat hasil objektif untuk menilai kemampuan pimpinan OPD. Tidak hanya pimpinan Disbudpar, juga semua pimpinan OPD penilaian itu berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Pangdam I/BB juga mengisyaratkan tujuan dilakukan assessment untuk mengevaluasi pimpinan OPD yang sekarang ini menjabat. “Arahnya tentu ke sana (evaluasi/mutasi). Nantikan tim melihat dulu berapa jumlah personelnya, bagaimana kondisinya dan menentukan waktunya,” katanya.
Menurut dia, kualitas SDM yang dimiliki Pemprovsu saat ini akan menentukan kemajuan Sumut di masa mendatang. Maka dari itu, kata Edy, setiap orang yang membawahi OPD wajib sesuai dengan keahliannya.
“Tuntutan Sumut untuk bekerja itu memerlukan kualitas SDM. Makanya perlu dilakukan assessment. Saya juga harus tahu siapa-siapa yang saya bawa ini. Kemampuannya seperti apa saya juga harus tahu. Kalau saya tidak tahu, meraba-raba saya,” kata Edy saat disinggung seberapa mendesak mutasi pejabat eselon yang akan dilakukan nantinya.
Sebab, kata dia, untuk menterjemahkan keinginan sesuai visi misi mereka, tidak sekadar orang cerdas melainkan baik pekertinya. “Juga perlu motivasi dan dedikasi dalam bekerja. Untuk lelang jabatan itukan sistem nanti kita lihat ya,” katanya.
Pengamat Perencanaan Pariwisata, Siti Hajar, sebelumnya mendorong agar gubernur mencari pengganti Kadisbudpar Hidayati atas kegagalan mantan kadis BLH Sumut itu menyukseskan galeran FDT 2018 di Kabupaten Dairi.
Kata dia, hal itu harus menjadi bahan evaluasi bagi Gubsu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan FDT mendatang dengan menempatkan orang yang betul-betul memahami besarnya potensi pariwisata di wilayah ini.
“Pimpinan daerah (Gubernur Sumut) harus bisa merekrut SDM yang berkompeten di bidangnya sehingga program yang berjalan dapat dilaksanakan secara maksimal dan menghasilkan pencapaian target optimal,” ucapnya.
FDT, sambung dia, membutuhkan koordinasi yang tepat dan optimal dari seluruh pemerintah daerah sehingga bisa menyatukan visi dan misi dalam pencapaian target untuk meningkatkan kunjungan wisata ke danau terbesar di Asia, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam sektor pariwisata.
“Pertumbuhan pariwisata dapat tidak terkendali diakibatkan oleh perencanaan yang tidak baik dan tidak berkualitas,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU itu.
Atas hal tersebut, lanjut Hajar, dalam pembangunan pariwisata sangat membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga dapat membangun koordinasi antarsemua instansi dan pihak yang terlibat pada sebuah kegiatan seperti FDT.
“Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan pariwisata melalui program FDT adalah membuat perencanaan terpadu yang sejalan dengan sektor lain secara keseluruhan. Namun, harus sesuai dengan acuan atau standar yang telah ditentukan melalui kesepakatan bersama antar pemerintah daerah atau lembaga yang terkait,” katanya.
Ia menambahkan, kontribusi Pemprovsu sangat diperlukan untuk memajukan destinasi objek wisata Danau Toba melalui program-program yang dibuat dengan baik dan berkualitas.
“Jangan FDT yang buruk seperti tahun ini. FDT itu sangat membutuhkan interaksi yang terpadu dan menyeluruh pada lembaga yang terlibat, sehingga meminimalisir adanya persaingan antardaerah yang berdampak negatif bagi pariwisata,” pungkasnya. (prn/ila)